Wujudkan Swasembada Pangan, Negara Harus Hadir Untuk Petani

Jakarta | sumut24.co
Pemerintah diminta untuk lebih serius memperhatikan nasib petani dengan tidak hanya mengandalkan program-program bantuan, namun juga memastikan perlindungan dan pendampingan yang berkelanjutan bagi petani dalam menjalankan usaha pertanian.

Baca Juga:

• Wujudkan Asta Cita Presiden RI dan Visi Misi Gubsu, Bapemperda DPRD Sumut Revisi Perda 8/2022
• Wujudkan Tanam Padi Tiga Kali Setahun, Gubsu Minta Bantuan ke Presiden untuk Perbaikan Tanggul
• SMK Swasta Mandiri Mewujudkan Sekolah Pusat Keunggulan Melalui Model Teaching Factory

Hal ini disampaikan dalam diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Pimnas PKN, Menteng, Jakarta, Rabu (22/01/2025). Tema yang diangkat adalah "28 Tahun Petani Tak Terurus: Quo Vadis Masa Depan Petani?". Dalam diskusi tersebut, hadir dua narasumber utama, Khudori, pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian, dan Dadan K Ramdan, pegiat pangan di lembaga nirlaba PPI Jawa Barat.

Dadan K Ramdan menekankan bahwa petani sudah memiliki daya hidup yang kuat. Meski tanpa program atau bantuan dari pemerintah, mereka akan tetap bertani. "Ada program atau tidak ada program, petani akan tetap bertani," ujar Dadan, yang sudah berpuluh tahun berinteraksi langsung dengan petani.

Namun, menurut Dadan, kebijakan pemerintah seharusnya lebih memihak kepada petani. "Petani itu tidak hanya diberikan program saja. Yang lebih penting adalah petani itu difasilitasi dan dikawal dalam menjalankan usaha pertaniannya," katanya. Ia menambahkan bahwa masalah utama di sektor pertanian terletak pada mata rantai penjualan hasil pertanian yang sering kali merugikan petani.

Hal senada disampaikan oleh Khudori, yang menilai kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beberapa komoditas dalam rangka mencapai swasembada pangan layak diapresiasi, meskipun masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Khudori juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masalah lahan yang semakin menyempit bagi petani. Data menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani turun signifikan, dari 0,89 hektar pada 2013 menjadi 0,69 hektar pada 2023.

Khudori menyarankan lima langkah untuk mewujudkan swasembada pangan yang lebih efektif, antara lain dengan melindungi lahan pertanian produktif, mendorong kesejahteraan petani, serta mengurangi pemborosan pangan di tingkat konsumen.

Diskusi ini mempertegas bahwa untuk mencapai swasembada pangan, negara harus hadir lebih aktif dalam mendukung petani, bukan hanya lewat program, tetapi dengan kebijakan yang benar-benar memberikan perlindungan dan pendampingan bagi mereka. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wujudkan Asta Cita Presiden RI dan Visi Misi Gubsu, Bapemperda DPRD Sumut Revisi Perda 8/2022

Wujudkan Tanam Padi Tiga Kali Setahun, Gubsu Minta Bantuan ke Presiden untuk Perbaikan Tanggul

SMK Swasta Mandiri Mewujudkan Sekolah Pusat Keunggulan Melalui Model Teaching Factory

Wali Kota Medan Harap Alokasi Belanja Daerah Wujudkan Target Kinerja Infrastruktur

Banggar DPRD Medan Lanjutkan Pembahasan KUA PPAS R-APBD 2025

Anggota PFI Medan Sutanta Aditya Resmi Memiliki Rumah Subsidi, Developer Berjanji Siap Wujudkan Mimpi Jurnalis