Komnas Anak Kunjungi SMAN 2 dan 13 Medan, Arist Merdeka Sirait : Jangan Rugikan Siswa

sumut24 | Ada sekitar 225 lebih siswa-siswi SMA Ngeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan, Sumatera Utara terancam Haknya atas Pendidikan. Hal ini diketahui ketika para orangtua murid mengadu ke Komnas Perlindungan Anak di Lubuk Pakam, Sabtu (14/10).

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak bersama Ketua dan Sekjen Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Sumateta Utara Muniruddin Ritonga dan Junedi Malik, dan Sekretaris LPA Kota Medan, Herry S, menerima pengaduan puluhan siswa-siswi SMAN 2 dan SMA Negeri 13 didampingi para orangtua murid.

Arist juga menyebut SMAN 2 dan SMAN 13 telah melakukan maladninistrasi yang merugikan ratusan siswa.

“Untuk itu, Selasa 17 Oktober 2017 mendatang Komnas Anak bersama perwakilan orangtua dan siswa dan siswi didampingi LPA Kota Medan, LPA dan LPA Propinsi Sumatera Utara akan mendatangi Sekolah SMA 2 dan SMA Negeri 13 untuk bertemu Kepala Sekolah guna mencabut surat Pemberitahuan ke III tentang larangan anak bersekolah yang dikeluarkan kepala Sekolah,” ujar Arist Merdeka Sirait, Minggu (15/10) lewat keterangan tertulis.

Kemudian pada Rabu (18/10), Komnas Anak akan bertemu Gubernur Sumatera Utara, untuk meminta segera memberikan solusi yang terbaik dan memastikan keberlangsungan masa depan dan keberlangsungan hak ratusan anak di sekolah tersebut.

“Saya percaya bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemprop Sumut atas dukungan Gubernur Sumut yakin betul bisa segera menyelesaikannya dengan baik. Gubernur Sumut bisa menggunakan hak diskresinya selaku pimpinan daerah untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak anak atas pendidikan, saya yakin itu,” kata Arist.

Sebelumnya Kepala Sekolah mengeluarkan surat larangan sekolah bagi siswa yang tidak terdaftar. Surat tersebut dikeluarkan berdasarkan perintah dari Dinas Pendidikan Sumut. Sehingga ratusan anak yang masuk SMAN 2 Medan yang bukan melalui sistem online tidak diizinkan masuk kelas, bahkan disuruh pindah ke sekolah lain.

“Komnas Perlindungan Anak mendesak Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 mencabut larangan anak bersekolah terhitung Senin 16 Oktober 2017 dan memulihkan kembali secara normal proses belajar mengajar,” kata Arist.

Selain itu ia juga meminta pihak sekolah menghentikan kekerasan terhadap anak berupa “bullying” yang memberikan stigma bahwa ratusan anak adalah siswa siluman. (W07) ====

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon