Direktur RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Dicopot, Gubernur Sumut Jatuhkan Sanksi Disiplin Berat

Baca Juga:

• Rp1,2 Miliar KKPD Digasak untuk Judi Online, Camat Medan Maimun Almuqarrom Dicopot
• Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka
• WARGA TANJUNG SARI DESAK PEMERINTAH TURUNKAN ALAT BERAT: SUMBER MUARA PEMICU BANJIR DI DUSUN II DESA SENA HARUS DITUTUP

Medan – Gubernur Sumatera Utara resmi menjatuhkan sanksi disiplin berat kepada Direktur UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem, drg. Ismail Lubis, MM. Sanksi tersebut berupa pembebasan dari jabatan direktur dan ditempatkan sebagai jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/652/KPTS/2025, sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Provinsi Sumut Nomor 700.1.2.4/2069/ITPROVSU/2025 tanggal 25 Juli 2025 dan Surat Gubernur Nomor 700/6869/2025 tanggal 31 Juli 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ismail Lubis dinyatakan terbukti melakukan sejumlah pelanggaran, di antaranya:

Pembayaran jasa pelayanan tahun anggaran 2024 yang tidak sesuai ketentuan.

Pengadaan serta pendayagunaan tenaga outsourcing yang menyalahi aturan.

Pemanfaatan rumah dinas UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem yang tidak sesuai ketentuan.

Penyalahgunaan wewenang dalam penolakan usulan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk Dr. Eli Zabarita.

Dugaan benturan kepentingan dalam pengangkatan tenaga outsourcing atas nama Tasya Amalia, yang disebut sebagai keponakan pejabat di Inspektorat Sumut.

Selain sederet pelanggaran tersebut, nama Ismail Lubis juga disebut-sebut dalam dugaan kasus korupsi pembangunan kantin Dinas Kesehatan Sumut senilai Rp2 miliar. Kasus ini tengah menjadi sorotan aparat penegak hukum, dan publik mendesak agar segera diproses secara transparan.

Lingkungan kerja di RSJ Prof. Dr. M. Ildrem pun dinilai tidak kondusif selama kepemimpinannya. Karena itu, Gubernur Sumut menegaskan bahwa disiplin aparatur pemerintah tidak boleh ditawar. Setiap penyalahgunaan wewenang, apalagi yang merugikan tata kelola pelayanan publik, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rp1,2 Miliar KKPD Digasak untuk Judi Online, Camat Medan Maimun Almuqarrom Dicopot

Uang Negara Rp564 Juta Tak Dikembalikan, Penggiat Antikorupsi Desak APH Tetapkan drg. Ismail Lubis sebagai Tersangka

WARGA TANJUNG SARI DESAK PEMERINTAH TURUNKAN ALAT BERAT: SUMBER MUARA PEMICU BANJIR DI DUSUN II DESA SENA HARUS DITUTUP

Kepala Desa Suka Makmur Bandar Pasir Mandoge Terancam Hukuman Berat Terkait Kasus DD

Kedisiplinan Kunci Utama Menuju Kesuksesan

Kedisiplinan Kunci Utama Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih & Berwibawa