Triliunan APBD Medan Dikelola Bobby Nasution dan Topan Ginting, Tapi Kota Makin Parah Banjirnya

Baca Juga:

• Pastikan Perayaan Malam Natal Kondusif, Wali Kota Medan dan Forkopimda Pantau Langsung Situasi di Gereja
• Bersama Kementrian Komdigi, Telkomsel Salurkan 100 Genset, 500 Alat Komunikasi dan 33 Sumur Bor untuk Pulihkan Sumatra
• Jaksa Agung Copot Kajari Medan, Publik Soroti Mandeknya Penanganan Kasus Korupsi Zaman eks Walikota Medan

Medan | Sumut24.co – Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti kian parahnya kondisi banjir di Kota Medan meski setiap tahun pemerintah kota mengelola anggaran daerah mencapai triliunan rupiah.

Menurut Azmi, pengelolaan APBD yang dikendalikan semasa Wali Kota Bobby Nasution bersama Kadis PU Medan Topan Ginting belum memberikan dampak nyata terhadap perbaikan infrastruktur dasar, terutama sistem drainase dan pengendalian banjir.

"Triliunan APBD Medan dikelola Bobby Nasution dan Topan Ginting, tapi kenyataannya Medan makin parah banjirnya. Hampir setiap hujan besar, jalan protokol dan permukiman terendam air. Ini menandakan lemahnya perencanaan dan pengawasan," tegas Azmi Hadly, Kamis (16/10/2025).

Azmi juga menyoroti lemahnya kinerja Walikota Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas, yang disebut tidak mampu menuntaskan persoalan drainase di banyak titik rawan banjir.
"Rico Waas pun nggak mampu menanganinya lagi. Setiap hujan deras, Medan seperti lautan air. Ini bukti gagalnya perencanaan dan pengawasan penggunaan APBD," ujarnya.

Latar Belakang Proyek Drainase

Pemko Medan sebelumnya telah mencanangkan Proyek Revitalisasi dan Normalisasi Drainase sejak tahun 2022 dengan target mengatasi genangan di 21 titik banjir utama. Anggaran yang digelontorkan melalui Dinas PU Medan mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun, termasuk pengerukan parit besar, pembangunan saluran baru, dan peningkatan kapasitas gorong-gorong.

Namun, berdasarkan pantauan lapangan dan keluhan warga, sejumlah proyek drainase tersebut dinilai tidak efektif karena pekerjaan tidak tuntas dan tidak terintegrasi antar wilayah. Banyak parit dan saluran air masih tersumbat, bahkan beberapa ruas jalan yang baru diperbaiki kembali tergenang hanya dalam hitungan bulan.

Kondisi ini, menurut KAMAK, menjadi indikator adanya persoalan serius dalam manajemen proyek dan pengawasan teknis di Pemko Medan. "Kami menduga ada ketidaktepatan perencanaan, bahkan bisa jadi indikasi penyimpangan anggaran. Karena dengan dana sebesar itu, hasilnya seharusnya sudah terasa," kata Azmi.

Azmi mendesak aparat penegak hukum untuk memeriksa penggunaan anggaran proyek drainase yang bersumber dari APBD Medan sejak 2022 hingga 2025. "Kota ini butuh solusi nyata, bukan sekadar proyek seremonial dan pencitraan," pungkasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pastikan Perayaan Malam Natal Kondusif, Wali Kota Medan dan Forkopimda Pantau Langsung Situasi di Gereja

Bersama Kementrian Komdigi, Telkomsel Salurkan 100 Genset, 500 Alat Komunikasi dan 33 Sumur Bor untuk Pulihkan Sumatra

Jaksa Agung Copot Kajari Medan, Publik Soroti Mandeknya Penanganan Kasus Korupsi Zaman eks Walikota Medan

Rico Waas Ikuti Rapat Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri Tekankan Fleksibilitas Anggaran dan Solidaritas Daerah Pasca-Bencana

Cek Kesiapan Pelayanan Mudik Natal dan Tahun Baru, Rico Waas Bersama Bobby Nasution Tinjau Stasiun Medan

Wali Kota Medan Usulkan UMK 2026 Naik 8 Persen Jadi Rp4,3 Juta