
Kapolrestabes Medan Ultimatum Panglong dan Gudang Botot Penadah Barang Curian
Medan sumut24.co Kapolrestabes Medan Kombes Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengultimatum Panglong dan Gudang Botot yang menerima hasil rayap
HukumBaca Juga:
Medan | Sumut24.co – Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti kian parahnya kondisi banjir di Kota Medan meski setiap tahun pemerintah kota mengelola anggaran daerah mencapai triliunan rupiah.
Menurut Azmi, pengelolaan APBD yang dikendalikan semasa Wali Kota Bobby Nasution bersama Kadis PU Medan Topan Ginting belum memberikan dampak nyata terhadap perbaikan infrastruktur dasar, terutama sistem drainase dan pengendalian banjir.
"Triliunan APBD Medan dikelola Bobby Nasution dan Topan Ginting, tapi kenyataannya Medan makin parah banjirnya. Hampir setiap hujan besar, jalan protokol dan permukiman terendam air. Ini menandakan lemahnya perencanaan dan pengawasan," tegas Azmi Hadly, Kamis (16/10/2025).
Azmi juga menyoroti lemahnya kinerja Walikota Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas, yang disebut tidak mampu menuntaskan persoalan drainase di banyak titik rawan banjir.
"Rico Waas pun nggak mampu menanganinya lagi. Setiap hujan deras, Medan seperti lautan air. Ini bukti gagalnya perencanaan dan pengawasan penggunaan APBD," ujarnya.
Latar Belakang Proyek Drainase
Pemko Medan sebelumnya telah mencanangkan Proyek Revitalisasi dan Normalisasi Drainase sejak tahun 2022 dengan target mengatasi genangan di 21 titik banjir utama. Anggaran yang digelontorkan melalui Dinas PU Medan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, termasuk pengerukan parit besar, pembangunan saluran baru, dan peningkatan kapasitas gorong-gorong.
Namun, berdasarkan pantauan lapangan dan keluhan warga, sejumlah proyek drainase tersebut dinilai tidak efektif karena pekerjaan tidak tuntas dan tidak terintegrasi antar wilayah. Banyak parit dan saluran air masih tersumbat, bahkan beberapa ruas jalan yang baru diperbaiki kembali tergenang hanya dalam hitungan bulan.
Kondisi ini, menurut KAMAK, menjadi indikator adanya persoalan serius dalam manajemen proyek dan pengawasan teknis di Pemko Medan. "Kami menduga ada ketidaktepatan perencanaan, bahkan bisa jadi indikasi penyimpangan anggaran. Karena dengan dana sebesar itu, hasilnya seharusnya sudah terasa," kata Azmi.
Azmi mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran proyek drainase yang bersumber dari APBD Medan sejak 2022 hingga 2025. "Kota ini butuh solusi nyata, bukan sekadar proyek seremonial dan pencitraan," pungkasnya.red
Medan sumut24.co Kapolrestabes Medan Kombes Dr. Jean Calvijn Simanjuntak mengultimatum Panglong dan Gudang Botot yang menerima hasil rayap
HukumMedan sumut24.co Partai Golkar Kota Medan menggelar serangkaian acara dalam rangka memperingati HUT ke61. Acara yang meliputi doa bersam
kotaDELI Serdang Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke61 Partai Golkar pada 20 Oktober, pengurus DPD Sumatera Utara menggelar kegiatan sosial
PolitikBanten PT Federal International Finance (FIFGROUP), anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial, kembali
NewsSumut24.co Jakarta, Sebagai negara tropis dengan tingkat paparan sinar matahari yang tinggi sepanjang tahun, kacamata telah menjadi keb
InfoMEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mengoptimalkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi p
UmumSAMOSIR Seribuan pelari dari berbagai negara mengikuti ajang lari lintas alam Trail of The Kings (ToTK) di kawasan Danau Toba, Kabupaten
NewsLPA Labura Aek Kanopan Diduga Jadi Sarang Narkoba, Polda Sumut Jangan Diam
kotaMEDAN Sumut24.co Nama Mulyono ST MSi, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut yang kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesb
HukumDr. Asren Nasution Kembali Diusulkan Nahkodai DPD IKANAS Sumut Periode 2025&ndash2030
kota