Penerimaan Siswa Sisipan di SMA N 4 Terus Berlanjut

Medan|SUMUT24 Kendati ajaran baru masuk sekolah di Medan sejak 18 Juli bulan lalu. Namun hingga Kamis, 4 Agustus, penerimaan siswa ‘sisipan’ di SMAN 4 Medan masih berlanjut. Parahnya, penerimaan siswa ‘sisipan’ itu dilakukan dua hari setelah anggota komisi B DPRD Medan melakukan sidak ke sekolah dimaksud

Baca Juga:

• Saat Pembekalan Tim Safari Ramadhan, Wali Kota Solok Ramadhani umumkan PDAM Gratis Masjid, Prioritas BPJS dan infrastruktur.
• SATU TAHUN KEPEMIMPINAN WALI KOTA SOLOK RAMADHANI KIRANA PUTRA DAN WAKIL WALI KOTA SURYADI NURDAL*
• Kecelakaan Tragis! Bocah 5 Tahun Meninggal Saat Menyeberang Jalan di Dolok, Polres Tapsel Lakukan Olah TKP

Dari pengamatan wartawan Kamis, (4/8) di SMA N 4 Medan Jl Gelas Medan, tampak puluhan siswa sisipan disuruh ngumpul di ruang guru untuk pendataan dan kemudian disuruh masuk ruangan sesuai arahan guru/panitia Rianto Sinaga dan Tao Nainggolan.

Menyikapi kondisi demikian, anggota DPRD Medan dari Komisi B Bahrumsyah sangat menyayangkan adanya siswa sisipan. Bahkan penerimaannya dilakukan ketika proses belajar sudah berlangsung tiga pekan. Sementara sebelumnya pihak SMAN 4 dituding menerima ratusan siswa sisipan dan menjadi sorotan publik.

Menurut Bahrumsyah, system Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kali ini dinilai sangat buruk. Fakta itu membuktikan dunia pendidikan di kota Medan benar benar sudah hancur lebur.

“Yang terjadi hari ini membuktikan system pendidikan tidak normal lagi. Terjadi pembohongan publik dengan manipulasi data daya tampung siswa disetiap sekolah,” terang Bahrumsyah.

Ditambahkan Bahrumsyah, dengan kondisi ini banyak siswa yang apatis untuk belajar. Siswa yang pintar, terdidik dan rajin ternyata kalah dan tidak boleh masuk ke sekolah yang diminatinya.

Bahrumsyah yang juga Ketua DPD PAN Kota Medan ini minta kepada Walikota Medan agar mengevaluasi total seluruh jabatan Kepsek yang terbuti memiliki karakter kapital. Begitu juga Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) supaya dihapuskan karena mengaku sebagai sarana peningkatan mutu pendidikan, tapi terbukti corong menarik upeti untuk kepentingan kelompok.

“MKKS sering berperan menarik upeti demi kepentingan kelompok seperti dana BOS maupun lainnya. Jangan harap mutu pendidikan di kota Medan akan lebih jika tidak melakukan evaluasi total. Maka dengan evaluasi lah visi dan misi Walikota soal peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud,” terang Bahrumsyah.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Saat Pembekalan Tim Safari Ramadhan, Wali Kota Solok Ramadhani umumkan PDAM Gratis Masjid, Prioritas BPJS dan infrastruktur.

SATU TAHUN KEPEMIMPINAN WALI KOTA SOLOK RAMADHANI KIRANA PUTRA DAN WAKIL WALI KOTA SURYADI NURDAL*

Kecelakaan Tragis! Bocah 5 Tahun Meninggal Saat Menyeberang Jalan di Dolok, Polres Tapsel Lakukan Olah TKP

Polresta Deli Serdang Gagalkan Peredaran 21 Kilogram Sabu, dua Kurir Diamankan

RAMADHAN KEEMPAT, BAKOPAM SUMUT BAGIKAN PAKET SEMBAKO UNTUK WARGA MEDAN DAN DELI SERDANG

Tokoh Birokrat dan Pejuang Koperasi, H. Muhammad Husni Wafat, Ini Sejumlah Jabatan Menterengnya