Pemenang Proyek di Tobasa Kroni Bupati

MEDAN | SUMUT24 Proyek di Dinas PUPR Tobasa yang telah ditenderkan dengan anggaran mencapai Rp76.869.000.000 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah 19 paket, pemenang tender diduga telah diarahakan kepada kroni-kroni orang nomor satu di Tobasa.

Baca Juga:

• Mitigasi Trauma Sosial Eks Santri Ndolo Kusumo Sediakan Posko Aduan dan Pendampingan Psikologis
• Kanwil DJKN Sumut dan Kejati Sumut Jalin Kerja Sama Percepatan Pemulihan Aset Negara
• Kejaksaan Setorkan Rp10,2 Triliun dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan ke Negara

“Semestinya unit layanan pengadaan (ULP) Tobasa harus bertindak dengan tegas dan berani membatalkan proyek-proyek yang sarat KKN tersebut. Sebab kuat indikasinya, para pemenang proyen masih kroni-kroni Bupati,” tegas Ketua Barisan Rakyat Pengamat Korupsi (Barapaksi) Otty S Batubara kepada SUMUT24, Rabu (12/4).

Menurutnya, kalau semua proyek KKN dan diarahkan untuk apa dilakukan tender melalui ULP, ujarnya, Dalam hal ini sebaiknya juga para yang kalah dalam tender agar melakukan pelaporan kepada KPPU agar kasusnya dapat ditindaklanjuti.

Seharusnya, lanjut Otty S Batubara, apapun proyeknya harus tanpa intervensi, kalau pejabat tinggi intervensi dengan berbagai proyek tersebut, bisa dipastikan proyeknya pasti amburadul. “Karena yang mendapat proyek dipastikan juga telah memberikan sejumlah fee untuk memuluskan proyeknya. Harusnya proyek itu on the track sehingga tidak bermasalah dikemudian hari,” tegas Otty S Batubara.

Kalau proyek yang diarahkan jelas kualitas dan kuantitas proyeknya pasti diragukan dan kalau itu terjadi. BPK RI dan aparat penegak hukum harus turun menyelidikinya, karena diduga telah terjadi pengurangan volume dan tidak sesuai bestek. “Karena diduga telah banyak memberikan saweran kepada oknum-oknum pejabat dan lain sebagainya yang merupakan adanya unsur gratifikasi,” tegas Otty. Sebelumnya diketahui, Pokja Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir kini dituding secara bersahaja bermain kotor. Tujuannya, untuk menyingkirkan para rekanan di Toba Samosir, pada pelaksanaan tender proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.

Hal itu disampaikan dua kontraktor terkemuka di Balige dan minta namanya jangan dituliskan secara terpisah mengatakan kepada SUMUT24, kemarin. Lebih lanjut dikatakan keduanya, pasalnya, Pokja ULP Pemkab Tobasa hanya memberi waktu pelaksanaan selama lima hari saja dimulai 7-12 April 2017. Sehingga muncul tudingan, hal tersebut disengaja untuk mempersulit para pihak rekanan untuk mempersiapkan dokumen-dokuman tender, untuk menggagalkan pemasukan penawaran.

“Hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur, sudah jelas semua kantor tutup yang tak mungkin dapat berurusan pada instansi terkait, untuk urusan administrasi dalam hal kelengkapan berkas-berkas penawaran, terindikasi waktu pelaksanaan sengaja dipersingkat,” ujar kedua rekanan itu.

Sementara itu, Jhoni Lubis, ST Kepala ULP dan Pokja yang akan dikonfirmasi SUMUT24, untuk mempertanyakan perihal pelaksanaan tender proyek Dinas PUPR, menurut para rekanan sangat singkat itu. Tapi jawaban Jhoni Lubis tak berhasil ditemui. Sementara telepon selularnya terkesan sengaja di offkan.

Kepala Dinas PUPR Tobasa Bresman Simangunsong, ST yang sedang tugas luar ke Jakarta, ketika dihubungi SUMUT24 melalui Short Message Service (SMS) untuk mempertanyakan pelaksanaan tender yang sangat singkat itu, Bresman Simangunsong mengatakan, “proses tender ada mekanismenya. Saya sebagai Pengguna Anggaran tidak bisa mengintervensi ULP dan Pokja dan yang bisa menjawab waktu pelaksanaan adalah ULP dan Pokja,” ujar Bresman Simangunsong.

Saat dipertanyakan tentang keberadaan ULP dan Pokja, Bresman mengatakan lagi, “memang ULP dan Pokja itu merasa dirinya jago-jago. Saya sendiri tak dapat berkomunikasi untuk mempertanyakan waktu pelaksanaan yang sangat singkat itu,” ujar Bresman mengakhiri.

Proyek Dinas PUPR Tobasa yang akan ditenderkan itu dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp76.869.000.000 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan jumlah 19 paket.

Isu yang berkembang, hampir semua proyek yang 19 paket itu sudah diarahkan oleh oknum orang-orang dekat bupati Toba Samosir. Dalam pengertian, pelaksanaan tender hanya merupakan ‘ecek-ecek’pemenangnya sudah ditentukan. Orang-orang dekat Bupati itu sering kumpul dengan beberapa orang rekanan bersama oknum Kabid dari Dinas PUPR Tobasa di tempat-tempat tertentu, ada apa dengan mereka kumpul-kumpul. Tentunya membahas permainan tender itu juga. “Tentu sekali kami tak akan mau konyol di kampung sendiri, kami akan melakukan tender fight,” ujar rekanan itu Selasa kemarin kepada SUMUT24 di Balige. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mitigasi Trauma Sosial Eks Santri Ndolo Kusumo Sediakan Posko Aduan dan Pendampingan Psikologis

Kanwil DJKN Sumut dan Kejati Sumut Jalin Kerja Sama Percepatan Pemulihan Aset Negara

Kejaksaan Setorkan Rp10,2 Triliun dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan ke Negara

Garuda Indonesia Medan Audiensi dan Silaturahmi dengan Kajati Sumut

Hak Jawab: Agincourt Resources Tegaskan Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dilaksanakan secara Bertanggung Jawab

Hak Jawab: PTAR Tegaskan Pengelolaan Lahan Ramba Joring Dilakukan Sesuai Ketentuan Hukum