Soroti Pelanggaran Usaha Ekspedisi dan Bangunan Tanpa PBG, Komisi 4 DPRD Kota Medan gelar RDP

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan
• Pansus PAD Desak Pemko Medan Maksimalkan Pelayanan Kebersihan di Kota Medan
• dr Faisal Arbie Dukung Penuh Walikota Medan Terbitkan Perwal, Biaya Pengobatan Korban Begal Ditanggung APBD

Terkait pengawasan di bidang pembangunan dan infrastruktur, Komisi 4 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama OPD dan Stakeholder terkait, Senin (09/03/2026).

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan ini dipimpin Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., serta dihadiri Anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan.

RDP ini membahas keluhan masyarakat mengenai usaha ekspedisi yang beroperasi di Jalan Letda Sujono, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung. Usaha ekspedisi tersebut melakukan bongkar muat di kawasan padat penduduk yang dinilai melanggar aturan dan menjadi penyebab kemacetan.

Komisi 4 mengimbau Dinas Perhubungan Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan untuk mengambil langkah tegas dalam menertibkan dan menghentikan aktivitas bongkar muat usaha ekspedisi tersebut karena dinilai menjadi pemicu kemacetan.

Selain itu, RDP ini juga membahas bangunan tanpa PBG, dokumen PBG yang tidak sesuai peruntukannya, atau bangunan yang sudah berdiri meski administrasi PBG masih dalam proses. Hal ini menjadi perhatian Komisi 4 DPRD Kota Medan karena dapat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Beberapa bangunan yang menjadi pembahasan antara lain bangunan di Jalan Sering Kecamatan Medan Tembung, bangunan swalayan di Jalan Pasar 2 Barat, Kecamatan Medan Marelan, bangunan di Jalan Setia Jadi Kecamatan Medan Timur, serta beberapa bangunan lain yang dibahas sesuai jadwal RDP.

RDP dihadiri sejumlah OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, serta camat, lurah, dan pemilik bangunan terkait. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dampak Blackout, DPRD Medan Minta PT PLN Beri Kompensasi Kerugian Pelanggan

Pansus PAD Desak Pemko Medan Maksimalkan Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

dr Faisal Arbie Dukung Penuh Walikota Medan Terbitkan Perwal, Biaya Pengobatan Korban Begal Ditanggung APBD

Paul MA Simanjuntak : "Sikat Semua Billboard Bermasalah, Penertiban Jangan Pilih Kasih"

Pansus Sebut Pemkot Medan Tak Serius Tertibkan Asetnya

DPRD Medan Terima Kunjungan KKP Serdik Sespimmen Polri