MEDAN I SUMUT24
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mewanti-wanti agar perampingan terhadap ribuan tenaga honorer, tidak dijadikan ajang oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari keuntungan dari kondisi ini.
Baca Juga:
“Sah-sah saja bila rencana pengurangan terhadap ribuan tenaga honorer, dimana menurut Sekda Medan Wiriya Al Rahman untuk menghemat anggaran APBD yang terkuras hingga Rp356 miliar lebih setiap tahun hanya untuk membayar gaji,” ujar politisi Gerindra di gedung DPRD Medan kepada SUMUT24, Selasa (5/3).
Ihwan menyebutkan bahwa bilamana rencana pemecatan itu untuk menghemat anggaran dan mengurangi beban anggaran APBD dari jumlah PHL yang tidak ‘jelas’ perekrutannya, dirinya mendukung kebijakan itu.
Menurut Ihwan Ritonga, alangkah baiknya jika dalam menjajaki apakah tenaga honorer itu benar atau tidaknya, maka setiap OPD diminta melakukan asesmen. Dalam arti, jika tenag honorer tersebut mengikuti asesmen secara benar maka layak dipertahankan.
“Jangan hanya ada nama tenaga honorer di sebuah instansi, tetapi tidak pernah tahu yang mana orangnya. Sementara di adaftar absen tercatat hadir terus,” ujar Ihwan berkelakar.(R02)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News