Djan Faridz: Ancam Pecat Peserta Muktamar

Jakarta-SUMUT24
Seiring waktu, isu reshuffle jilid II kabinet kerja Jokowi-JK mengalir semakin menguat. Beberapa partai enggan tegas secara langsung menyatakan siap mendapat kursi menteri.

Namun Ketua Umum PPP yang baru terpilih secara aklamasi dalam Muktamar VIII PPP Romahurmuziy (Romi) berambisi mendapatkan banyak kursi di struktural eksekutif.

“Soal jatah menjatah urusan presiden. Tapi bagi kami partai politik PPP secara khusus sediakan puluhan kader untuk ditempatkan di jajaran kabinet,” kata Romi di sela Muktamar VIII PPP di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4).

Namun, Romi enggan maju sendiri sebagai menteri. Sebab, dia akan fokus bekerja untuk menjadi pimpinan PPP.

“Tapi saya perlu tegaskan bahwa pembagian kerja di PPP. Sudah saya buat sedemikian rupa sehingga ketum akan tetap pegang roda kepemimpinan partai,” ujarnya.

Jika nanti Presiden Jokowi meminta PPP mengisi kursi pemerintahan, Romi siap mendistribusikan kadernya. “Kalau ada yang diminta presiden, kita akan sampaikan,” pungkasnya.

Pengurus Fraksi di DPR Terancam

Pasca terpilih sebagai Ketum PPP melalui Muktamar VIII ‘Islah’ di Jakarta, kemarin, Romahurmuziy (Romi) apakah berniat merombak pengurus fraksi di DPR?

“Saya selaku Ketum partai memberikan instruksi di jajaran PPP semuanya untuk pertahankan perwakilan kita di setiap tingkatan dan merangkul dengan pola rekonsiliasi di seluruh elemen di tubuh PPP,” kata Romi di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Minggu (10/4).

Meski menyatakan tidak akan merombak susunan fraksi, tetapi tak dapat dipungkiri masih ada dua kubu. Padahal, PPP berniat mengegolkan sejumlah RUU dalam rekomendasi Muktamarnya.

Diwawancara terpisah, Ketua DPP PPP demisioner Reni Marlinawati tak menampik kemungkinan perubahan formasi. Meski hal tersebut belum dibahas secara khusus di Muktamar ini.

“Jadi dampak perbedaan pendapat berimbas ke fraksi. F-PPP tak efektif dalam mengambil keputusan. Tentu berikutnya penataan kembali AKD (aat kelengkapan dewan, -red) di DPR akan kita tata, sehingga ke depan pengawalan kami akan semakin efektif,” kata Reni.

Sementara itu DPP PPP masih baru akan menyusun kepengurusan dalam 14 hari ke depan. Setelah itu akan dilaporkan ke Kemenkum HAM untuk disahkan.
Kubu Djan Faridz Ancam Pecat Peserta Muktamar VIII

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Humphrey Djemat mengatakan, akan memberi sanksi bagi kader partai berlambang Kabah tersebut yang menghadiri muktamar VIII di Pondok Gede. “Kami kenakan sanksi dikeluarkan dari organisasi,” kata Humphrey, kemarin (10/4).

Humphrey mengatakan, Muktamar VIII PPP berstatus ilegal dan melanggar hukum. Ia juga membantah muktamar tersebut adalah muktamar islah. “Tidak ada muktamar islah. Itu muktamar mereka (kubu Romahurmuziy) sendirian yang dihadiri oleh pengurus (muktamar) Jakarta yang membelot,” ucap dia.

Beberapa pengurus hasil Muktamar Jakarta yang hadir antara lain Epyardi Asda, Fernita Darwis dan Wardatul Asriyah. Epyardi bahkan ikut pertarungan calon ketua umum melawan Romahurmuziy.

Epyardi sendiri mengklaim dirinya telah mendapat restu dan dukungan dari Djan. Akan tetapi, menurut Humphrey, Epyardi baru menelepon Djan malam hari sebelum maju dalam pemilihan ketua umum PPP. Dukungan yang diberikan Djan semata karena jika Epyardi menang lebih bisa diajak berbicara ketimbang Romahurmuziy.

Muktamar VIII yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede akhirnya memutuskan Muhammad Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP periode 2016-2020. Humphrey menambahkan akan menggugat ke pengadilan bila Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan hasil muktamar itu. “Kami lihat saja nanti, apa perbuatan Menkumham memberikan legal standing (hasil muktamar) bisa dibenarkan atau tidak? Namun boleh, dong, kami menantang,” kata Humphrey.

Partai berlambang Ka’bah ini mengalami perpecahan sejak Pemilihan Umum 2014. Dua muktamar digelar di Surabaya dan Jakarta. Djan terpilih sebagai ketua umum pada Muktamar Jakarta, sementara Romahurmuziy di Surabaya.
(int)