Pemko Medan Siap Dukung Penerapan Pidana Kerja Sosial

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Macan Asia Indonesia, Program Rumah Pangan Murah Bantuan Nyata Untuk Masyarakat
• Keteladanan Pemimpin Jadi Kunci Bangun Budaya Antikorupsi
• Transaksi di Pasar Murah Pemko Medan Capai Rp 3,2 Milyar

Pemko Medan siap mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (16/12/2025).

Rico Waas menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pidana kerja sosial.

"Masyarakat perlu memahami siapa saja yang dapat dikenakan sanksi tersebut, serta apakah pidana kerja sosial dijatuhkan berdasarkan tuntutan atau putusan akhir pengadilan," ungkapnya.

Kepala Bapas Kelas I Medan Kriston Napitupulu menjelaskan bahwa pidana kerja sosial diterapkan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun penjara. Ia berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemko Medan, agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan optimal.

"Agar pelaksanaannya berjalan lancar, kami mengharapkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemko Medan," ujar Kriston. (Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wakil Wali Kota Medan Apresiasi Macan Asia Indonesia, Program Rumah Pangan Murah Bantuan Nyata Untuk Masyarakat

Keteladanan Pemimpin Jadi Kunci Bangun Budaya Antikorupsi

Transaksi di Pasar Murah Pemko Medan Capai Rp 3,2 Milyar

Usai Pimpin Upacara Bela Negara, Rico Waas Lepas Armada Bantu Pembersihan di Kab. Aceh Tamiang

Sidak Pasar Jelang Natal dan Tahun Baru, Rico Waas Temukan Produk Kadaluwarsa di Supermarket Medan

Rico Waas Lakukan Groundbreaking Koperasi Kelurahan Merah Putih, Babak Baru Penguatan Ekonomi Kerakyatan