Soal Mundur dari Ketum PSSI, Masyarakat Sumut Harus Apresiasi Edy Rahmayadi Agar Fokus Bangun Sumut

MEDAN I SUMUT24.co Soal mundurnya Edy Rahmayadi dari Ketum PSSI, Sikap itu bagus, tetapi sebaiknya setelah selesai kasus suap yang menerpa itu. Walau pun semua orang tahu ia tak terlibat, tetapi ada tanggungjawab moral di situ. Memang orang akan berkata “bukankah itu domain penegak hukum?” Saya faham itu. Saya ingin ia clearkan masalah ini secara internal di luar ranah hukum. Memang, tagihan pengabdian di PSSI dan Sumatera Utara sama-sama berat. Karena itu secara jiwa besar Edy Rahmayadi yang memilih mundur dari jabatan Ketum PSSI sangat perlu diapresiasi oleh rakyat Sumatera Utara dan masyarakat persepakbolaan nasional, Ucap pemerhati Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregat kepada SUMUT24, Minggu (20/1). Menurutnya, Bagi saya ada beberapa agenda penting Edy Rahmayadi yang wajib diprioritaskannya di Sumut:

Baca Juga:

• Ramadan Penuh Makna: Haji Teuku Soelaiman dan Getaran Hati di Masjid Agung Medan
• LIPPSU Salurkan 300 Paket Sembako untuk Kaum Duafa di Medan dan Aceh Tamiang
• Diduga Bobrok!! PTPN IV Regional II Distrik Rayon Utara KSO Kebun Air Tenang Menahan Pembayaran Pekerjaan

Pertama, proses adaptasi. Pasangan ini tak pernah berpengalaman dalam birokrasi pemerintahan sipil, dan dalam waktu singkat harus mulai memimpin.

Kedua, pembenahan tim kerja dengan titik tolak merit system.

Ketiga, konsultasi penjabaran visi dan misi pemerintahan dan program kerja 5 tahun yang dijabarkan berdasarkan dokukmen-dokumen perencanaan daerah maupun nasional yang sudah ada.

Keempat, mengaudit seluruh aset pemerintah Provinsi Sumut tak hanya untuk memastikan data valid, tetapi lebih untuk menghitungnya sebagai modal (material) pembangunan.

Kelima, inventarisasi seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan potensi kebocorannya. Juga kadar efisiensi dan profesionalitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan potensi lawfull corruption pada semua jajaran.

Keenam, konsultasi perumusan peta korupsi lokal yang mengutamaan faktor perencanaan yang baik dan pengawasan halayak berintikan keterbukaan informasi, baik dalam pengadaan barang, pembelanjaan dan proses perizinan.

Ketujuh, konflik pertanahan yang sudah lama mengucurkan darah dan mainan empuk bagi mafia.

Kedelapan, perkuatan kapasitas pemerintahan dan penumbuhan partisipasi halayak tak sebatas musim elektoral belaka. Adopsi kecanggihan teknologi mutakhir yang tak berhenti sebatas “latah” belaka seperti e-government, e-procurement, dan lain-lain yang selama ini tak pernah mampu mereduksi masalah.

Lebihlanjut Dosen Fisipol UMSU tersebut, Khusus tentang kesenjangan antar daerah, kesembilan, saya mengusulkan agar segera dilakukan identifikasi sungguh-sungguh atas keunggulan daerah yang ibarat sebuah meja besar, Sumut dikonstruksikan memiliki 33 kaki (Kota dan Kabupaten). Meja besar berkaki 33 itu kokoh dengan support spesifik dan saling menopang sesama. Asumsi saya ialah bahwa perkembangan Sumut yang hingga kini mekar menjadi 33 Kabupaten dan Kota bukan sesuatu yang berlangsung tanpa identifikasi faktor-faktor khas, meski faktor pengaruh elit politik tidak juga ringan.

Selain itu kita tahu, setiap masa ada tuntutannya. Namun pahlawan tak boleh berhenti hadir dalam setiap mekanisme perkembangan organik sebuah masyarakat yang masih hidup. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah menempatkan martabat sebagai core value dari visi mereka.

Ditambahakan direktir NBasis itu, Saya ingin Edy Rahmayadi tidak sekadar tercatat dalam sejarah sebagai seorang yang pernah menjadi gubernur dan yang untuk itu ia berkorban meninggalkan karir militernya yang berada pada puncak kegemilangan. Berbilang Gubernur Sumut berasal dari dinas militer, namun yang berbintang tiga (Letnan Jenderal) dan memilih berhenti dengan sukarela, hanya Edy Rahmayadi.

Saya tak bisa meramalkan apakah akan ada nanti jenderal berbintang tiga, atau malah berbintang empat, yang lain, yang akan mengikuti jejak Edy Rahmayadi melalui gambling demokrasi langsung. Pendeknya hari-hari tak boleh dihabiskan dalam jabatan itu tanpa legacy. Legacy itu sendiri saya maknai karya warisan yang kelak dikenang sebagai sesuatu yang amat sulit ditandingi oleh para penerus pada periode-periode berikutnya.

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah memilih martabat sebagai kata kunci untuk visi pemerintahan yang akan mereka berdua jalankan. Tuntutan pemulihan martabat sebagai bagian integral kewarganegaraan dalam sistem demokrasi lazim termanifestasi dalam bentuk populisme dan politik identitas tertentu. Itu yang oleh Edy Rahmayadi katakan dengan ungkapan “Siapa kau, mau apa kau, (kalau kau berniat jahat) mainlah (berkelahi) kita” sebagaimana Fukuyama (1989; 1992) juga memaksudkan hal yang mirip.

Tetapi oleh globalisasi kini martabat semakin defisit. Kesejahteraan nyaris diabaikan demi globalisasi yang mempertuankan negara-negara untuk mempertahankan hegemoni. Kondisi buruk ketimpangan seolah dapat ditutupi dengan data grafis lembaga-lembaga kompeten skala lokal, nasional dan internasional. Fakta-fakta yang dirasakan mayoritas manusia di permukaan bumi ini lebih jujur berbicara tentang brutalitas kapitalisme yang memastikan meluasnya kemiskinan, kesenjangan, dan penggunaan sumber daya tanpa peduli generasi depan.

Bagaimanakah Edy Rahmayadi dan pemerintahannya menghadapi semua ini jika solusi paling utama terletak pada perjuangan mengganti paradigma neoliberal yang dianut hampir semua rezim pemerintahan di dunia dalam merumuskan kebijakannya? Bagaimana mendorong perubahan untuk pengembalian kedudukan negara sebagai pengatur pasar dan pemodal, bukan seperti sekarang, negara ditundukkan kepada pasar dan pemodal? Ironisnya banyak pengemuka dunia miskin memilih menjadi komprador (Engin, 1974) dan sekrup kecil kapitalisme yang memupuk ketergantungan sembari mencampakkan martabat diri dan bangsa sendiri. Dunia mencatat kelangkaan orang seperti Dennis Goulet (1989) yang mencengangkan dunia dengan tuduhannya bahwa setiap paket bantuan dengan nama penghalusan apa pun selalu terdapat jerat mematikan yang tak memungkinkan berdaulat politik, berdikari ekonomi dan mandiri budaya. Namun faktanya perenteanlah yang terjadi di bawah otoritas lembaga-lembaga seperti WB dan IMF.

Kisah yang menarik Gubernur Syamsul Arifin Silaban Sahabat Semua Suku Datuk Lilawangsa dan Gatot Pujo Nugroho dan semua prahara politik yang terjadi menyebabkan tak mudah menepis determinan konstelasi politik di dalam lapangan demokrasi liberal saat ini. Problem sistemik dalam hukum, politik dan birokrasi telah saling memberi andil untuk semua keadaan buruk yang kita warisi.

Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah akan segera menyadari bahwa waktu 5 tahun itu amat singkat. Saya telah menelaah banyak laporan pertanggungjawaban politik pemerintahan untuk semua level dan yang saya temukan hanyalah narasi yang menyembunyikan kebenaran. Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dapat keluar dari tradisi itu, dan mereka berdua membutuhkan kabinet juang berfilosofi dan berkemampuan kerja rhizomatic. Halayak berharap legacy.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ramadan Penuh Makna: Haji Teuku Soelaiman dan Getaran Hati di Masjid Agung Medan

LIPPSU Salurkan 300 Paket Sembako untuk Kaum Duafa di Medan dan Aceh Tamiang

Diduga Bobrok!! PTPN IV Regional II Distrik Rayon Utara KSO Kebun Air Tenang Menahan Pembayaran Pekerjaan

YBM PLN UIP SBU dan Tim TJSL Kolaborasi Santuni Anak Yatim Dhuafa dan Korban Bencana Sumatera di Momentum Buka Puasa Bersama Ramadhan 1447 H

Perkuat Sinergi Informasi Ketenagalistrikan, PLN UIP Sumbagut Gelar Media Gathering Ramadan 2026

Pertamina Patra Niaga Sumbagut Siap Jalankan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Pastikan Pasokan Energi Tetap Terjaga Dan Layanan Optimal