Kejatisu Baru Harus Bongkar Habis Korupsi

Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) yang baru dibawah kepemimpinan Bambang Sugeng Rukmono menggantikan M Yusni pasti meninggalkan kasus-kasus korupsi di Sumut yang belum sampai ke Meja hijau dan lain sebagainya.

Baca Juga:

• Ade Jona: HIPMI Sumut Harus Rendah Hati dan Jadi Solusi Ekonomi Daerah
• Pelantikan HIPMI Sumut 2026, Ade Jona Prasetyo Ingatkan Pengusaha Muda Tetap Rendah Hati
• Massa PBH Anak Bangsa Tabagsel Datangi Kejari dan PN Padangsidimpuan, Desak Transparansi Kasus Meski Korban Sudah Cabut Laporan

“Sebaiknya Kejatisu yang baru agar membongkar lagi kasus-kasus korupsi yang telah ditangani Kejatisu maupun yang sudah dilaporkan masyarakat yang tak diproses dengan jelas,” tegas Ketua Barisan Rakyat Pengamat Korupsi (Barapaksi) Otty S Batubara kepada SUMUT24, Rabu (15/6).

Menurutnya, Kejatisu yang baru harus bongkar habis kasus korupsi di Sumut yang belum diproses sampai ke meja hukum, karena kemungkinan besar banyak kasus-kasus korupsi di Sumut selama M Yusni menjabat masih jalan di tempat atau di petieskan. “Masyarakat berharap Kejatisu yang baru menunjukkan taringnya dengan membongkar habis kasus korupsi di Sumut ini,” tegas Otty S Batubara.

Lebih lanjut dikatakannya, hasil analisis terhadap kinerja aparat penegak hukum pada kasus korupsi, menunjukkan adanya tren kasus yang mangkrak di tingkat penyidikan. Upaya pemberantasan korupsi pun tersendat dan kerugian negara tak dapat diminimalisir. sepanjang 2015 masih banyak kasus ko­rupsi yang mangkrak di ting­kat penyidikan.

“Seharusnya kasus-kasus tersebut segera ditangani oleh aparat penegak hukum yakni Kejatisu yang baru. Aparat penegak hukum masih memiliki banyak tung­gakan kasus korupsi yang harus dinaikkan statusnya dari penyidikan ke penuntutan,” ujarnya.

Kita berharap Kejatisu yang baru harus menunjukkan keseriusannya dalam membongkar kasus korupsi di Sumut sebagaimana visi dan misi penegakan hukum di Indonesia ini.

Kalau Kejatisu ingin Sumut ini bersih dari berbagai prilaku korupsi sebaiknya Kejatisu dan jajarannya harus serius dan transparan. Terlebih-lebih Sumut ini sudah dikenal salah satu dengan Provinsi terkorup di Indonesia. Jadi masyarakat Sumut sangat berharap kepada Kejatisu yang baru agar benar-benar menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga Sumut ini benar-benar bebas dari prilaku korupsi seperti yang diharapkan Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi dan masyarakat Sumut pada umumnya.

“Kita berharap, Kejatisu tidak merusak citranya sebagai lembaga penegak hukum dengan membentuk pola politisasi seperti pada kasus-kasus lainnya. Kejatisu harus tegas dan berani menyeret pejabat yang memang terbukti bersalah,” tegas Batubara.

Kalau Kejatisu tidak membereskan segera. Maka ini berkemungkinan menyesatkan dan merugikan masyarakat Sumut secara keseluruhan, Ucapnya. Sebagai laporan bagi Kejatisu, dugaan korupsi yang tak jelas penanganannya sampai hari ini seperti Pengadaan Alat Berat diduga Fiktif di Dinas Tarukim Sumut dengan dana APBN sebesar Rp 4,2 Miliar, Korupsi di Dinas PSDA Sumut Miliaran Rupiah, dugaan korupsi Bank Sumut dengan potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 4,9 miliar yang bersumber dari Rencana Anggara Kerja (RAK) tahun 2013 senilai Rp 18 miliar. Kasus dugaan korupsi Masjid Agung Ahmad Bakrie, Kisaran Rp 63 Miliar, Kasus dana CSR PTPN IV Rp 24 Miliar, Dugaan Korupsi Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, Dugaan Korupsi Bupati Phak-pak Bharat dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya dikabarkan sudah dilaporkan tapi tak jelas penanganannya.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ade Jona: HIPMI Sumut Harus Rendah Hati dan Jadi Solusi Ekonomi Daerah

Pelantikan HIPMI Sumut 2026, Ade Jona Prasetyo Ingatkan Pengusaha Muda Tetap Rendah Hati

Massa PBH Anak Bangsa Tabagsel Datangi Kejari dan PN Padangsidimpuan, Desak Transparansi Kasus Meski Korban Sudah Cabut Laporan

Polres Padangsidimpuan Tangkap Pelaku Pencabulan Anak di Hotel Lancar, Masyarakat Dihimbau Waspada

Unimed Wisuda 1.046 Lulusan, Rektor : Jadilah Generasi Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintah Pusat Diminta Adil, Segera Mekarkan Provinsi Papua Utara