Jakarta I Sumut24.co
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggelar Sidang Majelis Komisi perdana untuk perkara dugaan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan antara PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) danKoperasi Tani Plasma Amanah (Koptan Amanah), Kamis (15/2/2024) di Kantor Pusat KPPU Jakarta.
SebagaiTerlapor pada Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023, PT HIP diduga telah melakukan penguasaanatas Koptan Amanah dalam pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawitmelalui pola kemitraan inti-plasma. Sidang Majelis Komisi tersebut dipimpin oleh Gopprera Panggabean sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Aru Armando dan Budi Joyo Santoso sebagaiAnggota Majelis.
Perkara kemitraan ini berasal dari laporan masyarakat yang menyampaikan adanyadugaan penguasaan oleh PT HIP dalam pelaksanaan kemitraan inti plasmanya dengan KoptanAmanah. PT HIP merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada tahun1995 dan berlokasi di empat kecamatan yaitu Kecamatan Bukal, Tiloan, Momunu, dan Lipunoto, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara Koptan Amanah merupakan koperasiyang beranggotakan hingga 1.230 petani kelapa sawit di Kabupaten Buol.
Dugaan penguasaan terhadap Koptan Amanah oleh PT HIP bermula dari tidak adanya transparansi dari PT HIP dalam perhitungan biaya pembangunan kebun plasma Koptan Amanah.
Bentuk penguasaan PT HIP tersebut antara lain melalui pengajuan tambahan-tambahan biayasebagai biaya pembangunan yang tidak ada penjelasan dan bukti rincian, sehingga mengakibatkan Koptan Amanah berhutang mencapai sekitar Rp657 juta hingga Agustus 2022.
PT HIP juga tidak transparan dalam pengelolaan hasil Tandan Buah Segar (TBS) kebun plasmadan pembelian TBS kebun yang tidak sesuai dengan ketentuan harga dari Pemerintah.
Selainitu, PT HIP juga tidak tidak memunculkan klausul perjanjian kerja sama mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kebun plasma kepada mitra plasma, dalam hal ini adalah Koptan Amanah, selama masa kerja sama kemitraan terpenuhi.
Dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, KPPU telah menyampaikan 3 (tiga) kaliPeringatan Tertulis dengan usulan-usulan perbaikan kemitraan kepada PT HIP. Terakhir padaPeringatan Tertulis ke-3, memberikan beberapa perintah perbaikan kemitraan, yakni:
1. Terkait transparansi biaya pembangunan, biaya pengelolaan/perawatan, dan pendapatankebun Plasma Koptan Amanah:
a. PT HIP wajib melakukan audit laporan keuangan kebun Plasma sejak masapembangunan hingga saat ini dengan menunjuk auditor independen yang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh PT HIP.
b. PT HIP wajib menyerahkan laporan keuangan kebun Plasma Koptan Amanah, sejakmasa pembangunan hingga saat ini kepada Plasma anggota koperasi, dan selanjutnya wajib memenuhi hak anggota Plasma untuk mendapatkan laporan berkala terkait laporan keuangan, laporan biaya operasional, laporan pengelolaan kebun, laporan hasilproduksi kebun Plasma.
c. PT HIP wajib membayar Sisa Hasil Usaha (SHU) atas surplus penjualan Tandan Buah
Segar (TBS) kebun Plasma Koptan Amanah.
2. Terkait pengelolaan kebun Plasma Koptan Amanah:
a. PT HIP wajib melakukan penilaian atas pembangunan dan perawatan fisik sertainfrastruktur kebun Plasma dengan menunjuk instansi terkait atau pihak independenyang dipilih bersama Koptan Amanah, dengan beban biaya ditanggung oleh PT HIP.
b. PT HIP wajib mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterima dari BankMandiri kepada petani Plasma Koptan Amanah.
c. PT HIP wajib bersama Koptan Amanah melakukan pemutakhiran data anggota Plasma.
3. Terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan:
a. PT HIP wajib membeli TBS kebun Plasma Koptan Amanah dengan harga sesuaiketentuan dari Pemerintah.
b. PT HIP wajib melakukan bimbingan administrasi, manajemen, dan teknis kepadaKoptan Amanah secara berkala.
c. PT HIP wajib melibatkan anggota Plasma Koptan Amanah dalam kegiatanpembangunan dan pengelolaan kebun Plasma.
d. PT HIP wajib memenuhi hak anggota Koptan Amanah untuk mengawasi kegiatanpemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran TBS.
4. Terkait Perjanjian Kemitraan antara PT HIP dengan Koptan Amanah:
a. PT HIP wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait penambahan luasanlahan yang dibangun dan penambahan klausul yang mengatur persentase SHU yang harus diterima Plasma Koptan Amanah atas penjualan TBS.
b. PT HIP wajib melakukan addendum Perjanjian Kemitraan terkait ketiadaan klausulPerjanjian Kemitraan mengenai kewajiban memberikan laporan pertanggungjawabanpengelolaan kebun Plasma terhadap mitra Plasma Koptan Amanah selama masa kerjasama kemitraan.
Dengan tidak dilaksanakannya 3 (tiga) kali Peringatan Tertulis tersebut, KPPU memutuskan untuk menindak pelanggaran tersebut melalui Sidang Majelis Komisi. Pada sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pembacaan dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan PendahuluanKemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan, Investigator KPPU menyampaikan laporan hasil
Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan dengan disaksikanoleh Majelis Komisi dan Kuasa Hukum Terlapor.
Proses sidang ini akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjangpaling lama 30 (tiga puluh) hari. Sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 29 Februari 2024
dengan agenda penyampaian tanggapan oleh Terlapor. Jika diputuskan melanggar, makaHardaya Inti Plantations (PT HIP) dapat dijatuhkan denda hingga Rp 10 miliar atau perintah pencabutan izin usaha. (red)
Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
