Gatot Jadi Saksi di PN Medan, Istri Pertama Ngaku Rindu Gatot

MEDAN|SUMUT24

Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, Mantan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho hadir memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan saksi sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Eddy Syofian.

Gatot tiba di ruang utama, Pengadilan Negeri (PN) Medan, sekitar pukul 15.20 WIB, dengan mengenakan kemeja batik tampak tersenyum kepada awak media. Mantan orang nomor satu di Sumut ini langsung menuju istri pertamanya Sutias Handayani dan ketiga putrinya yang sudah menunggu kedatangan nya di Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Gatot langsung memeluk ketiga putrinya dan Gatot terlihat sedih dengan mata berkaca- kaca memeluk ketiga putrinya. Menurut Istri pertama Gatot, Sutias Handayani mengaku rindu dengan suaminya. Pasalnya sudah lima bulan lebih tidak pernah bertemu dengan Gatot.

“Kangen lah sama suami. Kita jarang komunikasi, Terakhir kali ketemu Bapak lima bulan lalu di Rutan,” kata Sutias, kepada wartawan, Senin (2/5).

Sutias mengatakan datang ke Pengadilan Medan karena mendapat informasi bahwa suaminya akan dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Eddy Syofian. “Belum pernah ketemu, kita juga baru dapat kabar bapak mau datang. Selama ini hanya sms saja. Itu juga jarang. Karena kan ada peraturan di Rutan. Dan Alhamdulillah, bapak sehat-sehat selama ini. Sehat-sehat orang yang diisolasilah (dipenjara),” ucap Sutias.

Gatot: Tak Pernah Teken

Sementara itu, Gatot Pujonugroho dalam kesaksiannya mengaku, tidak pernah menandatangani pencairan dana hibah/ bansos Pemprovsu. Karena Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Nurdin Lubis yang juga menjabat Sekda Pemprovsu.

“Bagaimana saya bisa menjawab. Saya tidak ingat Majelis Hakim Yang Mulia. Dalam pencairan dana bansos/hibah, saya tidak pernah membubuhkan tandatangan. KPA saat itu adalah Sekda yang dijabat Nurdin Lubis,” kata Gatot

Dia mengatakan, pencairan dana hibah dan bansos yang berperan adalah Sekda. Untuk mekanisme pencairan, tidak ada sampai pada gubernur. Melainkan Sekda lah yang lebih berperan.

“Pencairannya kapan dan bagaimana, itu pembayarannya hanya sampai Sekda dan Kabiro Keuangan Pemprovsu saja. Tidak melibatkan gubernur,” urainya.

Menurutnya, untuk pencairan dana hibah dan bansos prosedurnya jelas ada dalam Permendagri. Setiap permohonn hibah dan bansos ditujukan kepada kepala daerah. “Tapi seluruh permohonan yang datang tidak melalui meja saya. Saya tidak pernah meng ACC nya,” pungkasnya.

Gatot mengakui ada lembaga-lembaga yang mendapat anggaran namun tidak mempertanggungjawabkannya. Ketika mendapat informasi itu, Gatot sudah meminta kepada SKPD terkait agar membuat laporan pertanggungjawaban.

“Saya sudah ingatkan. Dalam nota perjanjian hibah daerah dan fakta integritas bansos/hibah, yang bertanggung jawab lembaga penerima hibah itu. Tetapi saya mekanisme detail tidak tahu,” ucap Gatot di hadapan majelis hakim yang diketuai Marsuddin Nainggolan

Bahkan Sejak menjabat sebagai Gubsu, Juni 2013. Soal hibah dan bansos, Gatot tidak mencampurinya. Secara teknis ia memberikan kewenangan itu pada bawahan. Begitu juga dengan Pergub 14/2013 yang mengatur soal bansos dan hibah. “Jadi yang menyusun draf pergub itu juga staf saya. Saya tinggal menandatangani saja. Hanya saja saya memang mengetahui, jika lembaga tersebut menerima di bawah Rp200 juta itu tahapannya hanya sampai di Sekda. Kalau Rp50 juta di Biro Keuangan saja,” ucapnya.

Bahkan berdasarkan pergub itu juga Gatot mengatakan, jika ada lembaga yang tidak memberikan pertanggungjawaban dari dana hibah dan bansos itu, maka lembaga tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

“Setahu saya sebenarnya yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah lembaga penerima, majelis. Karena dari proses pengajuan, verifikasi hingga proses pencairan kita sudah lakukan secara baik,” ucapnya.

Bahkan ia juga mengatakan sudah memerintahkan SKPD untuk menyurati lembaga tersebut. “Saya sudah bilang ke SKPD. Apakah terdakwa sudah memverifikasi atau menyuratinya saya tidak tahu, majelis,” ucapnya.

Tahanan KPK ini juga mengaku tidak mengingat jumlah lembaga penerima bansos dan hibah. Bukan hanya itu, ia juga tidak mengingat jumlah penyaluran dana hibah dan bansos yang dikeluarkan SKPD.

“Saya tidak ingat lagi, majelis. Karena kalau boleh curhat disini, saya ingin mengatakan, sejak saya ditahan Agustus lalu sampai sekarang ini, satu berkas pun arsip tidak ada yang saya pegang. Staf saya satu pun tidak ada yang memberikan arsip-arsip itu. Bagaimana saya mau mengingatnya,” kata Gatot curhat.

Berdasarkan keterangan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ada 1.092 lembaga penerima hibah dan bansos dari seluruh SKPD. Total penyalurannya sendiri Rp24 miliar.

“Kalau secara teknis itu yang mengurusi tim TAPD. Begitu juga soal NPHD. Mekanismenya juga bukan saya yang buat. Saya hanya menandatangani saja. Karena saya yakin sebelum-sebelumnya sudah diperiksa staf saya yang berkompeten,” ujarnya.

Gatot saat dicecar wartawan pertanyaan tersenyum dan mengatakan dirinya dalam keadaan sehat- sehat saja. “Alhamdulillah saya sehat,” ungkap Gatot.
Gatot yang direncanakan langsung dikembalikan ke Rumah Tahanan Sukamiskin, Bandung, usai menjalani sidang sebagai saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rehulina Purba mengatakan, kehadiran Gatot Pujo Nugroho di Pengadilan Tipikor Medan langsung dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Bandung menuju Medan. Dikatakannya, usai bersaksi di persidangan Eddy Syofian, Gatot Pujo Nugroho kemungkinan akan langsung diterbangkan kembali menuju Bandung.

“Mungkin setelah sidang nanti, Gatot akan dipulangkan langsung ke Bandung oleh KPK,” ucapnya Kendati demikian, dikatakan Rehulina Purba tak menutup kemungkinan Gatot akan menginap semalam di Medan. (W05)