Polemik Sekda Padangsidimpuan, Muncul Dugaan Suap di Tengah Dualisme Nama

Polemik Sekda Padangsidimpuan, Muncul Dugaan Suap di Tengah Dualisme Nama
Padangsidimpuan – Polemik pengisian Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padangsidimpuan kian melebar. Di tengah munculnya dua nama yang disebut sebagai pemenang seleksi, kini beredar dugaan adanya praktik suap dalam proses penetapan Sekda definitif.
Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) telah mengumumkan Hamdan Sukri Siregar, S.Sos., M.M sebagai kandidat terpilih hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Namun hingga kini, ia belum juga dilantik oleh Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe.
Belakangan, muncul nama Rahmat Marzuki Nasution yang disebut-sebut sebagai pemenang berikutnya setelah proses disebut kembali bergulir. Kondisi ini memunculkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Sejumlah sumber menyebutkan adanya dugaan praktik suap yang menyeret proses pengisian jabatan strategis tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada bukti resmi maupun pernyataan dari aparat penegak hukum yang membenarkan tudingan tersebut.
Pengamat tata kelola pemerintahan menilai, jika benar terdapat indikasi suap dalam proses seleksi jabatan tinggi pratama, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip merit system dan integritas birokrasi.
"Jika ada dugaan suap, sebaiknya segera dilaporkan secara resmi kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan. Jangan sampai isu liar berkembang tanpa dasar yang jelas," ujar salah satu pemerhati kebijakan publik.
Jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan menjadi motor penggerak administrasi pemerintahan. Karena itu, proses pengisiannya dituntut transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi maupun praktik transaksional.
Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Kota Padangsidimpuan maupun Pansel terkait isu dugaan suap tersebut.
Publik kini menanti langkah tegas dan transparan dari pihak terkait, termasuk jika diperlukan keterlibatan aparat penegak hukum, guna memastikan proses pengisian Sekda berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik koruptif.

Baca Juga:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News