Jumat, 20 Maret 2026

Gubsu Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provsu, Kerja Sama Dengan Pemprovsu Diharapkan Meningkat

Administrator - Selasa, 18 Desember 2018 03:07 WIB
Gubsu Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provsu, Kerja Sama Dengan Pemprovsu Diharapkan Meningkat

MEDAN I Sumut24.co Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengukuhkan Yono Andi Atmoko sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (17/12). Diharapkan kerja sama BPKP dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) semakin meningkat ke depan.

Baca Juga:

“BPKP itu adalah partner untuk menjalankan prosedur pembangunan di Sumatera Utara ini, jadi BPKP salah satu perangkat instrumen yang nanti dapat membangun Sumut yang kita cintai ini bersama Pemprovsu. Tanpa BPKP, tidak ada yang memberikan batasan atas apa yang saya lakukan,” ujar Gubsu.

BPKP, kata Gubsu, bekerja sebagai pembatas pemerintah daerah dalam melakukan kerja terkait tata kelola keuangan dan pembangunan. Jadi BPKP bertugas memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah. “Kerja sama BPKP dengan pemerintah daerah ini untuk menyelesaikan semua persoalan hingga pemerintah kabupaten/kota,” ujar Gubsu.

Gubsu juga mengharapkan pejabat yang baru dapat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan arah kebijakan pengembangan SDM yang telah digariskan dan terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan peran BPKP.

“Apalagi saat ini di Sumut terdapat berberapa proyek strategis nasional di antaranya proyek pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, kawasan industri, serta pengembangan wisata Danau Toba,” kata Edy Rahmayadi.

Kepada Kepala BPKP Provsu yang lama Sihar Panjaitan, Gubsu mengapresiasi jasa dan karyanya dalam meningkakan kerja sama dengan pemerintah provinsi sejak Juni 2017.

Senada dengan Gubsu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto mengatakan BPKP tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah daerah harus mendorong agar pejabat di bagian keuangannya bisa memahami bagaimana pengelolaan keuangan. “Sehingga kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sumut dapat mencapai level 3 pada tahun 2019,” ujar Bonny.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
SHARE:
beritaTerkait
YBM PLN UIP SBU dan Tim TJSL Kolaborasi Santuni Anak Yatim Dhuafa dan Korban Bencana Sumatera di Momentum Buka Puasa Bersama Ramadhan 1447 H
Perkuat Sinergi Informasi Ketenagalistrikan, PLN UIP Sumbagut Gelar Media Gathering Ramadan 2026
Pertamina Patra Niaga Sumbagut Siap Jalankan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Pastikan Pasokan Energi Tetap Terjaga Dan Layanan Optimal
Ramadhan Penuh Berkah, PLN UIP SBU Buka Puasa Bersama Karyawan, Awak Media, Tenaga Alih Daya Dan Anak Yatim Dhuafa
PLN UID Sumatera Utara Siapkan 113 SPKLU di 91 Lokasi Strategis, Dukung Kenyamanan Mudik Kendaraan Listrik Saat Idulfitri 1447 H
Duka Simanguntong dan Kegagalan Tata Kelola PETI di Mandailing Natal
komentar
beritaTerbaru