64 Pedagang Buku Medan Menunggu Kepastian Nasibnya

MEDAN | SUMUT 24

Baca Juga:

• Bupati Solok Kunjungi Dapur SPPG Batang Barus Arosuka
• Menunggu Parade Militer Korea Utara
• Pastikan Pelayanan Hukum Berjalan Baik, Kajati Sumatera Utara Kunjungi Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Induk Hingga Kabupaten Nias Utar

Sebanyak 64 pedagang buku di Medan masih menunggu kepastian nasibnya agar bisa berjualan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan hanya akan menampung 180 pedagang buku untuk berjualan ke sisi timur Lapangan Merdeka. Itu artinya, 64 pedagang yang juga minta dipindah ke sana, terpaksa harus gigit jari.

Ketua Persatuan Pedagang Buku Lapangan Merdeka (P2BLM) Sainan, Senin (22/2), hingga kini pihaknya tetap menuntut Pemko Medan merealisasikan hasil kesepakatan sesuai mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Januari 2015 lalu.

“Kami (para pedagang buku), baik di Jalan Pegadaian dan Titi Gantung berharap Pemko Medan segera merealisasi kesepakatan tersebut,” ujarnya yang turut didampingi kuasa hukum Herdensi Adnan.

Sainan juga meminta Pemko Medan membuat legalitas bagi para pedagang buku, baik yang berjualan di Jalan Pegadaian maupun Titi Gantung, memiliki garansi tidak digusur.

Kuasa hukum pedagang buku Herdensi Adnan menambahkan, dari hasil mediasi bersama Komnas HAM, disebutkan ada penambahan kios pada 22 Januari 2012, siap diakomodir oleh Pemko Medan.

Namun ia mempertanyakan kenapa tidak ada anggaran tertampung pada APBD 2016 ini. “Ada kebijakan bisa ditampung di lokasi revitalisasi dengan memakai tenda. Kami belum melihat ada alokasi yang tertampung di situ. Padahal dari 2013 sampai 2015 ada penambahan. Kepindahan itu juga atas surat keputusan walikota dan DPRD,” ungkapnya.

Menyikapi hal ini, Asisten Ekbang Qamarul Fattah mengatakan, sebelumnya ia sudah mengetahui informasi ini melalui Ketua P2BLM. Dia mengakui memang terjadi polemik antara Pemko Medan dan para pedagang menyangkut revitalisasi.

“Sejak 2003 berdasar data yang kita punya, pedagang yang akan direlokasi itu berjumlah 180 pedagang. Dalam perjalanan ada projek (Bandara Kualanamu) di mana harus menyiapkan lahan parkir. Kami tidak keberatan akan tuntutan ini, namun pengusulan (64 kios tambahan, Red), belum dapat ditambah karena ditolak dewan,” jelasnya.

Kadis Perkim Medan Gunawan Surya Lubis menegaskan, pihaknya tidak bisa menambah 64 kios untuk pedagang di sisi timur Lapangan Merdeka. “Kita tidak bisa melakukan di luar peraturan yang ada. Saat usulan anggaran DPRD mereka mengkomplain tidak menyetujui. Kami juga telah rapat kembali dengan Asmum dan Assisten Ekbang soal ini,” katanya.

Pemko Medan, ucap Gunawan, juga sudah menyurati Komnas HAM guna memfasilitasi persoalan ini kembali. Namun sayang sampai hari ini pihaknya belum ada menerima balasan surat dari instansi tersebut. (dio)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Solok Kunjungi Dapur SPPG Batang Barus Arosuka

Menunggu Parade Militer Korea Utara

Pastikan Pelayanan Hukum Berjalan Baik, Kajati Sumatera Utara Kunjungi Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Induk Hingga Kabupaten Nias Utar

Menuju Sumut Bebas Sampah Terbuka: Pemprov Dorong Sistem Sanitary Landfill di 24 Kabupaten/Kota

Stand Pemkab Asahan Sediakan Pelayanan Publik di PSBD ke-VI Tahun 2025

Apel Gabungan Bulan Oktober 2025 Dipimpin Wakil Bupati Asahan