BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DISANDERA UTANG

Baca Juga:

• Optimalisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan Daerah
• Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas
• Sekda Tanjungbalai : KMP Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Oleh: H Syahrir Nasution SE MM

Bangsa Indonesia hari ini sedang hidup dalam penyanderaan ekonomi yang nyata — disandera oleh utang, dikunci oleh sistem keuangan global, dan dikendalikan oleh segelintir elit yang rakus. Setiap tahun, alasan yang sama selalu digulirkan: APBN defisit, negara butuh pinjaman. Maka, jalan pintas "ngutang terus" menjadi kebijakan permanen yang diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya.

Ironinya, negeri yang katanya "kaya raya" ini justru terus menjerumuskan dirinya dalam jebakan utang abadi. Bunga utang dibayar dari utang baru, dan setiap tahun, triliunan rupiah uang rakyat habis hanya untuk melunasi cicilan yang tak pernah selesai. Inilah bom waktu ekonomi bangsa, dan pemerintah seolah memilih untuk menutup mata.

Menteri Keuangan Purbaya kini dihadapkan pada tantangan besar. Ia harus mencari jalan keluar dari sistem yang telah lama busuk — sistem yang bukan hanya salah arah, tapi juga penuh kepentingan gelap. Ia harus berani memutus rantai ketergantungan pada utang luar negeri dan menolak menjadi boneka lembaga keuangan internasional.

Namun, keberanian itu tidak akan mudah. Sebab di tubuh pemerintahan sendiri, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga lain, masih bercokol para penikmat "uang haram" hasil permainan fiskal. Mereka yang selama ini hidup dari proyek fiktif, mark-up anggaran, dan permainan bunga pinjaman tentu tidak akan diam. Ketika muncul gagasan untuk membenahi sistem, mereka justru bereaksi keras, membuat gerakan sporadis untuk menjegal perubahan.

Inilah wajah sesungguhnya dari "ekonomi utang": rakyat dikorbankan, negara dijadikan jaminan, sementara elit menari di atas penderitaan. Di balik setiap pinjaman triliunan rupiah, selalu ada pihak yang kenyang makan komisi. Dan ketika cicilan jatuh tempo, yang harus menanggung bukan mereka, melainkan rakyat kecil — lewat pajak, kenaikan harga, dan penghapusan subsidi.

Indonesia hari ini bukan kekurangan uang, tapi kekurangan moral dan keberanian politik. Para pemimpin lebih senang menjadi pengutang daripada menjadi pembangun. Mereka lebih bangga menandatangani pinjaman luar negeri daripada menggali potensi ekonomi dalam negeri.

Bangsa ini harus sadar: selama utang dijadikan sumber utama pembangunan, maka kedaulatan hanyalah ilusi. Negara ini tidak lagi merdeka dalam menentukan arah ekonominya sendiri. Kita hanya menunggu waktu sampai "rentenir global" menulis ulang masa depan republik ini.

Jika tidak ada pembenahan serius, maka benar kata banyak pengamat — negara ini akan terus ngutang sampai kiamat.

Dan ketika itu terjadi, sejarah akan mencatat: Indonesia pernah kaya, tapi dijual murah oleh penguasanya sendiri.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Optimalisasi Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan Daerah

Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Sekda Tanjungbalai : KMP Sebagai Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

Dukung Peningkatan Ekonomi Lokal, Anggota DPR RI Sabam Rajagukguk Kunjungi SPPG Polres Padangsidimpuan

CMSE 2025 Usung Tema Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar Berjuta Peluang

DBH Bukan Warisan Edy Rahmayadi, Utang DBH Itu Produk Era Pj dan Bobby