MEDAN|SUMUT24
Panitia khusus (pansus) LKPJ Gubsu DPRD Sumut, akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi kinerja dan juga kebijakan-kebijakan Gubernur Sumut, yang tertuang di dalam Laporan Ketererangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubsu dalam APBD 2015.
“Tim khusus itu berasal dari luar dewan, yakni akuntan dan juga praktisi hukum. Karena saya yakin ada kejanggalan,”ujar Toni Togatorop, Ketua Fraksi partai Hanura DPRD Sumut, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua pansus LKPJ Gubsu pada APBD 2015, saat ditemui SUMUT24 diruang kerjanya, Senin(17/4).
Menurut Toni, dalam rapat Pansus LKPJGubsu dalam APBD 2015 ini, segera akan membahas tata cara dalam mengevaluasi kinerja Gubsu itu secara transparan, sebagaimana yang dimuat dalam LKPJ tersebut.
Dalam keteranganya itu, Toni juga menyampaikan, agar seluruh anggota pansus konsekuen dalam melakukan evaluasi LKPJ APBD 2015. Bila menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran. Sehingga dapat direkomendasikan dan diproses ke ranah hukum.
“Semua yang tidak bagus dibuka, begitu juga dengan yang bagus,”ujarnya.
Di tanya, bagaimana sikap pansus dalam menanggapi LKPJ Gubsu yang disampaikan dalam sidang paripurna saat itu, Toni mengaku belum menguasai sepenuhnya LKPJ tersebut. Kendati demikian, Toni tak menampik kalau persoalan yang nantinya akan muncul adalah soal dana bagi hasil, dan bantuan daerah bawahan ke Kabupaten /Kota, yang sangat berpengaruh pada pembangunan.
Selain itu, sambungnya, adalah masalah sumber pendapatan asli daerah (PAD). Untuk membahas hal ini, pansus LKPJ akan berkoordinasi dengan pansus PAD DPRD Sumut, untuk melihat kelemahan-kelemahan PAD serta bahan masukan lain yang sangat berguna bagi pansus LKPJ.(W01)
