Bertemu Kemensos RI, Pemkab Paluta Dorong Perluasan Program Sosial dan Jaminan Kesehatan

Baca Juga:

• Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare
• MoU Pemkab Tapsel-Kejaksaan: Sekolah Didorong Transparan dan Berintegritas
• HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

Jakarta | Sumut24.co

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui audiensi resmi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang digelar di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Padang Lawas Utara, Basri Harahap, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Dr. Patuan Rahmad Syukur P. Hasibuan, Kepala Dinas Sosial Khairul Harahap, serta Kepala Bidang Linjamsos Ihwan Harahap.

Rombongan Pemkab Paluta diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari pengembangan Program Sekolah Rakyat, pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan beberapa arahan penting, khususnya terkait rencana pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ia meminta agar Pemkab Paluta melakukan revisi dokumen pernyataan penyerahan atau hibah lahan yang akan digunakan untuk program tersebut.

"Luas lahan yang sebelumnya diusulkan 6,5 hektare agar direvisi menjadi 7 hektare dan dilengkapi dengan sertifikat lahan seluas 7 hektare," ujar Agus Jabo Priyono.

Selain itu, Kemensos RI juga mendorong Pemkab Padang Lawas Utara untuk segera mengajukan permohonan penambahan kuota PBI JKN yang bersumber dari APBN. Langkah ini dinilai penting guna memperluas jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Padang Lawas Utara.

Tak hanya itu, Wakil Menteri Sosial turut menekankan pentingnya akurasi data penerima bantuan sosial. Untuk itu, Pemkab Padang Lawas Utara diminta menyiapkan surat permohonan beserta dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait permintaan akses dan pemanfaatan data DTSEN, sehingga proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Menanggapi arahan tersebut, Wakil Bupati Padang Lawas Utara Basri Harahap menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan Kementerian Sosial.

"Kami menyambut baik seluruh arahan dari Bapak Wakil Menteri Sosial. Mulai dari revisi dokumen lahan Sekolah Rakyat, pengusulan penambahan kuota PBI JKN, hingga penyiapan KAK dan data DTSEN, semuanya akan segera kami tindaklanjuti," tegas Basri Harahap.

Ia menambahkan, audiensi ini menjadi bagian penting dari langkah strategis Pemkab Padang Lawas Utara dalam membangun sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Pusat.

"Melalui koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan Kementerian Sosial, kami berharap program-program perlindungan sosial benar-benar dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Padang Lawas Utara," pungkasnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kabar Baik! Pemkab Palas Perjuangkan Hak Tanah Masyarakat, PPTKH Disetujui Seluas 1.897,89 Hektare

MoU Pemkab Tapsel-Kejaksaan: Sekolah Didorong Transparan dan Berintegritas

HUT Pemkab Labuhanbatu ke-81, Tokoh Pemuda Labuhanbatu Sahmurad Desak PTPN Kembalikan Tanah di Bilah Barat, Diduga HGU Berakhir Sejak 2010.

67 Gerai Sudah Berdiri, Pemkab Palas Kejar Verifikasi Koperasi Merah Putih

P-APBD 2026 Paluta Resmi Disahkan, Basri Harahap Janji Percepat Pelaksanaan Program

Cegah Korupsi dari Hulu, Bersama Gubsu Bobby Nasution Bupati Paluta Reski Basyah Ikut Teken Komitmen Tata Kelola Anggaran