Pemerintah Alokasikan Rp 20,32 Triliun Untuk Infrastruktur Pulau Sumatera

JAKARTA | SUMUT24 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Adapun pembangunan infrastruktur diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, hal ini seperti yang telah diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tentunya menjadi tugas pemerintah dalam melakukan penyusunan program pembangunan infrastruktur tahun 2018. Di mana seluruh pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan. “Pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain. Infrastruktur merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,” kata Basuki, Selasa (10/10). Menurut Basuki, saat ini daya saing infrastruktur mengalami peningkatan dari posisi 60 ke 52. Hal ini berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic Forum. Sehingga kata Basuki, pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp 20,32 triliun tahun depan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. “Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun,” jelasnya.

 

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Asahan Tinjau Pendidikan Anak Usia Dini hingga Usaha Produktif Masyarakat Kisaran
• Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian
• BREAKING! Panitia Ubah Jadwal Final MAVI U-15 Sumut, Laga Digelar Pagi Hari

Basuki menjelaskan, anggaran Rp 20,32 triliun untuk Pulau Sumatera tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun. Sedangkan Rp 8,86 triliun untuk peningkatan konektivitas jalan dan jembatan Rp 2,52 triliun disiapkan untuk infrastruktur Cipta Karya dan Rp 1,51 triliun untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bagi Basuki, tantangan dalam pembangunan Pulau di Sumatera adalah disparitas yang masih besar di mana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, di mana potensi kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur. “Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang,” jelasnya. Jalan tol Trans Sumatera yang terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km yang terdiri dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) di antaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang. “Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun,” tegasnya.

 

Dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas. Selain itu mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif. Sedangkan pada tahun 2017, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatera, di antaranya permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau, pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter/detik yang melayani hingga 48.000 sambungan rumah, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah/hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu. Untuk perumahan dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur. Rusun pondok pesantren juga dibangun di 6 lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar. Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pesantren terpadu Prof. Dr. Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain rusun juga dibangun rumah swadaya di Padang, dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatera Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini. (int/kump)

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua TP PKK Asahan Tinjau Pendidikan Anak Usia Dini hingga Usaha Produktif Masyarakat Kisaran

Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian

BREAKING! Panitia Ubah Jadwal Final MAVI U-15 Sumut, Laga Digelar Pagi Hari

Menteri Hukum RI Berikan Penghargaan Ke Pemko Tanjungbalai atas Dukungan Program Bantuan Hukum

Pemko Tanjungbalai Hadiri Rapat Persiapan NPGT Sumut 2026, Dorong Sertifikasi Aset Pulau dan Tanah Pemda

Pemko Tanjungbalai Konsultasi ke BPS Sumut, Bahas IKK untuk Optimalkan Alokasi DAU 2027