Lahan Pertanian Mulai Sempit di Sumut

Medan | Sumut24 Lahan pertanian khususnya untuk lahan sawah setiap tahun mengalami Penyusutan. Penyebabnya, karena ada alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan perumahan di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Tanjung Balai Optimis Kembali Mendapatkan Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup
• Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Optimal, Wali Kota Tanjungbalai Kerja Sama Dengan KPPN
• Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob Polda Sumut Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut

“Pertumbuhan setiap tahun terjadi alih fungsi lahan secara global. untuk lahan sawah yang terjadi Penyusutan, ” kata Kasi Lahan dan perluasan areal Distan, Sumut, Lusiantini, Kamis (4/8).

Ia menyebutkan pada 2011 lahan pertanian Sumut seluas 484.995 ha. Namun pada akhir 2015 dan awal 2016 terjadi Penyusutan menjadi 436.831 Ha. ” Jadi banyak sekali pengurangan lahan. hampir 48.000 ha selama lima tahun belakangan ini,” katanya.

Disebutkannya, pengurangan lahan paling banyak berada di Kabupaten Madina, Tapanuli Selatan dan Padanglawas. Rata-rata di daerah tersebut dialih fungsikan ke perkebunan. Sedangkan di kota seperti Medan, Tebingtinggi dialihkan menjadi perumahan.

Menurutnya, Perda nomor 3 tentang perlindungan lahan pertanian telah ada namun belum ditindaklanjuti oleh kab/kota. Selama ini, baru tiga kab yakni Langkat, sergei dan Deliserdang yang sudah menerapkan perdanya.

Perda lahan tersebut menjadi tidak kuat karena ketentuan dan pengerjaannya dilakukan oleh kab/kota. “Diketahui baru 3 kab/kota yang lainnya dalam penyusunan dan pembahasan,” jelasnya.

Lusitiani mengaku banyak alasan yang dibuat kab/kota antarabangsa mereka masih menunggu Pergub dan masih menunggu pembahasan Dprd masing masing.

Ia menambahkan saat ini tergantung dengan konsistensi bupati atau walinya dalam menerapkan Perda nomor 3 tentang perlindungan lahan pertanian.

“Seharusnya memang harus konsisten terhadap pembangunan daerahnya. Kalau memang dialih fungsi untuk umum dan pertanian tak masalah. Tetapi jika untuk non pertanian bukan untk kepentingan umum harus pengikat tidak boleh karena itu lahan sawah,” ujarnya.

Dia mengaku untuk pertumbuhan setiap tahun tidak ada, karena tidak bisa dipungkiri karena kebutuhan masyarakt sendiri. Daerah yang rawan alih fungsi lahan biasanya yang berpotensi membangun perkebunan dan perumahan. “Kalau untuk perkebunan palas, Madina dan paluta. Dan sekarang ada merambah ke nias,” pungkasnya. (W04)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tanjung Balai Optimis Kembali Mendapatkan Adipura Dari Kementerian Lingkungan Hidup

Pastikan Tata Kelola Keuangan Daerah Optimal, Wali Kota Tanjungbalai Kerja Sama Dengan KPPN

Polres Pelabuhan Belawan dan Brimob Polda Sumut Tangkap 5 Pelaku Tawuran Maut

Plt Kapolrestabes Medan Lakukan Mutasi dan Promosi Sejumlah Perwira

Temu Alumni Hadesya Perkuat Reputasi Program Doktor Ekonomi Syariah UIN SU Medan

Bupati Asahan: Pembangunan Jalan Jadi Prioritas, Kesehatan dan Pelayanan Publik Tetap Jadi Perhatian