DPRD: Peralihan ASN Pendidikan ke Pemprovsu Harus Didiskusikan

MEDAN|SUMUT24 Awal Januari 2017, sekitar 600 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di 33 Kabupaten/Kota, akan dialihkan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Sumut.

Baca Juga:

• Tokoh Birokrat dan Pejuang Koperasi, H. Muhammad Husni Wafat, Ini Sejumlah Jabatan Menterengnya
• Asisten Deputi Kementerian Koperasi RI H. Muhammad Husni Wafat, CEO Sumut24 Group Rianto SH MH Berduka
• Raja Luat Losung Batu Anugerahkan Penghargaan kepada Kapolres Padangsidimpuan, Bukti Pengayoman untuk Masyarakat Adat

Hal yang sama juga diberlakukan pada 20 ribuan berikut aset Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru dan tenaga administrasi. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Terkait adanya wacana tersebut, anggota Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah, menilai peralihan ini sebaiknya didiskusikan antara Pemprovsu dan Pemko Medan. Sebab masih banyak persoalan di bidang pendidikan meskipun merupakan amanah Undang-Undang.

Bahrum mencontohkan, misalnya menyangkut tenaga honor. Apakah mereka juga ikut ke Pemprovsu atau Kabupaten/Kota. Sebab selama ini hak normatif mereka ditanggung dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.

“Demikian juga dengan pengalihan aset-asetnya. Di mana yang selama ini merupakan bagian milik Pemkab/Pemko, setelah peralihan ini bagaimana pula statusnya, karenanya harus menjadi pemikiran yang harus diselesaikan,” sebutnya, Rabu (13/7) sore.

Ketua PAN Kota Medan ini menambahkan, masa transisi ini harus segera dibicarakan, termasuk persoalan tunjangan yang selama ini bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, berikut dengan tugas-tugas mereka. Sebab akan melibatkan ribuan orang.

“Soal akan terjadi konflik, saya yakin tidak akan terjadi. Hanya saja dari segala sisi harus menjadi pemikiran. Pemprovsu harus membenahi semua aspek yang menyangkut peralihan ini agar tidak menjadi kepanikan,” sarannya.

Sebab, sambungnya, peralihan ini juga akan terjadi perampingan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD terkait. Akan ada penyesuaian bidang-bidang, seperti Kepada Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi) SMA yang selama ini dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

“Pemprovsu paling tidak memberikan dana taktis kepada pemerintah Kabupaten/Kota yang telah membangun infrastruktur sekolah tersebut. Kita juga mau lihat kontribusi dari mereka (Pemprovsu, red),” pungkasnya.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tokoh Birokrat dan Pejuang Koperasi, H. Muhammad Husni Wafat, Ini Sejumlah Jabatan Menterengnya

Asisten Deputi Kementerian Koperasi RI H. Muhammad Husni Wafat, CEO Sumut24 Group Rianto SH MH Berduka

Raja Luat Losung Batu Anugerahkan Penghargaan kepada Kapolres Padangsidimpuan, Bukti Pengayoman untuk Masyarakat Adat

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Tekankan Stabilitas Keamanan Saat Buka Puasa Bersama Lintas Elemen di Ramadan 1447 H

Humanis di Bulan Ramadhan, Satreskrim Polres Padangsidimpuan Turun ke Jalan, Bagikan 50 Paket Takjil untuk Warga

TMMD ke-127 Kodim 0212/Tapsel Dapat Apresiasi Mabesad, Harapan Baru Bangkit Pascabencana, Ketua Tim Wasev: Sudah Terlaksana dengan Baik