Demo Kantor Walikota, PC PMII Medan Minta Copot Iswar 

415

 

Medan I Sumut24.co

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Medan gruduk kantor Wali Kota Medan dikarenkan adanya permasalahan yang mengarah pada dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, PLN Kota Medan yang menyebabkan adanya dugaan Kerugian Negara, Rabu (7/4).

PC PMII Kota Medan yang diketuai oleh Rahmat Ritonga menduga telah terjadi Pungli dilingkungan Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu fenomena Pungli Uji Kir masih berjalan di Dinas Perhubungan Medan, meski sudah dirubah dengan sistem online oleh Walikota Medan Bobby Nasution.

Rahmat Akhir Harahap Koordinator Aksi mengatakan “Pungutan liar (Pungli) Uji Kir terjadi melalui pintu belakang oleh oknum nakal Dinas Perhubungan, dengan harga tidak sesuai dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2016 serta dalam perda telah ditetapkan harga pembayaran uji kir sebagai retribusi masuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 61.500. Namun faktanya di lapangan petugas meminta sebesar Rp 230 ribu, salah satu warga kota medan Seorang warga Kota Medan sangat marah pungli uji kir di UPT Terminal Amplas dan Pinang Baris masih beroperasi,” tegas Akhir dalam orasinya.

Setelah dikonfrmasi wartawan Rahmat Ritonga selaku Ketua PC PMII Kota Medan menyampaikan Pungli uji kir ini telah menampar Walikota Medan Bobby Nasution yang baru-baru ini meresmikan pembayaran uji kir dengan sistem online bekerjasama dengan PT. Bank Sumut dan gebrakan Bobby dengan sistem online pembayaran uji kir ternyata belum maksimal, masih ada celah pungli dari pintu belakang yang dimainkan oknum nakal dishub.

“Artinya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan menyebabkan PAD yang tidak optimal, untuk itu diminta Copot Kadishub Iswar Lubis. begitu juga di Pekerjaan Umum Kota Medan diduga terindikasi dugaan bagi- bagi Proyek pada kegiatan Pengadaan Langsung tahun anggaran 2020 antara Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang kami duga syarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” papar Rahmat.

Adanya dugaan kasus pembiaran oleh oknum pejabat PLN Cabang Kota Medan terhadap pencurian arus yang terjadi pada kios2 kaki lima diwilayah kota medan. Kami mendugan praktek tersebut sudah lama terjadi dan diduga kuat dibekingi oleh oknum pejabat PLN.

Untuk itu PC PMII Kota Medan meminta penegak hukum memerika pejabat PLN terkait hal tersebut yang patut diduga adanya kutipan kepada kios2 yang mencuri arus dan kutipan tersebut diduga mengalir kepada pimpinan PLN cabang medan, selain praktek Pungli (Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.)

Dan aksi tersebut direspon baik oleh Wakil Walikota Medan Aulia Rachman, lanjut Rahmat juga mengaskan “Dalam hal ini Negara juga dirugikan dalam pembiaran pencurian itu. Dan yg paling bertangung jawab adalah pimpinan PLN cabang medan atas penyalahgunaan wewenang (abuse of power ). Diduga di lakukan oleh oknum di PLN cabang Kota Medan,” pungkasnya.(red)