Penerimaan Data Pajak Poldasu dan Dispendasu Beda

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Tokoh Birokrat dan Pejuang Koperasi, H. Muhammad Husni Wafat, Ini Sejumlah Jabatan Menterengnya
• Asisten Deputi Kementerian Koperasi RI H. Muhammad Husni Wafat, CEO Sumut24 Group Rianto SH MH Berduka
• Raja Luat Losung Batu Anugerahkan Penghargaan kepada Kapolres Padangsidimpuan, Bukti Pengayoman untuk Masyarakat Adat

Adanya temuan perbedaan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara yang ditangani pihak Polda Sumatera Utara (Poldasu) dengan pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Dispendasu), mengalami kebocoran.

Firdaus Tanjung Ketua LSM-LARaS mengatakan, adanya dugaan temuan kebocoran pajak kendaraan bermotor oleh DPRD Sumut, atas minimnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi tanggungjawabnya, pihak instansi terkait juga perlu melakukan tufoksinya dengan baik dan benar.

“Kesalahan dan kelalaian masyarakat jangan dijadikan acuan instansi terkait untuk menyudutkan. Namun, perlunya menjalankan tufoksinya dengan baik dan benar. Sehingga, proses pada pelaksanaannya sesuai peraturan dan mekanisme,” sebut Firdaus, Kamis (23/6).

Firdaus menjelaskan, temuan atas bocornya pajak kendaraan bermotora oleh, Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan, patut diacungkan jempol yang tanggap dalam persoalan tersebut.

Lanjut Firdaus, dengan terjadinya perbedaan data dari pihak Poldasu dengan pihak Dispendasu. Dimana, hasil data terakhir yang mereka (DPRD-SU) terima, pajak kendaraan yang berhasil dikutip oleh Dispenda hanya sekitar 47 persen dari total kendaraan yang ada di Sumatera Utara.

Sementara, pernyataan Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan yang dikutip dari salah satu media online mengatakan, rendahnya kesadaran membayar pajak ini sangat jauh dibanding beberapa provinsi lain di Indonesia.

Dalam study banding yang mereka (DPRD-SU) lakukan, Jawa Barat dan Jawa Timur, pada kedua provinsi ini, diperoleh data dimana kesadaran membayar pajak mereka mencapai 92 persen dibanding Sumut.

Salah satu faktor yang membuat kondisi ini terjadi menurut Sutrisno yakni adanya kebijakan pada kedua provinsi tersebut dimana seluruh Samsat diperbolehkan menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Kondisi ini menurutnya berbeda dengan di Sumatera Utara. Dimana kewenangan menerbitkan BPKP hanya ada pada Samsat Putri Hijau, Medan. Hal ini membuat banyak warga memalsukan kartu identitas seperti KTP hanya untuk mengurus pembuatan BPKP kendaraan baru mereka.

DPRD-SU berharap hasil dari study banding mereka di Jawa Barat dan Jawa Timur bisa menjadi percontohan untuk Sumatera Utara agar pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kebocoran lagi.(W02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tokoh Birokrat dan Pejuang Koperasi, H. Muhammad Husni Wafat, Ini Sejumlah Jabatan Menterengnya

Asisten Deputi Kementerian Koperasi RI H. Muhammad Husni Wafat, CEO Sumut24 Group Rianto SH MH Berduka

Raja Luat Losung Batu Anugerahkan Penghargaan kepada Kapolres Padangsidimpuan, Bukti Pengayoman untuk Masyarakat Adat

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna Tekankan Stabilitas Keamanan Saat Buka Puasa Bersama Lintas Elemen di Ramadan 1447 H

Humanis di Bulan Ramadhan, Satreskrim Polres Padangsidimpuan Turun ke Jalan, Bagikan 50 Paket Takjil untuk Warga

TMMD ke-127 Kodim 0212/Tapsel Dapat Apresiasi Mabesad, Harapan Baru Bangkit Pascabencana, Ketua Tim Wasev: Sudah Terlaksana dengan Baik