Terkait SP3 Dugaan Akta Palsu, Fujiyanto Ngariwan CS di Polrestabes Medan, Longser Sihombing : Kebenaran Hukum Harus Diungkap

MEDAN | SUMUT24.co Longser Sihombing mewakili kliennya, Jong Nam Liong yang dalam hal ini menjadi korban dari perkara dugaan akta palsu yang dilakukan oleh Fujiyanto Ngariwan Cs (terlapor), akan terus menuntut keadilan hukum. Tuntutan keadilan tersebut terkait dengan munculnya surat Ketetapan Penghentian penyidikan Nomor : S.TAP/1337-b/IV/RES.1.9/2022/Reskrim tgl 21 April 2022 terhadap tersangka Fujiyanto Ngariawan terkait kasus dugaan akta palsu yang diduga ditandatangani oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Valentino Alfa Tatareda. Dalam keterangan persnya kepada wartawan, pada Sabtu (9/7/2022) di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan yang berada di Jln. Prof.HM Yamin, dirinya Longser mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pengaduan ke Mabes Polri, ini dilakukan atas keberatan kliennya yang merasa diskriminasi dalam pelayanan hukum dan kliennya menduga adanya terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Kapolrestabes Medan, Kasat Reskrim hingga penyidik yang memproses kasus dugaan Akta Palsu yang dilakukan Fujianto Ngariwan. Lanjutnya, permasalahan SP3 di Polrestabes Medan, alasannya karena tidak cukup bukti dan restorative justice. Dimana kita ketahui bahwa  restoratif justice tersebut adalah pemulihan keadaan terhadap semua pihak, baik korban dan tersangka dengan mendamaikan, supaya damai dan sejuk. Akantetapi hal tersebut sama sekali tidak ada dilakukan. Sehingga, pihaknya terkejut dengan adanya pernyataan dari Kapolrestabes Medan, bahwa persoalan tersebut restorative justice,” ucap Longser. Longser menjelaskan, bawa unsur diskriminasi dan dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut terlihat dari berbagai proses yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian atas perkara tersebut selama ini. Pihak Polrestabes Medan telah melakukan penjemputan paksa terhadap notaris Fujiyanto Ngariawan pada tanggal 11 september 2020 lalu, hal tersebut dilakukan karena tidak memenuhi 2 panggilan. Kemudian pada tanggal 11 September tahun 2020, kliennya juga telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polrestabes Medan yang dimana menjelaskan telah ditetapkannya tiga ( 3 ) orang tersangka berdasarkan 2 kali gelar perkara yang dilaksanakan  pada tanggal 2 september tahun 2020 dan 24 September 2022. Dari hasil gelar perkara tersebut di tetapkan tiga (3) tersangka  yakni, David Putranegoro, Pujianto Ngariawan dan Lim Soen Liong alias Edi,” ujarnya. Di sisi lain ucap Longser, Polrestabes Medan pada tanggal 20 Oktober 2021lalu telah mengirimkan surat nomor Nomor : B/14113/X/RES.1.9/2021 kepada Kapolda Sumut , dalam hal mengirimkan Daftar Pencarian Orang terhadap Lim Soen Liong alias Edi nomor: DPO/285/IX/RES.1.9/2021/Reskrim tgl 23 Oktober tahun 2021. Menurut Longser, bahwa pemanggilan paksa tersebut serta penetapan tersangka hingga pada penetapan DPO terhadap lawan dari kliennya merupakan salah bagian dari pembuktian jika kasus yang diadukan oleh kliennya tersebut sudah memenuhi bukti yang cukup dan berkualitas. “Atas hal tersebut, pihaknya telah melayangkan dan menyurati bapak Kapolri agar segera dilakukan investigasi audit secara transparan sesuai dengan visi misi Kapolri tentang Presisi yang berkeadilan, mohon maaf sebelumnya hal ini dilakukan bahwa proses perkara ini tidak dilakukan secara transparan, ini berdasarkan dengan permintaan dari pihak korban guna mencari penegakan hukum dengan cara unjuk rasa damai di Mabes Polri dan ke Istana Negara,” pungkasnya. Mengingatkan, bahwa perkara yang terjadi antara klien Longser Sihombing dengan pihak lawan adalah merupakan perkara terkait dugaan akta palsu yang menyebabkan penguasaan warisan almarhum Jong Tjin Boen berupa sejumlah sertifikat. Kasus ini juga sudah pernah disidangkan di pengadilan. “Langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak korban adalah, mengadukan kasus ini kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani dan kepada Ketua Komisi III DPR RI hingga sampai ke Presiden RI, Jokowi,” ungkap  Longser menerangkan.(W02)

Baca Juga:

• Bupati Asahan Tinjau Pos Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
• Dewan Pakar JMSI Sultra: Pers Harus Jadi Penjernih Informasi di Tengah Gempuran Hoaks dan AI
• FWK Dorong Optimisme Nasional Hadapi Tekanan 2026

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Tinjau Pos Pelayanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Dewan Pakar JMSI Sultra: Pers Harus Jadi Penjernih Informasi di Tengah Gempuran Hoaks dan AI

FWK Dorong Optimisme Nasional Hadapi Tekanan 2026

Bersama Kementrian Komdigi, Telkomsel Salurkan 100 Genset, 500 Alat Komunikasi dan 33 Sumur Bor untuk Pulihkan Sumatra

Di Konferensi V PWI Madina, Bupati Madina Saipullah Nasution Tekankan Fungsi Pers sebagai Kontrol Sosial

Peduli Pascabanjir, AKBP Wira Prayatna Serahkan Bantuan Material ke Masjid Babussalam Hutaimbaru Padangsidimpuan