HUT ke-81 RI dan Pekerjaan Rumah Medan: Ketika Aspirasi Warga Belum Sepenuhnya Menjadi Kebijakan

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Selaraskan Arah Kebijakan 2027, Wali Kota Medan Sebut Hasil Rapat Kerja DPRD Sebagai Navigator Pembangunan Kota Medan
• Margaret MS Sambut Baik Dirjen KKP Program Pembangunan KNMP di Medan Labuhan
• DPRD Medan Segera Gelar RDP Bahas Wacana Gratis Ongkos Pelajar

Kemerdekaan Republik Indonesia yang kini memasuki usia 81 tahun bukan sekadar momentum untuk mengibarkan bendera, mengikuti upacara, atau menyampaikan ucapan Dirgahayu.

Kemerdekaan sejatinya harus dimaknai sebagai keberanian untuk terus memastikan bahwa negara hadir dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Tema HUT ke-81 Republik Indonesia, "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", menurut saya harus diterjemahkan secara nyata sampai ke tingkat daerah, termasuk di Kota Medan.

Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari banyaknya program yang diumumkan pemerintah, tetapi sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, pelayanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga persoalan sosial dan ekonomi.

Di sinilah fungsi pengawasan DPRD menjadi sangat penting. Sebagai anggota DPRD Kota Medan, saya melihat pembangunan di Kota Medan memang menunjukkan sejumlah perkembangan. Namun, pada saat yang sama, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Medan.

Ada satu hal yang menurut saya perlu kita evaluasi bersama.

Setiap anggota DPRD memiliki kewajiban menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), dan wawasan kebangsaan (wasbang).

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan begitu banyak keluhan dan kebutuhan. Ada warga yang mengeluhkan jalan lingkungan yang rusak. Ada yang mengeluhkan drainase. Ada persoalan lampu penerangan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan administrasi kependudukan, hingga berbagai persoalan pelayanan dasar lainnya.

Aspirasi itu bukan cerita yang kami dengar sekali kemudian selesai.

Aspirasi tersebut kami catat, kami bawa dalam forum DPRD, kami sampaikan kepada pemerintah kota dan menjadi bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat.

Pertanyaannya kemudian: sejauh mana seluruh aspirasi tersebut benar-benar diimplementasikan menjadi program pembangunan?

Inilah yang harus menjadi perhatian bersama. Saya melihat masih terdapat jarak antara aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD dengan implementasi kebijakan pembangunan di lapangan.

Tentu kita tidak sedang mengatakan bahwa tidak ada pembangunan. Ada. Bahkan sejumlah pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Tetapi pembangunan yang baik tidak boleh hanya dilihat dari sisi proyek dan angka-angka. Kita harus melihatnya dari perspektif masyarakat: apakah persoalan mereka benar-benar selesai?

Karena bagi masyarakat, jalan yang diperbaiki bukan sekadar angka panjang jalan yang dibangun. Drainase bukan sekadar proyek fisik. Puskesmas bukan sekadar bangunan. Pelayanan publik bukan sekadar sistem digital. Semuanya harus bermuara pada satu tujuan: meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap tentu memiliki visi dan program pembangunan untuk Aspirasi itu bukan cerita yang kami dengar sekali kemudian selesai.

Saya percaya, Kota Medan dapat bergerak lebih cepat apabila pemerintah dan DPRD mampu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pijakan utama dalam pembangunan.

Jangan biarkan masyarakat hanya menjadi objek pembangunan. Jadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan seorang kepala daerah bukan hanya diukur dari berapa banyak program yang dibuat, tetapi dari berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.

Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita pastikan semangat "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur". Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Selaraskan Arah Kebijakan 2027, Wali Kota Medan Sebut Hasil Rapat Kerja DPRD Sebagai Navigator Pembangunan Kota Medan

Margaret MS Sambut Baik Dirjen KKP Program Pembangunan KNMP di Medan Labuhan

DPRD Medan Segera Gelar RDP Bahas Wacana Gratis Ongkos Pelajar

Bahrumsyah Pimpin Pansus Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Mengatasi Banjir dan Mutu Infrastruktur, DPRD Medan Dorong Dinas SDABMBK Mulai Proyek Lebih Awal

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Pertanyakan Keterlambatan Pengajuan Perubahan Perda PDRD