Topan Ginting Tidak Sendiri,KAMAK Desak KPK Segera Ungkap Sosok Perintahkan Eks Kadis PUPR Sumut

​

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027
• Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter
• Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

​JAKARTA– Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan eks Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Desakan ini muncul setelah KPK menyatakan akan mencari tahu pihak yang diduga memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara nonaktif, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), untuk menerima suap.

​Ketua KAMAK Azmi Hadli, dalam keterangan persnya Sabtu (26/7), menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah KPK untuk mendalami kasus ini. "Kami mengapresiasi KPK yang tidak berhenti pada satu tersangka. Pernyataan KPK bahwa Topan Obaja Putra Ginting tidak mungkin bergerak sendirian adalah kunci untuk mengungkap aktor intelektual di balik kasus ini," ujar juru bicara tersebut.
​Sebelumnya, KPK telah mengindikasikan bahwa Topan Obaja Putra Ginting, yang kini berstatus tersangka, kemungkinan besar tidak bekerja sendiri dalam praktik rasuah terkait proyek jalan di Sumut. Indikasi ini membuka peluang adanya keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi, yang diduga memiliki kekuasaan untuk mengintervensi atau memberikan perintah.
​KAMAK berharap KPK tidak ragu untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang diduga memiliki informasi atau keterkaitan dengan kasus ini, termasuk pejabat publik yang namanya disebut-sebut. "Penting bagi KPK untuk menunjukkan independensinya dan memastikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tambahnya.

​Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara ini menjadi sorotan publik mengingat vitalnya infrastruktur jalan bagi masyarakat dan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat. KPK diharapkan dapat segera mengungkap terang benderang kasus ini, serta menindak tegas semua pihak yang terbukti terlibat.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubernur Bobby Nasution dan DPRD Sumut Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jadi Dasar Penyusunan APBD 2027

Bobby Nasution Pastikan Jalan Helvetia Pasar 9 Mulai Dibeton Agustus 2026, Lebar Jalan Ditambah hingga 14 Meter

Bobby Nasution Dukung Sumut Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Voli Putri U-20 Asia 2027

Bobby Nasution Apresiasi Siswi Peraih Emas Olimpiade Matematika Asia, Beri Beasiswa hingga Tablet Belajar

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdeka

Mantan Anggota DPRD Sumut Dikabarkan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Pejabat Tinggi Langkat