KPK Harus Ungkap Keterlibatan Bakhtiar Sibarani

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up
• UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026
• Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar segera mengungkap kasus yang melibatkan Bupati Tapanuli Tengah saat ini, Bakhtiar Ahmad Sibarani.Karena, didalam UU korupsi, pemberi dan penerima suap sama sama terjerat dalam hukum.

“Kita minta tegas KPK agar segera menjerat Bakhtiar Ahmad Sibarani di dalam suap Aqil Muchtar,” tegas Yasir Silitonga kepada SUMUT24, Kamis(17/5).

KPK jangan hanya menetapkan mantan Hakim Konstitusi RI, M Aqil Muchtar saja sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Tapteng Tahun 2011 itu,tambahnya.

Menurut Yasir, KPK harus mengungkap kebenaran atas kasus suap yang dilakukan oleh Ahmad Bakhtiar Sibarani itu. Karena, pengakuan Bakhtiar dalam persidangan yang mengakui memebrikan uang suiap itu, jelas merupakan fakta hukum.

Ditanya soal sikap DPRD Tapteng yang sebelumnya di desak untuk menggunakan hak interplasinya untuk memanggil dan menanyakan dugaan terlibatnya Bakhtiar Sibarani dalam kasus suap itu, Yasir mengatakan, besar kemungkinan karena kasus ini sudah ditangani oleh KPK.

“Tapi bukan berarti DPRD Tapteng diam. Justru seharusnya DPRD Tapteng mendesak KPK segera mengungkap kasus itu. Agar hal ini tidak menjadi dilematis bagi masyarakat Tapteng khususnya,” ujarnya.

DPRD itu kan bertugas sebagai pengawas pemerintahan dan juga penggunaan anggaran. “Jangan diam. DPRD Tapteng harus mendesak KPK tuntaskan kasus itu,” tambahnya.

Sebelumnya, informasi yang diperoleh SUMUT24 menyebutkan, bahwa sebelumnya puluhan massa yang menamakan dirinya Gerakan Masyarakat (Gema)Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Tapteng di Jalan KH Dewantara, Kec. Pandan Tapteng, Selasa (15/5) kemarin.

Aksi itu terkait dengan dugaan keterlibatan Bupati Tapteng saat ini Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam kasus penyuapan, yang menjerat mantan Hakim Konstitusi RI, M Aqil Muchtar dan Mantan Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang pada kasus sengketa Pilkada Tapteng Tahun 2011 silam.

“Sesuai dengan pengakuan Bakhtiar Ahmad Sibarani di persidangan, dan telah dituangkan dalam Putusan Perkara No. 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, jelas mengakui dirinya sebagai pemberi suap. Jadi kami menilai Bupati Tapteng di duga terlibat di dalam kasus ini,” kata Ronald Pakpahan dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, Ilham Hutabarat saat menyampaikan orasinya menyindir anggota DPRD Tapteng. Ilham menilai para anggota DPRD berdiam diri dan tidak peduli dengan suara masyarakat Tapteng terkait tudingan ini.

“Anggota DPRD Tapteng jangan hanya diam. Jangan jadi bawahan Bupati. Rakyat saat ini sudah muak dengan situasi yang terjadi di Tapteng. Panggil Bupati Tapteng, gunakan hak interpelasi anda,” kata Ilham.

Sayangnya, tak satupun anggota DPRD Tapteng yang terlihat untuk menerima aksi tersebut.Perwakilan massa Gema Tapteng ini, hanya diterima oleh Plt Sekwan DPRD Tapteng, Darwin Pasaribu, yang menyampaikan bahwa anggota DPRD sedang berada dilapangans emuanya dalam rangka tugas.

“Sebahagian memantau perkembangan harga sembako menjelang puasa dan sebahagian lagi sedang tugas mengawasi beberapa pekerjaan proyek jalan,”kata Darwin. (W01/red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peringati Bulan K3 Nasional, PLN UID Sumatera Utara Gelar Donor Darah Dan Mini Medical Check Up

UIP SBU Terima Penghargaan Pada Safety Town Hall Meeting PLN 2026

Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Gelar Pelatihan Desa Siaga Bencana, PLN Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana

Inalum Hilirisasi, Bangun Smelter Terpadu Rp104 Triliun di Kalbar

APMPEMUS Sumut Nilai SPPG Sei Rampah Belum Layak, Soroti Luas Bangunan dan Pengelolaan Limbah