Kado Ultah Pemprovsu ke-68, Definitifkan HT Erry Nuradi

0
961

MEDAN | SUMUT24

Presiden Joko Widodo diminta untuk segera melakukan pelantikan terhadap Plt Gubernur HT Erry Nuradi, M.Si. Tujuannya untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, usai mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho telah divonis karena terbukti bersalah melakukan suap kepada hakim PTUN Medan.

“Agar Pemerintahan Provinsi Sumatera utara ini berjalan dengan kuat dan baik. Saya mendorong agar Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik Plt Gubernur HT Erry Nuradi, M.Si menjadi Gubernur definitif Sumatera Utara ke-18,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, kepada SUMUT24, Kamis (14/4).

Menurutnya, memasuki peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemprovsu yang ke-68, wajar dijadikan momentum untuk membuka lembaran baru pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

“Ini bisa kita ambil untuk semangat baru Pemerintahan Provinsi Sumatera utara. Sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, saya memandang sudah sepatutnya pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi memberikan prioritas bagi sumut untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan segera melantik Plt Gubsu T Erry Nuradi menjadi Gubsu,” kata Fauzi.

Katanya, ini bisa menjadi hadiah terindah bagi seluruh masyarakat Sumatera utara, yang dari usia daerah juga sudah sampai 68 tahun. Fauzi menambahkan dengan menjadi gubernur definitif, semua permasalahan yang terjadi saat ini bisa perlahan diatasi dengan kewenangan penuh yang dimiliki gubernur. Baik persoalan administrasi pemerintahan, lelang jabatan kepala SKPD, maupun komunikasi yang efektif dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau FKPD dan DPRD Sumatera utara.

Prioritaskan Pembangunan

Demi untuk pelaksanaan berbagai pembangunan di seluruh Sumatera Utara yang sifatnya sudah mendesak, diharapkan kepada Presiden RI Joko Widodo agar segera melantik Plt Gubsu HT Erry Nuradi menjadi Gubernur Defenitif. Hal tersebut perlu dilakukan demi pembangunan prioritas yang sifanya sudah sangat mendesak. Hal itu ditegaskan Pengamat Sosial dan Hukum Ferdinad Ghodang SH MH kepada SUMUT24, Kamis (14/4).

Menurutnya, pelantikan Erry menjadi defenitif sudah sangat mendesak dan tak perlu ditunda demi pemerataan pembangunan yang diidam-idamkan masyarakat Sumut.

Kalau Erry Nuradi masih sebagai Plt Gubsu seperti selama ini sangat dikhawatirkan tidak  akan mampu berbuat banyak dengan berbagai kewenangan yang terbatas. Jadi tak ada alasan lagi Presiden RI agar segera melantiknya dalam waktu dekat demi pembangunan masyarakat Sumut kedepannya.
Lebih lanjut dikatakan Ghodang, Banyak manfaat kalau Erry sudah menjadi defenitif, seperti segala berbagai macam kebijakan bisa langsung dilakukan tanpa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintahan diatasnya kalau sifatnya mendesak, termasuk melakukan mutasi kepada jajaran SKPD Pemprovsu, Ucapnya. kalau pelantikan Erry Nuradi terus tertunda dengan berbagai kepentingan politik yang ada, sama halnya Pemerintahan Jokowi sudah menghambat pembangunan di Sumatera Utara. Itu tidak kita inginkan bersama, Ucapnya. Kepada masyarakat Sumut termasuk stakeholder yang ada, ada baiknya mendukung kepemimpinan HT Erry Nuradi kedepannya sehingga Sumut ini dapat bersaing dengan Provinsi lainnya yang ada di Indonesia ini.

Ditambahkan Ferdinan, Namanya Pelaksana tugas (Plt) Gubsu tentunya memiliki wewenang sangat terbatas menurut aturan yang berlaku, katanya. “Kami menyampaikan ke Presiden Jokowi bahwa pembangunan pemerintahan tidak bisa menunggu lama. Plt itu tidak bisa menandatangi hal-hal yang berkaitan dengan kuasa penggunaan anggaran yang sifatnya mendesak. Apalagi masyarakat Sumut sudah berharap agar sekiranya segera dilakukan pelantikan agar tidak mengganggu jalannya roda pembangunan dan pemerintahan. Masyarakat Sumut tidak ingin Pembangunan terhambat akibat belum defenitinya Plt Gubsu,” tegasnya.

KPK Berharap Pejabat Sumut Jangan Korupsi

Sementtara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan tata kelola pemerintahan Provinsi Sumut untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Provinsi Sumatera Utara. Di aula Martabe Kantor Gubsu, Kamis (14/4). Dalam acara tersebut  KPK bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pendampingan untuk Sumut dilakukan karena sejumlah latar belakang. Di antaranya, karena korupsi  ini berkali-kali melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, dan swasta.
Kesadaran para penyelenggara negara di sumut dalam melaporkan harta kekayaannya juga masih rendah.

“Ini bisa dilihat dari jumlah angka yang sudah melaporkan hartanya,” katanya. Sebanyak 6,25 persen di antaranya adalah pejabat eksekutif, dan 2,04 persen pejabat legislatif.

KPK menemukan kuatnya intervensi dalam perencanaan kegiatan dan anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Juga intervensi dalam alokasi bantuan sosial dan keuangan. Alex mengimbau pemimpin daerah di Sumut untuk bersama-sama berupaya meningkatkan komitmen antikorupsi sehingga tata kelola pemerintah berjalan dengan bersih dan transparan. KPK akan terus mendorong pemerintah Sumut menjalankan rekomendasi dan memantau rencana aksi. “Kami berharap masyarakat turut mengawasi dengan efektif korupsi sekecil apa pun.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara HM Yusni mengatakan, pada prinsipnya sebagai aparat penegak hukum Kejatisu siap mendukung KPK dalam membasmi korupsi di Sumut.

Sementara itu Deputi Penindakan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih sering ke Sumatera Utara (Sumut) untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), pemda kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam upaya pencegahan korupsi.

Menurut Pahala, KPK tetap berupaya memberikan pengarahan terhadap pemerintah di Sumut dengan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar tidak ada penyimpangan keuangan negara dalam proses penggunaan keuangan negara.

“Saya berharap di Sumut ke depan tidak ada lagi penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara atau korupsi,” ujar Pahala.

Komitmen Bersama Sikat Korupusi

Dihadapan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Plt Gubsu H T Erry Nuradi dan 15 Bupati/walikota hasil Pilkada serentak beserta para Ketua DPRD, menandatangani komitmen bersama untuk melakukan pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan masing-masing, Kamis (14/4) di Kantor Gubsu.

“Diharapkan dengan penandatanganan komitmen bersama dihadapan pimpinan KPK hari ini, agar pimpinan daerah baik provinsi dan Kabupaten Kota memiliki komitmen menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku,” sebut Plt Gubsu.

Ery Nuradi juga mengapresiasi langkah yang dilakukan KPK pada acara Rapat Koordinasi Penindakan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sumatera Utara sebagai fasilitator dalam mendorong seluruh jajaran pemerintahan di Sumatera Utara untuk semakin gigih dalam pencegahan dan penegakan hukum di Sumatera Utara. “Rapat Koordinasi ini sangat bermanfaat untuk pencegahan dan pedoman pengelolaan keuangan negara, peningkatan pelayanan publik,” kata T Erry. (W03)