JPPR Sumut: Soal APK, Harusnya KPU Tidak Mencari Kambing Hitam

MEDAN I SUMUT24.co

Baca Juga:

• Prabowo dan Megawati Bersilaturahmi Jelang Idulfitri 1447 H di Istana Merdeka
• Kapolda Sumut Cek Arus Mudik di Labusel, Pantauan Real Time Andalkan Google Maps dan CCTV
• RAMADHAN KE-29, BAKOPAM SUMUT BAGIKAN TAKJIL DAN SEMBAKO UNTUK PEKERJA JALANAN DI MEDAN AREA

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai bahwa keterlambatan KPU dalam menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada peserta pemilu 2019 merupakan salah satu peraoalan yang harus dicermati secara bersama agar segala tahapan pemilu 2019 berjalan tepat waktu, seharusnya penyerahan APK sejak kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 namun sampai hari ini masih ada beberapa KPU Kab/Kota di Sumut yang belum menyerahkan APK kepada peserta pemilu 2019 dengan alasan lambatnya peserta pemilu menyerahkan design APK. Aksi  lempar bola yang dilakukan oleh KPU ini mestinya tidak mencari kambing hitam atas keterlambatan penyerahan APK pada peserta pemilu 2019, APK itu kan haknya peserta pemilu jadi tidak ada alasan bagi KPU untuk menundanya dengan alasan yang tidak jelas. Ungkap Darwin Sipahutar Sebagai Koordinator Daerah JPPR Sumut.

 

 

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 ayat 2, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman  KPU dan lembaga penyiaran publik.

 

Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa alat peraga kampanye itu dibiayai oleh negara dalam bentuk APBN yang dititipkan di KPU. Oleh karenya untuk merealisasikan amanah undang-undang tersebut karena ini bagian dari pendidikan politik masyarakat, JPPR meminta Bawaslu Kab/Kota di Sumut agar menegur KPU Kab/Kota yang belum menyerahkan APK pada peserta pemilu 2019, hal ini dilakukan agar KPU Kab/Kota benar-benar merealisasikan apa yang menjadi hak peserta pemilu 2019, Sebab, kampanye akan berakhir pada 13 April 2019 mendatang kalau penyerahan APK terlambat dipastikan masyarakat tidak akan dapat melihat visi, misi dan program kerja dari peserta pemilu 2019. Tutup Darwin Sipahutar. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Prabowo dan Megawati Bersilaturahmi Jelang Idulfitri 1447 H di Istana Merdeka

Kapolda Sumut Cek Arus Mudik di Labusel, Pantauan Real Time Andalkan Google Maps dan CCTV

RAMADHAN KE-29, BAKOPAM SUMUT BAGIKAN TAKJIL DAN SEMBAKO UNTUK PEKERJA JALANAN DI MEDAN AREA

Diujung Ramadan, Anto Genk dan Ari Sinik Kenang Jejak Jurnalistik Bersama

Kapolda Sumut Pantau Arus Mudik via Patroli Udara, Pastikan Jalur Aman dan Lancar

Kapolda Sumut Tinjau Pos Pam di Labuhanbatu, Pastikan Operasi Ketupat Toba 2026 Siap Amankan Arus Mudik