Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
JAKARTA | SUMUT24 Pemerintah Jokowi-JK berencana mencabut subsidi listrik golongan 900 voltampere (VA) bagi masyarakat mampu. Rencana ini justru menimbulkan pro dan kontra karena dinilai akan semakin menekan masyarakat kalangan bawah, sehingga akan menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar.
Baca Juga:
- Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
- Momentum HPN ke-80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
- Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bidang Statistik Sosial, M. Sairi Hasbullah mengatakan, beban masyarakat golongan bawah akan makin tinggi jika kebijakan tersebut direalisasikan pada Juli 2016 nanti.
“Semakin tinggi tekanan yang diterima kelompok bawah, tekanan ekonomi maksud saya itu pasti akan berpengaruh pada gini rasio. Karena bagaimanapun beban ekonomi rumah tangga akan meningkat,” kata Sairi di gedung BPS, Jakarta, Senin (18/4).
Tak hanya kenaikan tarif listrik, kenaikan harga atau tarif apapun akan langsung berdampak ke masyarakat. Meski begitu, dia tidak dapat memperhitungkan berapa besar pengaruh dari kenaikan tarif akibat pencabutan subsidi tersebut.
“Setiap ada kenaikan tarif seperti listrik beban ekonomi rumah tangga masyarakat rendah akan meningkat dan berefek pada tingkat daya beli yang semakin rendah pula,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menentukan pencabutan subsidi listrik untuk masyarakat mampu. Selain itu, ESDM juga akan memverifikasi data pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik.
“Belum tahu, nantikan prosesnya pada waktu Rapat Terbatas (Ratas) terakhir soal listrik ini kan diminta untuk melakukan verifikasi, verifikasi sudah selesai kemudian kita laporkan nanti keputusan pemerintah bagaimana mau segera atau ditunda jadi tergantung,” ujar Menteri ESDM Sudirman Said di kantornya, Jakarta, Senin (11/4).
Data terakhir, pelanggan listrik yang diverifikasi kategori penerima subsidi mencapai 18 juta pelanggan. Nantinya, dari jumlah itu bakal diketahui jumlah pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik atau tergolong tak mampu.
“Itu hasil verifikasi. Jadi, kira-kira berapa juta yang betul-betul dapat subsidi,” kata dia. (mer)
Brimob Polda Sumut Pastikan Keamanan Pembangunan Hunian bagi Korban Banjir dan Longsor Sipirok
kota
Momentum HPN ke80 Tahun 2026, AKBP Wira Prayatna bersama Jurnalis Kompak Jaga Kamtibmas di Mako Polres Padangsidimpuan
kota
Bupati Putra Mahkota Alam Pimpin Rapat Penting, Palas Ramadhan Fair 2026 Siap Digelar
kota
HPN ke80, Pemkab Palas Gelar Ramah Tamah Bersama Insan Pers Bupati PMA Tekankan Peran Pers Sehat untuk Bangsa Kuat
kota
Bupati Saipullah Resmikan Lopo Tepsun, Ekonomi Desa Padang Laru Diproyeksi Meningkat
kota
Pemkab Padang Lawas Utara Tes Urine Pejabat, Bupati Tegaskan Perang Total Lawan Narkoba
kota
Setetes Darah untuk Sesama, Ini Komitmen PT NSHE Sambut Bulan K3 Nasional 2026
kota
Transaksi Sabu di Jalinsum Sipirok Digagalkan, Pemuda 31 Tahun Dibekuk Polres Tapsel
kota
Harga dan Pasokan Bahan Pokok Stabil, Pemkab Paluta Lakukan Monitoring Pasar
kota
Polres Padangsidimpuan Jemput Paksa Wakil Direktur CV Karya Indah Sumatera, AKBP Wira Prayatna Terus Lakukan Pengembangan Projek Taman Dek K
kota