Ahmad Fuad Juru Bayar ABPD Sumut

Jakarta – Gubernur Sumatera Utara non aktif, Gatot Pujo Nugroho mengakui adanya uang suap yang diberikan oleh Pemprovsu kepada anggota DPRD. Tujuannya sudah pasti memuluskan pengesahan APBD atau yang dikenal dengan sebutan uang ketok. Menurut Gatot, uang ketok itu sudah menjadi tradisi selama ia menjabat di Pemprov Sumut sejak tahun 2011.

Baca Juga:

• Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara
• Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina
• Pemkot Padangsidimpuan bersama UIN Syahada dan PT Pos Indonesia Teken MoU, Letnan Dalimunthe : Kolaborasi untuk Pelayanan Terbaik

“(Uang ketok) Itu sudah seperti menjadi tradisi sebelum pengesahan APBD, Yang Mulia. Di dalam pembahasan APBD ada kesepakatan TAPD dan DPRD yang saya ketahui ada uang ketok,” kata Gatot dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Itulah yang dikatakan Gatot dalam kesaksiannya untuk terdakwa mantan Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap. Kamaluddin disebut sebagai pihak yang menentukan besaran uang ketok dari Pemprov Sumut untuk pengesahan APBD itu. “Kalau tidak selesai antara Banggar dan TAPD itu, APBD tidak dibahas-bahas,” katanya.

Pernyataan Gatot itu juga dibenarkan Sekda Sumatera Utara Nurdin Lubis yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam sidang untuk Kamaluddin. Nurdin Lubis mengaku, pernah bertemu dengan Kamaluddin di ruang Sekretaris Dewan DPRD Sumatera Utara sebelum pengesahan APBD 2012.

“Ketika pembahasan APBD 2012 disampaikan ke dewan, kemudian dalam sidang paripurna muncullah keinginan agar ada semacam uang ketok,” kata Nurdin.

Sekitar sepekan hingga 2 pekan kemudian, APBD 2012 disahkan. Di situlah ia berasumsi bahwa uang tersebut telah diterima oleh anggota dewan. Sementara yang menyerahkan uang ketok tersebut adalah mantan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Baharuddin Siagian.

Dalam berkas dakwaan Kamaluddin dituduh menerima uang sebesar Rp 1,4 miliar dari Pemprov Sumut, untuk memuluskan pengesahan APBD tahun anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015.

Uang suap Rp 1,4 miliar menurut Jaksa KPK diterima Kamaluddin beberapa kali. Gatot menyerahkan uang tersebut melalui Bendahara Sekretariat DPRD Sumut Muhammad Alinafiah, Sekrataris DPRD Sumut Randiman Tarigan, atau Kabiro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis. Besaran duit yang diberikan bertahap ini berkisar mulai dari Rp 40 juta hingga Rp 1,5 miliar.

Selain kepada Kamaluddin, Gatot juga memberikan duit suap atau yang dikenal dengan istilah ‘uang ketok’ kepada pimpinan DPRD Sumut lainnya yaitu Ajib Shah, Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, dan Sigit Pramono Asri.

‘Uang ketok’ diberikan dengan tujuan yang sama, yakni memuluskan persetujuan APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 hingga 2015.

Atas perbuatannya, Kamaluddin Harahap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Profil Idianto: Pejabat Senior Kejagung RI yang Terseret Dugaan Suap Proyek Jalan di Sumatera Utara

Bupati Saipullah Nasution Sampaikan Nota Pengantar LPJ APBD Tahun 2024 di Gedung DPRD Madina

Pemkot Padangsidimpuan bersama UIN Syahada dan PT Pos Indonesia Teken MoU, Letnan Dalimunthe : Kolaborasi untuk Pelayanan Terbaik

Walikota Padangsidimpuan gelar Rakor Persiapan Panen Raya bersama Gubernur Sumut, Ini Tanggalnya

Letnan Dalimunthe Pimpin Langsung Pembukaan Kejuaraan Atletik Walikota CUP 2025

Wabup Bagikan 600 Mukena untuk 283 Masjid di Madina, Atika Nasution : Murni Non-APBD