Ketua DPRD Medan Desak Pemerintah Tetapkan Banjir dan Longsor di Sumatera Sebagai Bencana Nasional

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan
• Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan
• Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan gempa yang melanda tiga provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh di akhir November 2025 lalu meninggalkan duka mendalam.

Ribuan rumah hancur, ribuan warga hilang dan meninggal dunia, serta akses bantuan terputus total di sejumlah wilayah.

Melihat skala kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah, Ketua DPRD Kota Medan Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B mendesak pemerintah pusat untuk segera menaikkan status penanganan bencana tersebut menjadi bencana nasional. Hal ini disampaikan Wong saat diwawancarai pada Jumat (5/12).

Wong mengungkapkan bahwa bencana bertubi-tubi berupa hujan deras, banjir bandang, longsor, hingga gempa telah menelan ribuan korban jiwa dan menghancurkan permukiman warga.

"Ribuan jiwa melayang, banyak warga kehilangan rumah, harta benda, dan kini bertahan di pengungsian tanpa makanan dan minuman yang layak. Hingga saat ini akses jalan rusak, jembatan terputus, dan banyak korban belum tersentuh bantuan," ujar Ketua Permabudhi Sumatera Utara itu.

Ia menilai proses evakuasi dan penyaluran bantuan berjalan sangat lambat karena medan bencana sulit ditembus.

Ribuan pengungsi kini bertahan di tenda seadanya, bahkan sebagian besar sudah mulai kelaparan.

"Korban selamat harus diprioritaskan. Pemerintah setempat wajib memastikan kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi segera. Banyak warga kini bertahan tanpa kepastian," tegas Wong.

Berdasarkan rilis Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pencarian korban tidak akan dibatasi waktu mengingat masih banyak warga yang dilaporkan hilang.

Hingga Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat 836 jiwa, dengan rincian, Sumatera Utara, 311 jiwa (termasuk 12 jenazah terbaru dari Adiankoting). Sumatera Barat, 200 jiwa. Aceh, sisanya dari total gabungan (jumlah tidak dirinci dalam rilis awal).

Sementara data korban hilang mencapai, Aceh 170 jiwa, Sumatera Utara, 127 jiwa, di Sumatera Barat, 221 jiwa. Total korban hilang di tiga provinsi mencapai 518 jiwa.

Data Pusdatin BNPB per pukul 17.33 WIB juga mencatat kerusakan masif,
10.500 rumah rusak
536 fasilitas umum rusak
25 fasilitas kesehatan rusak
326 fasilitas pendidikan rusak
185 rumah ibadah rusak
295 jembatan mengalami kerusakan

Dengan skala kerusakan sebesar ini, Wong menilai bahwa sudah sewajarnya pemerintah pusat mengeluarkan status bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

"Ini bukan lagi bencana biasa. Skala kerusakan dan korban sangat besar. Pemerintah pusat harus turun penuh, segera menetapkan bencana nasional agar penanganan lebih maksimal," tegas Wong.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Apresiasi Tim Cakrawala, Asal PAD Parkir Meningkat Signifikan

Polemik Pengangkatan Kepling X Glugur Darat I Disoal Warga, Lailatul Badri : Kita Minta Ini Menjadi Perhatian Serius Wali Kota Medan

Golkar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Dorong Kinerja Pembangunan Medan

DPRD Kota Medan Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, SiLPA Rp592,2 Miliar

Rico Waas: Catatan DPRD Jadi Dasar Perbaikan Tata Kelola dan Pembangunan Kota

Golkar Dorong Kinerja Pembangunan Medan, PAN-Perindo Desak Digitalisasi Pajak