Golkar Resmi Nonaktifkan Adies Kadir dari DPR, Berlaku 1 September

Baca Juga:

• Ketua TP PKK Tanjungbalai Ikuti Ladies Program Rakernas XVIII APEKSI 2026
• Gebrakan Baru, Biliar Ladies Pool League Sumut
• Adies Kadir Mundur dari Partai Sebelum Diangkat Jadi Hakim MK

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini berlaku mulai Senin, 1 September 2025.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji pada Minggu (31/8/2025), DPP Golkar menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat disiplin dan etika kader, khususnya anggota DPR RI.

"DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," demikian pernyataan resmi DPP Golkar.

Golkar juga menekankan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan partai. "Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945," tulis keterangan tersebut.

Selain itu, DPP Partai Golkar menyampaikan duka cita atas meninggalnya sejumlah warga dalam peristiwa yang terjadi belakangan ini saat menyampaikan aspirasi.

Keputusan penonaktifan Adies Kadir ini menjadi sorotan internal partai sekaligus pesan bahwa Golkar akan memperketat disiplin bagi kadernya, terutama yang duduk di parlemen.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua TP PKK Tanjungbalai Ikuti Ladies Program Rakernas XVIII APEKSI 2026

Gebrakan Baru, Biliar Ladies Pool League Sumut

Adies Kadir Mundur dari Partai Sebelum Diangkat Jadi Hakim MK

Polda Sumut Nonaktifkan Dua Pejabat Propam untuk Pastikan Pemeriksaan Berjalan Objektif

KAMAK Desak KPK Periksa dan Gubsu Nonaktifkan Mulyono Terkait Dugaan Suap Proyek Jalan Rp 2,3 Miliar

Gubsu Diminta Nonaktifkan Alexander Sinulingga, Diduga Terlibat Pemalsuan Surat Tanah dan Dugaan Korupsi