Bupati Langkat : Kedepan Kita Harus Berupaya Raih WTP, Langkat Kembali Terima Predikat WDP

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Wakil Bupati Deli Serdang Ikuti Bimbingan Tugas Akhir di UNPAB, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM
• Bupati Asahan Dukung Penuh Pembentukan Yonif TP-954 dan Pembangunan KDKMP
• Walikota Tebingtinggi Laporkan Akun fb "AT" ke Poladsu

Bupati Langkat Terbit Rencana PA menerima langsung laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Langkat, dari kepala BPK RI perwakilan Provsu Ambar Wahyuni, pada acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kabupaten/Kota se Sumut TA 2018, di Gedung Auditorium BPK RI perwakilan Provsu, Jl Imam Bonjol No 22 Medan, Rabu (22/5/2019).

Kepala BPK RI perwakilan Provsu Ambar Wahyuni, pada sambutannya, mengatakan dari hasil laporan tersebut, Pemkab Langkat masih merima Wajar Dengan Pengecualian (WDP), harapannya kedepan, di kepemimpinan Terbit Rencana, Pemkab Langkat dapat meningkatkannya mejadai WTP.

“Jangan ada yang sungkan, datang saja ke Kantor ini, jika ada yang ingin dikordinasikan atau ditanyakan terkait penyiapan adminitrasi laporan keuangannya. Kami BPK Perwakilan Sumut, selalu siap untuk memberikan beimbingan dan arahan,”pungkasnya.

Sembari mangatakan, agar Kabupaten/Kota di Sumut, melakukan audit semua laporan keuangannya secara terbuka, sehingga hasil audit bisa di koreksi lebih dalam, tujuannya agar tidak ditemukannya penyimpangan anggaran dan tindak korupsi.

Bupati Langkat, disela-sela kesempatan itu, mengucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan yang selama ini telah diberikan BPK, kedepan dirinya berjanji akan berupaya semaksimal mungkin, untuk dapat meraih predikat WTP.

“Kita harus terus optimis dan terus berupaya, untuk memberikan terbaik bagi kemajuan Langkat tercinta,”sebutnya

Ketua DPRD Langkat, Surialam, pada sambutannya, mengatakan, BPK perwakilan Sumut telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkab Kabupaten Kota se Sumut, dimana hasil pemeriksaan tersebut memberikan penialaian diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tidak menyatakan pendapat (TMP).

Untuk memperoleh opini dan rekomendasi dari BPK, kata Surialam, tentu saja telah melalui serangkaian pemerikaaan atas pengelolaan keuangan negara. Kemudaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemda disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat – lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan Pemda.

“Sebab sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, kita wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, apabila ada terjadi kerugian negara kita wajib mengembalikannya,”sebutnya.

Kegiatan ini, sebut Surialam, untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU No 17 tahun 2003, tentang keuangan negara dan UU No 15 tahun 2004, tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuagan negara, maka pemerintah daerah berkewajiban mempertanggung jawabkan keuangan negara atas, kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan. (wit)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Bupati Deli Serdang Ikuti Bimbingan Tugas Akhir di UNPAB, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM

Bupati Asahan Dukung Penuh Pembentukan Yonif TP-954 dan Pembangunan KDKMP

Walikota Tebingtinggi Laporkan Akun fb "AT" ke Poladsu

Ahmadi Darma Apresiasi Inisiatif Pemuda, Gema Takbir 1447 H Siap Digelar di Tanjung Beringin

Dua Sesi Penyaluran, SPPG Suka Jadi Pastikan Gizi Penerima Manfaat Tetap Terpenuhi

Pastikan Layanan Pendidikan Optimal, Kadis Pendidikan Sergai Kunjungi Sekolah di Dolok Masihul dan Sei Rampah