Komisi 4 DPRD Medan Soroti Kebocoran PAD Retribusi PBG, OPD Tidak Jalankan Perintah Walikota

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Tingkatkan Pelayanan, Rommy Van Boy Minta Pengadaan Armada Pemadam Bertangga 100 Meter Direalisasikan
• Komisi 4 DPRD Medan Desak Pemko Evaluasi Izin PT Kilang Kecap Angsa
• Minimnya Anggaran Perpustakaan, Komisi II DPRD Medan akan Dorong Penambahan untuk Tingkatkan Minat Baca

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan M Afri Rizki Lubis minta pihak Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) dengan Satpol PP Kota Medan agar menjalankan tugas yang profesional sesuai perintah Walikota Medan. Melakukan kolaborasi yang rutin terkait pengawasan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.

"Maka setiap bangunan harus memiliki Izin PBG. Tujuannya untuk penataan estetika kota sekaligus sebagai sumber PAD dari retribusi izin bangunan," ujar M Afri Rizki Lubis (foto) kepada wartawan , Rabu (8/4/2026) menyikapi menjamurnya bangunan menyalah di Kota Medan serta tingginya kebocoran PAD dari retribusi PBG.

Menurut M Afri Rizki Lubis, maraknya bangunan melanggar aturan karena lemahnya pengawasan dari OPD Pemko Medan. "Tidak adanya sinkronisasi antara Dinas Perkimcikataru, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan Kepling terkait perizinan bangunan menindaklanjuti perintah Walikota," ujar Rizki asal politisi Nasdem itu.

Disampaikan Rizki, banyak ASN dijajaran OPD Pemko Medan yang tidak menjalankan perintah Walikota Medan Rico Waas. Sehingga, banyak oknum yang melakukan pembiaran terkait penyimpangan izin bangunan di lapangan.

"Ke depan kita minta OPD harus tegas. Dan mereka yang terbukti melakukan pembiaran kita minta Walikota untuk evaluasi," sebutnya.

Sebagai bukti kata M Rizki Lubis, banyak bangunan yang direkomendasikan segel hasil rapat di Komisi IV DPRD Medan. Bahkan telah dikunjungi dan perintah stop sebelum mendapat izin. Tetapi tambah Rizki, dibelakang kunjungan bangunan terus dikerjakan tanpa ada pengawasan dari OPD terkait.

"Ini kan bukti, petugas di Satpol PP dan Perkimcikataru lalai dan terjadi pembiaran," ungkapnya. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Tingkatkan Pelayanan, Rommy Van Boy Minta Pengadaan Armada Pemadam Bertangga 100 Meter Direalisasikan

Komisi 4 DPRD Medan Desak Pemko Evaluasi Izin PT Kilang Kecap Angsa

Minimnya Anggaran Perpustakaan, Komisi II DPRD Medan akan Dorong Penambahan untuk Tingkatkan Minat Baca

Reza Pahlevi Lubis Desak Camat Segera Berhentikan Kepling I Kelurahan Harjosari II

Maksimalkan Perolehan PAD, dr Faisal Arbie Realisasikan Sistem Penerimaan Pajak Digitalisasi

Fraksi Hanura–PKB Dorong Revisi Perda Kesehatan, RS Jangan Tolak Pasien BPJS