Di Tengah Luka Banjir Batangtoru dan Operasi Belum Jelas, PT Agincourt Resources Sudah Pamer Hasil Uji Air Limbah

Baca Juga:

• Antisipasi Banjir Kota Balige, Pemkab Toba Optimalisasi Sistem Drainase
• Banjir dan Longsor Jadi Alarm, MAPALA Se-Indonesia Soroti Hutan Tapanuli
• Lingkungan Rusak, Nyawa Melayang: PTPN III dan PT Agincourt Resources Disorot, Negara Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Banjir Bandang Batang Toru

Tapsel -Sorotan publik terhadap PT Agincourt Resources (PT AR) kembali menguat setelah perusahaan tambang emas Martabe itu mempublikasikan hasil uji laboratorium kualitas air sisa proses penambangan, Minggu (15/2/2026).

Langkah tersebut dilakukan saat polemik bencana banjir dan longsor di kawasan Batangtoru belum sepenuhnya reda, serta di tengah belum jelasnya keputusan final pemerintah terkait kelanjutan operasional tambang.

Dalam pernyataan resminya, PT Agincourt Resources menyebutkan bahwa hasil pengujian menunjukkan air sisa proses tambang telah memenuhi baku mutu sesuai ketentuan pemerintah. Parameter seperti pH, Total Suspended Solid (TSS), kadar sianida bebas, serta kandungan logam terlarut diklaim masih berada dalam ambang batas aman.

Publikasi ini dinilai sebagian pihak sebagai sinyal kesiapan perusahaan untuk kembali beroperasi, meskipun sanksi dan evaluasi dari pemerintah belum sepenuhnya tuntas.

Sekretaris Parsadaan Marga Pulungan Dohot Anak Boruna, H. Muhammad Erwin Pulungan, mempertanyakan waktu dan tujuan publikasi hasil uji tersebut.

Menurutnya, di tengah situasi pascabencana dan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak lingkungan, publikasi itu justru menimbulkan tanda tanya baru.

"Alih-alih membuat masyarakat tenang, warga di sekitar aliran Sungai Batangtoru justru merasa was-was. Mereka khawatir terhadap potensi pencemaran dan dampaknya bagi keselamatan," ujarnya kepada sejumlah media, Selasa (17/2/2026).

Erwin juga menyoroti narasi yang menyebut masyarakat tidak mengalami gangguan kesehatan seperti penyakit kulit dalam dua tahun terakhir. Namun, ia mengungkapkan sebagian warga memang tidak lagi menggunakan air sungai untuk konsumsi, melainkan membeli air minum dalam kemasan.

Ia menduga keterangan yang diangkat dalam publikasi tersebut belum tentu merepresentasikan seluruh suara masyarakat terdampak.

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memerintahkan penghentian sementara operasional tambang di kawasan hulu DAS Batangtoru untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Audit lingkungan komprehensif disebut akan dilakukan, termasuk kemungkinan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Masyarakat berharap pemerintah pusat benar-benar cermat meneliti pengelolaan air limbah yang dialirkan ke Sungai Batangtoru agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi ekosistem maupun warga.

Selain isu limbah, Erwin juga menyinggung dugaan berkurangnya tutupan hutan di sekitar wilayah tambang yang dinilai memperparah risiko banjir dan longsor beberapa bulan lalu.

Banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Batangtoru menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Sejumlah organisasi lingkungan sebelumnya telah mengingatkan potensi bencana di kawasan DAS Batangtoru.

Erwin menyatakan pihaknya mendukung langkah tegas pemerintah pusat terkait evaluasi izin operasional tambang. Ia juga meminta agar perusahaan memberikan ganti rugi kepada masyarakat desa lingkar tambang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

"Bantuan alat kebersihan dan pangan saja tidak cukup. Bagaimana dengan warga yang kehilangan rumah? Itu perlu solusi nyata," tegasnya.

Ia turut menyoroti transparansi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta mendesak pelaksanaan reboisasi dan reklamasi di wilayah kontrak karya yang luasnya mencapai lebih dari 130 ribu hektare.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final pemerintah terkait kelanjutan operasional tambang emas Martabe. Situasi di Batangtoru masih menjadi perhatian luas, baik dari sisi pemulihan pascabencana maupun aspek perlindungan lingkungan.

Sorotan terhadap PT Agincourt Resources diperkirakan akan terus berlanjut seiring proses evaluasi yang sedang berjalan. Masyarakat berharap transparansi, akuntabilitas, serta keselamatan lingkungan menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Antisipasi Banjir Kota Balige, Pemkab Toba Optimalisasi Sistem Drainase

Banjir dan Longsor Jadi Alarm, MAPALA Se-Indonesia Soroti Hutan Tapanuli

Lingkungan Rusak, Nyawa Melayang: PTPN III dan PT Agincourt Resources Disorot, Negara Didesak Tetapkan Tersangka Kasus Banjir Bandang Batang Toru

Sumatera dalam Lingkaran Banjir: Jejak Deforestasi, Tata Ruang Bermasalah, dan Politik Perizinan

Wujudkan Kepedulian, Prudential Syariah Gandeng Dompet Dhuafa dan LAZISNU Salurkan Bantuan Tahap Dua di Aceh

Kerugian Infrastruktur Akibat Bencana di Sumut Capai Rp1,146 Triliun