Hasil PPDB Dinilai Tidak Transparan, Puluhan Orang tua Datangi DPRD Toba

452

 

Balige | SUMUT24.co
Puluhan orang tua siswa dari beberapa kecamatan di Kabupaten Toba sambangi kantor DPRD Toba sampaikan aspirasi kekecewaan atas hasil Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SLTA tahun 2020 di Kabupaten Toba.

Kedatangan dua puluh delapan orang tua dari kecamatan Silaen dan Kecamatan Balige itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Toba Effendi Napitupulu didampingi wakil ketua Candrow Manurung bersama Komisi C DPRD Toba di ruang rapat Bapemperda DPRD Toba, Balige, Selasa (30/6).

Hotdi Simanjuntak warga desa Simanobak, Kecamatan Silaen, menyatakan protes pasalnya anak-anak mereka yang sebelumnya mendaftar melalui jalur zonasi ke sekolah yang terdekat dengan domisili tetapi pada umumnya tidak lolos.

“Kami mau tahu gimana itu artinya zonasi? Berapa sebenarnya jarak yang diterapkan untuk jalur zonasi?”, tegasnya kepada wartawan usai pertemuan seraya berharap pengumuman hasil seleksi dapat dipampangkan.

“Kalau bisa di printlah hasilnya, darimana saja orangnya. Kami tadi diarahkan untuk mendaftar ke sekolah lain yang jarak tempuhnya sudah termasuk jauh dari rumah.
Apa bisa dikasih SIM sama anak yang masih berumur 15 tahun?”, sebutnya. Pernyataan senada juga disampaikan Romantika Hutapea, didampingi beberapa orang tua lainnya.

Arifin Butar-butar, orang tua lainnya warga desa Tambunan, Kecamatan Balige yang mendaftarkan anaknya ke SMA N 1 Laguboti namun tidak lolos, mengakui kesulitan menentukan sekolah tujuan selanjutnya.

“Anak saya ke Laguboti tidak masuk, ke Balige juga tidak masuk. Jarak tempuh rumah ke sekolah di Laguboti sekitar 3 km, kalau ke Balige lebih jauh lagi. Anak saya mendaftar ke SMA 1 Laguboti, tidak masuk alasannya, jarak yang diterima itu 2.111 meter. Anak-anak maunya ke SMA bukan SMK”, terangnya dan diamini oleh Tumbur Tambunan salah satu orang tua yang berprofesi sebagai Guru di SMP N 4 Balige.

“Kesimpulannya, kami ingin agar anak kami yang tidak terdaftar supaya dapat sekolah. Janganlah sampai anak kami tidak sekolah, itulah permintaan kami selaku orang tua. Tambunan itu kan masih Kecamtan Balige, tolonglah diperhatikan agar anak kami juga dapat sekolah”, ujarnya mengakui kegagalan yang dihadapi dalam penerimaan di SMA Negeri 1 Balige.

Sebelumnya, Candrow Manurung didampingi Tomson Manurung, usai pertemuan menjelaskan pihaknya sementara menerima tuntutan masyarakat untuk selanjutnya dikoordinasikan bersama Kacabdis Pendidikan Provsu melalui RDP bersama perwakilan masyarakat pada hari Rabu (1/7/2020).

“Tuntutan mereka tadi dengan adanya sistim zonasi dan tidak adanya keterbukaan dari sini, apa mungkin karena keterbatasan informasi akan jalur penerimaan yang lain selain zona atau ketidakpahaman mereka. Makanya besok kita coba undang Kacabdis untuk dapat menjelaskan prosedurnya atau gimana keterangannya supaya masyarakat dapat mengerti. Informasinya semua yang mendaftar dari Tambunan, cuma 1 orang yang masuk, itupun jalur KIP”, terangnya.

Turut hadir menerima masyarakat, anggota DPRD Toba Henry Tambunan, Sabaruddin Tambunan dan Fauzi Sirait, Kasat Intel Polres Tobasa Antony Rajagukguk, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Toba Albert Panjaitan.(des)

 

Loading...