KTP Jadi Jaminan Dikubur – Lahan Kuburan Langka di Banda Aceh

KESULITAN mendapatkan lahan kuburan bukan saja menjadi problemnya kota-kota besar dengan tingkat populasi penduduk yang tinggi. Problem serupa juga mulai dirasakan masyarakat sejumlah gampong di beberapa wilayah padat di Aceh, misalnya Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe.
Rohimin (52) mengaku resah. Di usianya yang sudah lebih setengah abad, ekonominya masih morat-marit. Sebagai penjual bakso goreng keliling dari sekolah ke sekolah, keuntungan yang diperoleh tak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tempat tinggal pun harus berpindah-pindah.
Dua anak Rohimin tak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi selulus SMA. Yang lebih mengkhawatirkan, kalau saja dia atau anggota keluarganya meninggal, tidak jelas dimakamkan di mana. “Saya kan suka berpindah-pindah. Sekarang di tempat baru saya juga diminta sumbangan untuk pembelian lahan kuburan senilai Rp 1,5 juta oleh kampung. Kalau tidak menyetor uang segini, saya takut tak bisa dimakamkan di sini,” kata Rohimin, pekan lalu.
Namun pria ini tak mau menyebutkan gampong tempat dia menetap saat ini. Sebagai pedagang bakso goreng, uang senilai itu tidak mudah dikumpulkannya. Pendapatannya tak seberapa setiap hari.
Hasil penelusuran, beberapa warga yang meninggal di Banda Aceh terpaksa dibawa pulang ke kampung halamannya lantaran tidak ada kesepakatan dengan aparat desa. Keluarga ingin dimakamkan di tempat dia menetap, namun lantaran tidak punya KTP setempat, pihak aparat desa tidak mengizinkannya.
Di Banda Aceh, areal pemakaman memang sudah mulai menyempit. Sebagian gampong bahkan sudah mengincar lahan pemakaman di wilayah Aceh Besar. Namun, upaya mendapatkan tempat persitirahatan terakhir tersebut juga tak begitu mudah. Ada gampong di Aceh Besar yang tidak sudi pemilik tanah menjualnya untuk tempat pemakaman umum. Apalagi jika dekat dengan pemukiman. Alasannya, ‘mengganggu estetika’ selain faktor kepercayaan pada takhayul.
Begitupun, beberapa gampong berhasil mendapatkan lahan tersebut. Keuchik Gampong Seutui, T Saiful Banta, misalnya, mengaku saat ini sudah menyediakan lahan pemakaman untuk gampong tersebut di Gampong Lamtadok, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar. Sebab, lahan pemakaman saat ini di Gampong Seutui yang mulai dipakai sejak tahun 1950, mulai penuh.
Mereka membeli lahan seluas 1,5 hektare. Ada dua sumber dana yang digunakan, yaitu swadaya masyarakat dan hibah dari warga. Namun, tak semua orang boleh dimakamkan di lahan tersebut. Sudah dibuat mekanisme siapa saja yang berhak dapat jatah sebagai tempat peristirahatan terakhir itu. “Jenazah yang berhak dimakamkan di tanah pemakaman gampong hanyalah yang memiliki KTP Seutui. Namun aturan gampong tetap memiliki dispensasi, yakni orang tua dan mertua dari kepala keluarga, walaupun tidak memiliki KTP setempat tetap dapat dimakamkan,” kata Saiful Banta.
Sementara bagi warga yang tidak memiliki KTP Seutui, juga tetap diperbolehkan, namun harus membayar uang ganti rugi. “Secara aturan gampong mereka harus membayar jika tidak ber-KTP Seutui, namun pembayaran tidak harus dilakukan saat pemakaman, demikian juga harga tidak ada patokan, sangat tergantung pada latar belakang ekonomi hingga kontribusinya terhadap gampong,” ujar Saiful.
Menurut Saiful, pengadaan tanah makam tersebut merupakan retribusi setiap keluarga yang ada di Gampong Seutui, sehingga berhasil dibeli tanah seluas satu hektare, serta ditambah hibah dari seorang warga seluas setengah hektare.
Selain itu, Gampong Seutui juga membentuk lembaga fardhu kifayah tingkat dusun. Setiap bulan per keluarga dikutip iuran Rp 10.000 sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membantu prosesi fardhu kifayah saat ada keluarga yang meninggal.
Iuran dimanfaatkan untuk biaya kain kafan, keranda, biaya gali kubur hingga menanggung konsumsi selama tiga hari tahlilan di rumah kediaman orang yang meninggal.
“Fardhu kifayah dibantu oleh gampong agar tidak memberatkan keluarga saat mereka sedang berduka, dan mereka pun tidak sibuk mengurus asap dapur untuk konsumsi pelayat,” ujar Saiful.
Terkait terbatasnya lahan pemakaman di wilayah Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, Saiful mengusulkan agar Pemko Banda Aceh dengan Pemkab Aceh Besar membuat komitmen bersama untuk menetapkan satu blok area pemakaman gampong-gampong di Banda Aceh. Sehingga akan menimalisir timbulnya masalah di kemudian hari.
Sementara di Gampong Jeulingke, Banda Aceh, kompleks pemakaman yang mereka gunakan sejak 30 tahun lalu juga sudah penuh. Sehingga mereka langsung mencari solusi dengan membeli tanah lain.
Beruntungnya, Gampong Jeulingke masih bisa mendapatkan tanah pengganti untuk pemakaman yang masih di dalam kawasan gampong tersebut. Tanah seluas 3.000 meter persegi itu dibeli berkat lobi dengan seorang anggota legislatif setempat, sehingga tanah pemakaman itu dibeli melalui APBA lewat program dana aspirasi.
Di Jeulingke, diterapkan aturan bahwa jenazah yang dapat dimakamkan di pemakaman gampong hanya warga yang sudah mengantongi KTP. Sedangkan yang tidak memiliki KTP setempat tidak diperbolehkan.
“Makanya saya mengimbau kepada warga yang baru menetap di gampong agar segera melapor, sehingga dapat diupayakan segera berganti KTP, sehingga saat ada musibah dapat langsung dibantu,” ujar Keuchik Jeulingke, Zulkasmi.
Dia memprediksi, walaupun ukuran tanah 3.000 meter, namun mampu menampung jenazah hingga puluhan tahun ke depan. Sebab, untuk satu kuburan hanya memakan lahan seluas 2 x 0,6 meter. (sic)