Ketua IPK Madina Apresiasi Respon Cepat Forkopimda, Terkait Konflik Lahan di Desa Batahan

Madina I Sumut24.CO

Ketua DPD IPK Madina, Samsuddin Lubis SH apresiasi langkah cepat Forkopimda dalam menyahuti aspirasi warga terkait masalah lahan di Desa Batahan 1, Kec Batahan.

Hal itu disampaikannya menyusul langkah DPRD Madina yang menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (28/3/2022).

“Terimakasih kepada Bupati Madina, H Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati, Atika Azmi Utammi, Ketua DPRD, Erwin Effendi Lubis, BPN dan seluruh Forkopimda yang sudah merespon cepat persoalan konflik lahan antara warga dengan pihak PTPN IV,” ujarnya, Selasa (29/3/2022).

Apresiasi juga diberikan pria yang akrab disapa Buyung Madina ini untuk Tim Litigasi, Agus Suheri SH MH, Ridwan Rangkuti SH MH serta seluruh kader IPK Madina yang sudah berjuang bersama warga.

Terkait hal itu, dia meminta agar pihak PTPN IV punya nurani agar melepaskan lahan tersebut untuk dikembalikan ke masyarakat.

“Pihak PTPN IV harus legowo untuk melepas lahan tersebut dikembalikan ke warga,” ujarnya.

Sebelumnya, di ruang sidang  paripurna Dewan DPRD Madina, Ridwan Rangkuti SH MH selaku kuasa hukum masyarakat Kecamatan Batahan dalam RDP itu menyampaikan, bahwa PTPN IV tidak memiliki legalitas hukum untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Madina.

“Hal ini karena sejak tahun 2010 pihak PTPN IV tidak memiliki alas hukum yang jelas dalam beroperasi di Madina. Izin HGU mereka hingga tahun 2021 juga belum pernah disetujui oleh BPN,” ungkap Ridwan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis mengatakan dalam hal permasalahan ini pihaknya (DPRD-Red) berharap agar pihak perusahaan bertanggung jawab dan menyikapi persoalan tersebut, serta meminta kepada masyarakat untuk bersikap objektif agar tidak terjadi pertikaian.

Erwin juga menjelaskan jika DPRD Madina akan melakukan investigasi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya sehingga bisa mencari solusi dalam permasalahan tersebut. Hasil investigasi bersama tersebut nantinya akan membuat keputusan atau rekomendasi DPRD Madina terkait persoalan tersebut.

Jika persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan RDP, DPRD Madina akan membentuk Pansus DPRD Madina untuk menekan perusahaan menyelesaikan semua persoalan dengan warga Mandailing Natal termasuk memeriksa legalitas semua usaha PTPN IV di Madina.

“Harapan kita jika ingin mencari solusi supaya pihak Perusahaan dan pihak Masyarakat harus sama-sama objektif, Karena kalaupun kita turun kelapangan jika masih ngotot-ngotot satu sama lain tidak akan mendapatkan solusi,” pungkas Erwin. 

Penutup, Buyung Madina akan terus mendorong agar tim investigasi segera terbentuk. “Kita akan dorong legislatif agar segera membentuk tim investigasi. Bila perlu kita akan ikut mendampingi tim saat terjun ke lapangan,” pungkasnya. (red)