Gubsu Harus Bersihkan Birokrasi Bobrok di Pemprovsu

MEDAN|SUMUT24

Pasca dilantik menjadi orang nomor satu di Sumut, HT Erry Nuradi diminta segera bersihkan birokrasi yang bobrok di Pemprovsu. Lakukan konsolidasi internal. Gubernur harus benar-benar menjadi pemimpin. Hal itu ditegaskan Sutrisno Pangaribuan, anggota Komisi A DPRD Sumut kepada SUMUT24, Kamis (26/5).

Menurut politisi dari partai PDI Perjuangan ini, Gubsu harus segera membersihkan SKPD yang memiliki kinerja yang bobrok. Dan tidak lagi memilih orang menjadi Kepala SKPD dikarenakan kedekatan, keluarga, atau pernah tugas sama sewaktu di Kabupaten Sergai. Hal tersebut, sambungnya, dikarenakan sudah ada ada desas-desus yang menyebutkan ada arus besar dari Sergai ke Pemprovsu.

“Gubsu harus bisa menjadi pemimpin yang menginspiraqsi semua Kepala SKPD. Sehingga, tidak Asal Bapak Senang, harus memiliki terobosan yang jelas,” ujar Sutrisno.

Masih dikatakan wakil rakyat yang terkenal cukup vokal ini, “Jangan ada lagi pendekatan seperti itu. Harus dibuat suatu sistem yang transparan, objektif dan mengedepankan kapasitas orang-orang yang mau direkrut jadi Kepala SKPD. Karena, hal tersebut akan sangat menentukan perjalanan HT Erry di Sumut ini,” ujarnya.

Politisi yang sangat vokal dan aktif mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah karena tidak menyentuh masyarakat ini juga menuturkan, sebagai Gubernur Sumut HT Erry Nuradi diharap juga jangan pernah anti dengan kritik. Justru harus sebaliknya, tetaplah terbuka dengan kritik bai itu yang datang dari LSM, masyarakat , insane media, hingga DPRD Sumut.

“Konsekuensi seorang pemimpin itu harus dikritik. Kalau kritikan itu dianggap datangnya dari musuh, yakin dan percayalah tak akan jalan. Tapi, jika ada kritik yang bersifat membangun, harus dirangkul dan dijadikan teman. Karena, kritik itu bertujuan untuk melakukan perbaikan,” sebutnya.

Selain mengucapkan selamat atas dilantiknya HT Erry Nurady menjadi Gubernur Sumut, kepada SUMUT24, Sutrisno Pangaribuan juga menyampaikan beberapa hal pokok yang harus segera dilaksanakan Gubernur Sumut saat ini.

Pertama, Gubsu harus segera menerapkan sistem perencanaan dan sistem penganggaran yang transparan. Penerapan E Budgeting harus segera mulai . Sehingga,rakyat dapat berpartisipasi, DPRD Sumut dan eksekutif dalam hal ini Gubernur Sumut dalam merancang program, sejak awal sudah transparan dan tidak ada lagi ruang melakukan praktik-praktik korupsi.

“Hal ini sangat mendesak. Kita sudah mendapat pukulan berat dengan apa yang terjadi pada dua Gubernur kita yang terakhir, dan dua Ketua DPRD Sumut terakhir, yang menjadi tersangka korupsi,” tegas Sutrisno.

Kemudian, lanjutnya, sebagai Gubernur Sumut, HT Erry Nuradi diminta fokus pada dua tahun terakhir ini. Jangan dulu berfikir 2018. Menurut Sutrisno, slogan PATEN dan semacamnya, tidak lebih utama dari pada waktu yang tersisa.

“Kalau dalam dua tahun ini beliau betul-betul memiliki terobosan, di 2018 nanti beliau tidak perlu kampanye, pasti akan langsung dipilih oleh rakyat Sumut. Tapi, kalau hanya fokus pada pencitraan, yakin dan percayalah pencitraan tanpa kerja itu tak akan berarti,” pintanya.

Soal membina hubungan dengan legislatif di DPRD Sumut, kata Sutrisno, semua itu tergantung bagaimana Gubsu menggunakan komunikasi politik. Artinya, sepanjang Gubsu mampu berkomunikasi dengan baik, tentunya legislatif akan memberikan dukungan.

“Kita (legislatif) bukan kumpulan oprang-orang jahat. Tapi adalah kumpulan orang-orang berkomitment membangun Sumut,” tandasnya.

Tegakkan Hukum dan Sikat Korupsi

Sementara itu, Praktisi Hukum Sumut, Hatta SH mengatakan, fokus kerja Gubsu HT Erry Nuradi pasca dilantik Presiden Jokowi di Jakarta, kemarin (25/5), lebih menekankan penegakan supremasi hukum dan benar-benar menegakkan keadilan hukum di Sumut.

“Jangan sampai ada masyarakat di Sumut yang tak mendapatkan keadilan hukum atau terzolimi. Dengan tegakknya supremasi hukum, maka dengan mudah masyarakat menata kehidupannya dan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujar Hatta SH kepada SUMUT24.

Sebagai pempimpin di Sumut, tentunya Gubsu harus jeli dan terus memantau kinerja bahawannya terutama para penegak hukum. Sebab, penegak hukum inilah sebagai kunci utama dalam menegakkan keadilan hukum.

Hari ini, sambung pengacara vokal di Sumut ini, masih banyak masyarakat yang sedang membutuhkan keadilah hukum, karena tekah ‘dirampas’ oleh mafia hukum dan oknum-oknum penegak hukum yang minyimpang dari amanah yang ditugaskan padanya.

Dengan tegaknya keadilan dan hukum di Sumut dibawah pepemimpinan Gubsu HT Erry Nuradi ini, tentu praktek-praktek korupsi bisa ditekan dan diperkecil. Makanya, sudah waktunya, Gubsu yang baru dilantik ini kerja ekstra meilah jajarannya dengan mengevaluasi kinerja pada SKPD yang ada. “Copot dan ganti para SKPD yang tak bekerja dan tak peduli pada tugas dan tanggungjawabnya. Apalagi pada SKPD yang benar-benar terbuksi bermasalah dengan kasus korupsi. Jangan sampai para kepala dinas, kabag, kaban di jajaran Sumut, tersangkut korupsi,” tegas Hatta SH.

Lakukan Gebrakan

HT Erry Nuradi sudah menjadi Gubsu definitif dilantik oleh Presiden Jokowi menggantikan Gatot Pujonugroho yang tersangkut hukum. Sebaiknya Gubsu HT Erry Nuradi melakukan gebrakan yang positif demi pembangunan menghabiskan sisa masa jabatannya. DEemikian ditegaskan Pengamat Sosial dan Politik UMSU, Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Kamis (26/5).

Menurutnya, sudah saatnya Erry menunjukkan taringnya dengan arti positif demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut kedepannya. Erry harus melakukan perombakan kabinetnya, SKPD yang tak loyal agar dievaluasi alias bersih-bersih, karena kalau sudah tak loyal jelas akan menghambat kinerja dan pembangunan Sumut.

Kemudia Erry harus mengubah image Sumut yang terkenal dengan Provinsi terkorup di Indonesia dengan Sumut bebas dari Korupsi. Sehingga mata pusat agar lebih leluasa memberikan bantuannya untuk pembangunan Sumut.

Kalau itu semua bisa dipenuhi Erry Nuradi bukan tidak mungkin dia terpilih lagi pada Pilgubsu 2018 mendatang. Saat ini kan Sumut sudah terkenal kali dengan korupsinya. Sehingga diharapkan ditangan Erry Nuradi semua itu bisa terbantahkan dengan memperbaiki segala permasalahan yang ada di Pemprovsu.

Apalagi pada pengesahan APBD Sumut Erry Nuradi sudah berani tidak mengabulkan uang ketok dan lain sebagainya. Itu merupakan modal yang harus terus dipelihara dengan baik dengan bekerjasama dengan legislatif kearah positif demi pembangunan masayrakat Sumut kedepannya.
(W01/R03/W03)