Erry: Pejabat Menang Lelang Harus Bersih

MEDAN | SUMUT24

Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi berharap peserta lelang jabatan adalah orang-orang terbaik di posisinya masing- masing sehingga mampu mengemban jabatannya kelak dengan baik dan bersih.

“Kita berharap orang-orang terbaik yang ikut uji kompetensi, dari daerah silahkan mendaftar,” katanya Kamis (28/1).

Erry mengatakan sebelum mengikuti lelang, para pendaftar harus mengikuti uji kompetensi sehingga bisa diketahui apakah pendaftar layak untuk menduduki posisi tersebut.

Namun Erry mengatakan bahwa posisi eselon II yang ditempati seseorang bisa saja bergeser bila kelak dianggap tidak “lulus” uji kompetensi. Namun posisinya akan aman bila peserta yang mengikuti lelang jabatan tidak lebih baik dari penjabat incumbent.

“Kalau yang mengikuti lelang tidak terlalu bagus maka bisa saja mereka duduk lagi di posisinya,” katanya.

Penjabat incumbent juga diperkenankan untuk mengikuti lelang jabatan di posisi lainnya. Erry mengatakan bahwa hasil uji kompetensi tidak akan diumumkan dan hasilnya akan segera dikirim ke Kemendagri.

Selain delapan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang saat ini kosong, Erry menyebutkan ada 10 hingga 20 jabatan yang mungkin akan dilelang.

“Yang pasti delapan yang kosong. Mungkin 10-15 atau bahkan 20 (kursi) yang perlu dilelang jabatannya.

Sementara itu, Anggota DPRDSU Fraksi Golkar HM Hanafiah Harahap mengatakan lelang jabatan yang dilakukan Pemprovsu terhadap pejabat eselon II dalam rangka mendapatkan pejabat yang benar-benar sesuai keahliannya adalah suatu hal yang baik dan harus didukung bersama.

“Kita apresiasi dan mendukung penuh upaya Plt Gubernur HT Erry Nuradi tersebut,” ujar Hanafiah.

Menurutnya, lelang jabatan itu sebuah momentum penting dan strategis untuk menjadikan Sumut dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan.

“Saya berbaik sangka pada team yang ditunjuk Plt Gubernur adalah orang mumpuni dan kapabel. Harapan saya, sama dengan harapan rakyat sumut. Sistim dan personalia yang mengelola Pemerintahan Sumut ini sesuai dengan melalui proses lelang jabatan ini,” ujarnya.

Para pejabat yang terpilih pada lelang tersebut punya integritas dan kemampampuan untuk sesuai dengan keahliannya. Saat ini Sumut sudàh jauh tertinggal dengan daerah lain.

“Namun saya yakin satu dekadè ke depan Sumut menjadi maju dan sejahtera,” ujarnya.

Memang lanjutnya, tidak ada yang istimewa pada lelang jabatan itu, namun tahapan transparansinya yang menonjol. Masyarakat berhak tahu akan hal transparansi tersebut sehingga latar belakang pejabàt tersebut terukur penuh.

Apalagi kata Hanafiah, lelang jabatan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Semua aparatur negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bisa mengisi jabatan struktural di pemerintahan. Bahkan di dalam undang-undang diatur proporsi pengisian jabatan terbuka ini 45 persen dari dalam pemerintahan dan 55 persen boleh dari luar pemerintahan,” jelasnya.

Dengan pengisian jabatan secara terbuka, akan membuat kepala daerah memiliki alternatif yang banyak untuk menempatkan pejabat struktural di jajarannya.

“Kalau pejabatnya banyak maka kompetisi akan menjadi lebih bagus dan baik,” bilangnya.

Ia menambahkan, promosi jabatan secara terbuka ini, memungkin PNS tidak hanya berkarier di daerah tetapi juga bisa berkarier hingga ke tingkat pusat. Dengan promosi jabatan secara terbuka menjadi salah satu pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi, yang bisa mencegah terjadinya politisasi birokrasi, praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, atau sikap pemimpin yang memilih pejabat atas dasar suka atau tidak suka.

“Jadi kita mendukung penuh lelang jabatan tersebut demi kemajuan Sumut kedepannya,” katanya.

Di sisi lain, Pengamat Sosial dan Politik Shohibul Ansor Siregar mengatakan, mendukung lelang jabatan itu secara kritis dan bersyarat.
Kerena memang itu sudah diatur dalam UU ASN.

“Saya berharap jangan mengulangi kelaziman lama, kepala daerah menginginkan si A menjadi Kepala SKPD tetapi yang digunakan melegitimasinya adalah Baperjakat. jika nanti hasil lelang itu bermasalah, maka pansel secara moral harus dianggap ikut bertanggungjawab,” ujarnya.

Lelang jabatan memang dianggap mampu melahirkan pejabat-pejabat baru yang kompeten dan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Lelang jabatan ini diharapakan pemimpin di Sumut benar-benar mampu mengemban tugasnya dan benar-benar jujur, adil, dan mengerti kebutuhan rakyatnya.

Lelang jabatan merupakan langkah baik untuk mewujudkan clean government.
Kebijakan lelang jabatan tentu patut diapresiasi karena itu menunjukkan bahwa Plt Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Lelang jabatan di pemerintahan era Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi, juga harus direspons positif mengingat belakangan Sumatera Utara terpuruk pasca diguncang kasus korupsi.

Kebijakan itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, bahwa Sumatera Utara akan bangkit. Dengan mekanisme lelang, pejabat-pejabat di lingkungan Pemprovsu akan diisi dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas serta kemampuan manajerial yang baik untuk mengelola dinas-dinas terkait.

Birokrat yang terpilih melalui mekanisme lelang diharapkan juga mampu melahirkan orang-orang yang profesional di bidangnya. Konsep the right man in the right place akan terwujud sebagaimana yang dicitacitakan dalam mekanisme lelang jabatan.

Proses lelang jabatan juga dapat mencegah apa yang dikatakan Rizal Ramli terkait penguasa yang juga menjadi pengusaha. Tidak bisa dipungkiri, bahwa belakangan banyak kalangan birokrat di SKPD yang juga memiliki perusahaan untuk mengendalikan proyek-proyek di pemerintahan.

Dimana penguasa yang juga tidak lain adalah rekanan memainkan proyek maka pekerjaan di dinas-dinas tidak berjalan maksimal dan optimal. Hasil proyek terkesan asal jadi karena tidak dikerjakan oleh orang-orang yang profesional.

Visi dan misi Tengku Erry Nuradi dalam membangun Sumut yang terangkum dalam Sumut PATEN (Pelayanan Admnistrasi Terpadu Kecamatan) juga harus didukung penuh.

Program PATEN, yakni memberikan kewenangan kepada kecamatan untuk mengeluarkan perizinan berskala kecil dalam mendorong tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat. Dengan penerapan Program PATEN, masyarakat tidak lagi repot harus datang ke kantor perizinan atau dinas terkait di kabupaten. Cukup datang ke kantor kecamatan. (ism/bbs)