Wujudkan Swasembada Pangan, Negara Harus Hadir Untuk Petani

Jakarta | sumut24.co
Pemerintah diminta untuk lebih serius memperhatikan nasib petani dengan tidak hanya mengandalkan program-program bantuan, namun juga memastikan perlindungan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi petani dalam menjalankan usaha pertanian.

Baca Juga:

• Ketua Ranz Kota Medan: Rico Waas Jangan Kendor Wujudkan Medan Untuk Semua
• Pemkab Asahan Perkuat Komitmen Wujudkan Program Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Negara Hadir di Paluta! Andar Amin Harahap Wujudkan Mimpi Warga Miliki Sertifikat Tanah Resmi

Hal ini disampaikan dalam diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Pimnas PKN, Menteng, Jakarta, Rabu (22/01/2025). Tema yang diangkat adalah "28 Tahun Petani Tak Terurus: Quo Vadis Masa Depan Petani?". Dalam diskusi tersebut, hadir dua narasumber utama, Khudori, pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, dan Dadan K Ramdan, pegiat pangan di lembaga nirlaba PPI Jawa Barat.

Dadan K Ramdan menekankan bahwa petani sudah memiliki daya hidup yang kuat. Meski tanpa program atau bantuan dari pemerintah, mereka akan tetap bertani. "Ada program atau tidak ada program, petani akan tetap bertani," ujar Dadan, yang sudah berpuluh tahun berinteraksi langsung dengan petani.

Namun, menurut Dadan, kebijakan pemerintah seharusnya lebih memihak kepada petani. "Petani itu tidak hanya diberikan program saja. Yang lebih penting adalah petani itu difasilitasi dan dikawal dalam menjalankan usaha pertaniannya," katanya. Ia menambahkan bahwa masalah utama di sektor pertanian terletak pada mata rantai penjualan hasil pertanian yang sering kali merugikan petani.

Hal senada disampaikan oleh Khudori, yang menilai kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beberapa komoditas dalam rangka mencapai swasembada pangan layak diapresiasi, meskipun masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Khudori juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masalah lahan yang semakin menyempit bagi petani. Data menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani turun signifikan, dari 0,89 hektar pada 2013 menjadi 0,69 hektar pada 2023.

Khudori menyarankan lima langkah untuk mewujudkan swasembada pangan yang lebih efektif, antara lain dengan melindungi lahan pertanian produktif, mendorong kesejahteraan petani, serta mengurangi pemborosan pangan di tingkat konsumen.

Diskusi ini mempertegas bahwa untuk mencapai swasembada pangan, negara harus hadir lebih aktif dalam mendukung petani, bukan hanya lewat program, tetapi dengan kebijakan yang benar-benar memberikan perlindungan dan pendampingan bagi mereka. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Ranz Kota Medan: Rico Waas Jangan Kendor Wujudkan Medan Untuk Semua

Pemkab Asahan Perkuat Komitmen Wujudkan Program Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Negara Hadir di Paluta! Andar Amin Harahap Wujudkan Mimpi Warga Miliki Sertifikat Tanah Resmi

Ketua TP-PKK Asahan Tegaskan Komitmen Wujudkan Prestasi di Tingkat Provsu

PLN Siap Bersinergi Wujudkan Listrik Merata di Sumatera Utara

Wujudkan Layanan Pembiayaan yang Lebih Cepat dan Mudah, FIFGROUP Luncurkan FIFGO di GIIAS 2025