Buana Plaza Wajib Hengkang

Medan-SUMUT24
PT Aksara Jaya Indah (AJI) selaku pengelola Buana Aksara Plaza, wajib hengkang atau keluar dan menghentikan kegiatan apapun dari lokasi milik Pemko Medan dalam waktu seminggu.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi C DPRD Medan, Senin (23/5), terkait status pengelolaan Buana Aksara Plaza yang telah habis masa kontraknya sejak tahun 2013.

Kehadiran Asisten Manager, Fadli dan Manager Masri dari Perwakilan PT Aksara Jaya Indah (PT AJI), selaku pengelola Buana Aksara Plaza, sama sekali tidak tahu menahu soal kontrak kerjasama dengan Pemko Medan yang sudah berakhir. Bahkan sama sekali tidak memiliki data tentang itu.

Masri selaku Manager menyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi C DPRD Medan, bahwa dirinya hanya diberi wewenang untuk mengelola Buana Plaza sejak tahun 2013 oleh pimpinannya yang belum lama ini mengundurkan diri.

Rapar Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean SE M,Si didampingi Wakil Ketua Zulkifli Lubis, Boydo H.K Panjaitan, Hendra DS dan Salman Alfarisi dihadiri Dirut PD Pasar Benny Sihotang, Manager PT Aksara Jaya Indah (AJI) Masri dan Asisten Manager, Fadli serta perwakilan dari Kabag Aset Pemko Medan, berlangsung “panas” dan membuat anggota dewan berang.
Komisi C DPRD Medan merasa disepelekan dengan kehadiran para pihak terkait masalah pengelolaan Buana Aksara Palaza yang sama sekali tidak memiliki data tentang permasalahan yang dibicarakan. Sementara Kabag Hukum dan Kabag Umum serta Kabag Aset Pemko Medan, yang dianggap sangat urgen keterangannya didengar justru tidak hadir.

Boydo H.K Panjaitan menyatakan, tindakan yang dilakukan PT AJI di Buana Aksara Plaza telah melanggar hukum dan bisa dipidanakan. Sebab kontrak kerjasama dengan Pemko Medan sudah berakhir, oleh karenanya segala sesuatu yang telah dikutip/diambil selama tiga tahun harus diserahkan ke Pemko Medan.

Bahkan Boydo secara tegas mengusulkan agar PT AJI segera menghentikan kegiatannya saat ini di Buana Aksara Plaza. Atau dalam tiga kali dua puluh empat jam, harus melengkapi bukti kewenangan pengelolaan Buana Aksara Plaza. Jika tidak bisa, Komisi C DPRD Medan atas nama kepentingan rakyat akan mengadu ke pihak yang berwajib.

“Juga kepada Kabag Aset Pemko Medan, agar hadir dengan data lengkap,” ujarnya.

Salman Alfarisi menambahkan, temuan permasalahan ini menunjukkan tidak beresnya managemen data aset Pemko Medan. Hal ini dikhawatirkan aset Pemko Medan, satu per satu akan raib tanpa bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara Hendra DS, secara detail menyebutkan, tindakan PT AJI di Buana Aksara Plaza adalah pencurian dan penadahan. Kontrak kerjasama dengan Pemko sudah berakhir 2013, kenapa masih melakukan pengutipan di lokasi aset Pemko Medan.

“Mana mungkin selaku manager, tidak tahu permasalahan dari apa yang dikelolanya. Atau memang pura-pura tidak tahu,” ujarnya.

Namun secara enteng, Manager Masri menyatakan bahwa pihaknya tidak ada menerima surat pemberitahuan dari pihak Pemko Medan.

Sementara Dirut PD Pasar, Benny Sihotang menyatakan bahwa pihak Pemko sudah menyurati PT AJI dan file suratnya ditunjukkan ke anggota dewan.

Menyikapi hal ini Hendra DS menyatakan bahwa surat ini menguap dan perlu ditelusuri di mana sangkutnya sehingga tidak sampai.

Mentahnya Data Rapat Dengar Pendapat mengenai status pengelolaan Buana Aksara Plaza dan sikap yang perlu diambil anggota dewan, Ketua Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean SE M,Si memutuskan dengan ultimatum agar pihak PT AJI menghadirkan owner dan membawa data lengkap dengan tenggang waktu sepekan.

“Kita akan beri waktu seminggu kepata PT AJI selaku pengelola Buana Aksara Plaza untuk membawa data, sebelum Komisi C DPRD Medan mengambil sikap tegas. Juga kepada Kabag Umum dan Kabag Hukum serta Kabag Aset Pemko Medan, diminta hadir pada Senin depan,” ujar menutup rapat dengan pendapat di Komisi C DPRD Medan.

Habisnya masa pakai ataupun hak sewa, Buana atau Pasar Aksara
yang dilakukan pengusaha terhadap lahan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan akan segera lakukan penyelidikan terhadap lahan Pemko tersebut. Hal itu diungkapkan Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Haris Hasbullah, Senin (23/5).

Dikatakannya, pihaknya akan segera mengusut temuan terkait lahan Pemko Medan. “Wah, ini bagus sekali ada temuan Harian Sumut24 seperti ini, nanti dari informasi seperti ini kami akan segera tindak lanjuti,” ucapnya.

Sambung Haris, saat ini pihaknya akan mempelajari dulu dan baru akan menindaklanjuti bagaimana kedepannya. “Kita pelajari dulu ya, ini sangat bagus, ini milik pemerintah kok seenaknya saja memakai tanpa ada pembayaran. Begitu kita akan cari informasi dulu seperti apa perjanjian pihak Pemko dan pihak Buana sendiri,” bebernya.

Lanjut dia, saat ini pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan segera selidiki. Jika ini semena- mena jadi penyerobotan aset Pemko. “Bahaya ini jika semena- mena karena ini aset Pemko Medan. Kita akan pelajari dulu bagaimana sistem kontrak nya seperti apa. Apa yang didapat Pemko Medan dan apa yang di dapan Buana,” jelasnya.

Ditambahkannya, Jika nanti ditemukan potensi kerugian negara maka akan terus di dalami kasus ini. “Saya terima kasih sama pemberitaan Sumut24 ini, dan jika ada potensi kerugian negara maka akan kita dalami,” pungkasnya.

Dispenda : Buana Plaza Masih Bayar Pajak

Sementara itu, PT Buana Plaza di Jalan Aksara dan HM Yamin SH Medan, hingga ini masih membayar pajak baik itu pajak hotel, restoran, cafe dan lainnya. Dan sampai hari ini belum ada tunggakan. Hal itu ditegaskan, Kabid Pendataan Dispenda Medan, M Nawawi Lubis kepada SUMUT24, Senin (23/5).

Menurutnya, PT Buana Plaza Masih bayar pajaknya. Mengenai BOT nya sudah habis, “kita tidak mengetahuinya. Tapi semuanya masih bayar pajak dengan baik,” ujar M Nawawi.

Kalau misalnya kita makan, kita yang dikenakan pajak 10 persen dan mereka melakukan Penyetorkan pajak sendiri. Apalagi target hotel, Restoran dan cafe tahun 2016 Rp 129 miliar. Target tersebut mudah-mudahan bisa kita dapatkan dengan bekerja sebaik-baiknya.

“Kita juga sangat optimis mendapatkan target tersebut. Terkadang yang menjadi kendala lemahnya di daya beli masyarakat. Sehingga berdampak pada pemasukan bagi restoran dan hotel. Ditambah lagi dampaknya sangat terasa semenjak Bandara Polonia ditutup dan berpindah menjadi Bandara kualanamu di Deliserdang. Sehingga mau tak mau pasti ada penurunan pendapatan hotel dan restoran. Akibat tak adanya lagi Bandara di Kota Medan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, “tunggakan hotel dan restoran bisa mencapai Rp 30 miliar pertahunnya, bagaiman mereka tak sanggup bayar, karena dagangannya pun sepi,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Penagihan dan Perhitungan Pajak Dispenda Medan, Sutan Partahi mengatakan, untuk pajak reklame dan Parkir di PT Buana Plaza masih membayar pajaknya. Permasalahan selama ini, dilihat dari peta tanah 75 persen diwilayah PT Buana Plaza milik Pemkab Deliserdang, Dimana Pintu masuk wilayah Deliserdang dan pintu keluar wilayah Kota medan sehingga Parkirnya bagi dua. “Untuk Parkir Mobil retribusinya ke Dispenda Kota Medan. Dan Parkir sepeda Motor, retribusinya ke Pemkab Deliserdang,” ujarnya. “Yang jelas Pajak reklame dan Parkir semuanya masih membayar,” ujarnya. (W03/R02)