ASN Milenial di Era Digital di Masa Pandemi

0
322

Oleh : Eiren Royana Siahaan, S.Si, Statistisi Ahli Pertama BPS Kabupaten Simalungun

Masih segar diingatan kita beberapa waktu lalu hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) 2021 atau yang dikenal saat ini dengan istilah Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diumumkan. Tidak dipungkiri, ASN adalah profesi yang sampai ini saat masih diidolakan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bertolak belakang dengan masa orde baru, yang kala itu belum dilirik sebagian besar masyarakat akibat gajinya yang relatif lebih kecil dibandingkan gaji pekerja swasta lainnya. Karenanya, sering menjadi bahan pertimbangan bagi beberapa orang jika ditawari profesi ini.
Pada tahun 2001 terjadi perubahan yang menggembirakan bagi ASN dalam hal peningkatan penghasilan. Hal ini terjadi pada era pemerintahan Presiden Alm. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Alm. Gus Dur. Beliau menaikkan gaji ASN hampir 3x lipat dalam 21 bulan masa pemerintahannya, dari Rp. 135.000,- menjadi Rp. 500.000, – untuk golongan terendah I.a. Setelah pergantian Presiden dari Era Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, kesejahteraan ASN semakin diperhatikan karena selalu ada kenaikan gaji ASN walaupun tidak setiap tahun. Contohnya gaji ASN golongan terendah I.a dari Rp. 500.000, – pada tahun 2001, secara bertahap naik hingga di tahun 2019 menjadi Rp. 1.560.800, – sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Selain mendapat gaji, ASN juga mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, uang makan dan tunjangan kinerja ASN pusat (khusus uang makan dan tunjangan kinerja ASN dilingkungan Pemprov atau Pemda disesuaikan dengan anggaran masing-masing), sedangkan untuk guru disebut tunjangan profesi guru.
Pemerintah telah melakukan reformasi besar-besaran mulai dari proses penyaringan sampai didalam satuan kerja masing-masing ASN. Seperti kita ketahui, saat ini semua Kementerian dan Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, sedang giat-giatnya melakukan penyaringan ASN sistem dengan online dan lebih ketat, dikarenakan pendaftar akan menjalani rangkaian seleksi kompetensi dengan menggunakan sistem berbasis Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). CAT BKN wajib digunakan pemerintah pusat dan daerah karena memungkinkan para pendaftar dan pemerintah daerah tidak bertatap muka sehingga meminimalisir praktek KKN. Hampir keseluruhan proses dilakukan melalui internet, dipanggil untuk test melalui internet, dan pengumuman kelulusan juga melalui internet. Pada intinya bahwa segalanya ditetapkan berdasarkan hasil nilai tertinggi yang diperiksa dengan sistem komputerisasi secara adil. Sistem perekrutan yang ketat ini tidak menyurutkan semangat kaum muda untuk bersaing secara sehat untuk menjadi ASN. Terbukti dari jumlah pelamar di situs web sscn.bkn.go.id pada tahun 2021 sebanyak 4.542.798 pelamar. Dari formasi yang diumumkan pada penerimaan calon ASN tahun 2021 ini, pemerintah lebih teliti dalam menentukan berapa jumlah calon ASN yang diperlukan pada suatu instansi dengan langsung mengisi jabatan dan jumlah yang benar-benar dibutuhkan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi era 2018 Asman Abnur mengatakan, pemerintah berusaha memperbaiki sistem seleksi penerimaan CASN secara konsisten. Dengan begitu, harapan terjadinya perubahan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara yang dihasilkan kelak adalah mereka yang mampu dan mau meningkatkan skill dalam bidangnya masing-masing. Ketika sudah menjadi abdi negara, tuntutan untuk meningkatkan kompetensi dan teknologi sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan untuk mengoptimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi ASN ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepada mereka. Terkhusus kemampuan dibidang teknologi dan informasi harus mampu mengikuti perkembangan yang ada mengingat sudah banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin atau teknologi yang canggih.
Menurut buku statistik ASN Juni 2021 yang diterbitkan oleh BKN, jumlah ASN berstatus aktif pada 30 Juni 2020 adalah 4.081.824. Jumlah ini mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebanyak 4.168.118. Jumlah ASN terus mengalami penurunan sejak tahun 2016, hal tersebut dikarenakan pemerintah menetapkan moratorium pada tahun 2015 dan 2016. Bila dibandingkan dengan populasi di Indonesia sebanyak 270.203.917 juta jiwa (Hasil Pendataan Badan Pusat Statistik pada Sensus Penduduk Penduduk 2020), masyarakat yang bekerja sebagai ASN pada Juni 2020 hanya 1,54 persen terhadap jumlah penduduk. Bila dilihat perbandingan ASN dengan jumlah penduduk secara umum, satu orang ASN bertanggung jawab memberikan layanan terhadap 65 orang penduduk. Rasio rata-rata ini memang relatif kecil bila dibandingkan pada rasio ASN dengan masyarakat di berbagai provinsi yang populasinya lebih besar seperti Jawa barat dan DKI Jakarta. Terkait jumlah ASN menurun, tidak menutup kemungkinan kualitas ASN yang semakin baik, karena dapat dilihat dari statistik jenjang pendidikan yang mendominasi jumlah ASN di Indonesia, yakni sarjana sebanyak 67% dari tahun sebelumnya 65%.
Mengingat salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik (pasal 10b UU Nomor 10 Tahun 2014 tentang ASN) dan salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas (Pasal 11b), menjadi ASN adalah menjadi seorang pelayan masyarakat maka jangan meminta untuk dilayani ketika memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Kedepannya, setiap orang yang berstatus sebagai ASN diharapkan bisa menyadari bahwa dirinya adalah seorang pelayan publik, jika kesadaran tersebut sudah muncul di setiap ASN, harapan tentang integritas dan moralitas ASN yang semakin baik akan terwujud. Indonesia akan semakin maju, dan masyarakat akan merasa puas karena mendapatkan pelayanan terbaik.
Dijaman milenial ini, tuntutan ASN sebagai pelayan publik menjadi hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata, khususnya dibidang teknologi digital. Masa Pandemi Covid-19 ini mengharuskan setiap kita menjaga jarak dan mengurangi kerumuman dalam segala kegiatan. Kebijakan ini dituangkan oleh Menpan RB pada Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Beberapa kebijakan dilakukan termasuk sistem bekerja dari rumah (work from home) dan bekerja dari kantor (work from office) untuk menekan penyebaran Covid-19. Karenanya sangat dibutuhkan pemahaman teknologi digital yang akan melengkapi sumber daya manusia setiap ASN dalam pekerjaannya khususnya ketika WFH. Dalam beberapa pekerjaan ASN, teknologi digital sendiri telah diterapkan. Misalnya di Kementrian Dalam Negeri dalam pembuatan e-ktp sudah berbasis teknologi informasi dan komputer, di Kementrian Keuangan dalam pengisian pelaporan pajak melalui e-filling juga sama pentingnya peran teknologi digital dalam pengisiannya dan lain sebagainya.
Dampak negatif Pandemi Covid-19 juga memberikan efek positif. Seluruh lapisan masyarakat dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi, agar dapat mengikuti arus yang seakan melambat akibat pandemi. Seiring dengan penghasilan ASN yang semakin membaik, kompetensi dalam hal teknologi menjadi hal yang utama bagi ASN agar bisa tetap melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dalam segala kondisi. Kompetensi bidang teknologi ini lah yang harus selalu di upgrade untuk setiap ASN. Sehingga setiap insan ASN dapat meningkatkan kinerja bukan hanya dari pengalaman, tetapi juga dari kemampuan mengikuti perkembangan zaman. Perbaikan penghasilan ASN ini juga menjadi daya tarik para pelamar untuk menjadi ASN. Situasi ini harus benar benar di manfaatkan untuk menarik lulusan terbaik dari kampus ternama di Indonesia. Yang pada akhirnya akan menjadi pondasi yang kuat dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan publik. Langkah pemerintah menekan jumlah ASN dengan memantau proses penerimaan ASN serta jumlah kebutuhan pegawainya, menjadi salah satu solusi efektif untuk memberdayakan kapasitas ASN yang ada saat ini. Karena dengan jumlah pegawai yang sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya akan mempermudah Kementrian/Lembaga/Dinas/Instansi memberikan pembekalan-pembekalan lebih dibidang teknologi Informasi. Mau tidak mau setiap insan ASN akan berlomba secara tidak langsung untuk meningkatkan kapasitas masing-masing demi perbaikan kualitas ASN itu sendiri.***