HKTI Sumut Dikukuhkan Fadli Zon Soroti Kementrian Pertanian dan Perdagangan Soal Impor

Medan | SUMUT24 Kebijakan impor kebutuhan pangan, seperti belakangan ini mengemuka soal impor bawang merah, oleh berbagai pihak dianggap sebagai bagian dari program yang tidak berpihak kepada para petani di tanah Air.

Baca Juga:

• Ketua JMSI dan CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH: Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Polda Sumut Medan – Ketua Jaringan Media
• Polri untuk Masyarakat”: Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah
• 3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

Termasuk Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) langsung menyoroti soal tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon menganggap kisruh soal tak berpihak kepada petani di tanah air, perlu tidaknya impor kebutuhan pangan, karena lemahnya data potensi pangan yang dipegang pemerintah.

“Dalam soal ini, pemerintah belum punya kebijakan yang terintegrasi antar departemen. Data saja kita beda-beda, kadang Kementerian Pertanian bilang tidak boleh impor, sementara oleh Kementerian Perdagangan harus impor,”kata Fadli usai melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Sumatera Utara (Sumut), Senin (30/5) di Hotel Polonia Medan.

Fadli mengatakan, perdebatan antar departemen soal perlu tidaknya impor seperti itu, menunjukkan data potensi pangan kita yang kacau. “Tidak ada sinkronisasi data produksi dengan konsumsi dari masing-masing departemen. Semuanya masih kacau,”katanya lagi.

Karenanya, HKTI mendukung pemerintah mempunyai kebijakan yang terintegrasi soal pangan. Termasuk DPN HKTI mendorong pengurus organisasinya di daerah-daerah, agar membuat pemetaan dimasing-masing daerah, mulai dari potensi lahan yang dimiliki, jumlah produksi dan jumlah kebutuhan atau konsumsi.

“Pemerintah bersama seluruh stakeholdernya, harus berbenah. Apalagi pemerintah punya cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan. Harus dicatat, kedaulatan pangan beda dengan ketahanan pangan, kalau ketahanan pangan yang penting tersedia walau itu hasil impor,”ucapnya.

HKTI sambung Fadli, mendukung pertanian Indonesia yang berdaulat. Petani yang mendapatkan insentif dari kegiatan pertaniannya.

“Kalau bicara soal insentif, tentu bicara pula soal nilai tukar petani. Kita ingin petani dapat nilai lebih, dapat insentif harga yang terjamin, tidak mengalami lagi fluktuasi harga yang besar sehingga kadangkala merugikan mereka,” tegasnya.

Disebutkannya, untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, HKTI sudah mencanangkan sejumlah program diantaranya, pembentukan koperasi HKTI hingga ke tingkat kabupaten/kota, mendorong pembentukan BUMD Pangan, pengembangan pertanian terpadu, hingga advokasi kebijakan melalui pengurus-pengurus HKTI yang duduk dilembaga legislatif.

Sementara Ketua HKTI Sumut Gus Irawan Pasaribu mengatakan, ada semangat besar dari para pengurus hingga tingkat kabupaten/kota guna berbuat bagi pembangunan pertanian daerah ini.

“Dibuktikan, walau belum dilantik beberapa diantaranya, sudah menjalankan program nyata, Seperti Medan dengan tabur benih ikan, Batubara melalui pengembangan tambak rakyat, dan sebagainya”katanya.

Makanya, seusai acara pelantikan itu, langsung dilakukan rapat kerja sehingga selanjutnya pengurus punya gambaran jelas program apa yang harus dilaksanakan.

Sejumlah personil HKTI Sumut periode 2016-2021 yang dilantik antara lain, Ketua Umum Gus Irawan Pasaribu, Sekretaris Umum Tosim Gurning, dan Bendahara Umum Adi Haris Siregar. Turut dilantik pengurus DPD Wanita Tani Indonesia Sumut yang diketuai Hj Rismawati Dartatik Damanik, dengan sekretaris T Aisyah Ritonga dan bendahara Mariza. (W-12)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua JMSI dan CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH: Dirgahayu Bhayangkara ke-79! Apresiasi Tinggi untuk Kinerja Polda Sumut Medan – Ketua Jaringan Media

Polri untuk Masyarakat”: Polda Sumut Gelar Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-79, Tegaskan Komitmen Melayani dan Berbenah

3 Tahun Laporan Anggota DPRD Siantar Dipendam Polres

450 Ha Sawah terancam Pola Tanam di 3 Nagori Siborna dan Nauli Baru Simalungun

Ijeck Dukung KPK Berantas Korupsi di Sumut, Bendahara Golkar Tapsel Terjaring OTT KPK

OMMBAK Sumut Pertanyaan APH Tindak lanjut Dugaan Korupsi Desa Suka Damai Timur