Program Bersih-bersih Birokrasi Terancam Mandek Usai OTT Kadis PUPR Sumut

Baca Juga:

• Gubsu Diminta Nonaktifkan Alexander Sinulingga, Diduga Terlibat Pemalsuan Surat Tanah dan Dugaan Korupsi
• Pejabat Baru Dilantik Bobby Nasution Diterpa Isu Poligami, Integritas Birokrasi Dipertanyakan
• PLN dan Pemprov Sumut Kolaborasi Percepat Elektrifikasi dan Transisi Energi Hijau

Medan– Program bersih-bersih birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution dinilai mulai kehilangan arah setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Topan Ginting ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 lalu.

Padahal, sebelumnya sudah ada sembilan pejabat eselon II yang dinonaktifkan karena diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Namun, sejak penangkapan Topan Ginting, belum terlihat adanya langkah lanjutan dalam proses penonaktifan pejabat lain, meski pemeriksaan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hampir rampung.

"Jangan karena Kadis PUPR Sumut Topan Ginting terkena OTT, program bersih-bersih birokrasi ini dihentikan. Gubernur Bobby harus melanjutkannya. Masih banyak Kepala OPD yang telah diperiksa dan harus ditindaklanjuti," kata Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (FABEM Sumut), Rinno Adinata, di Medan, Sabtu (19/7/2025).

Rinno menegaskan bahwa penghentian program ini akan menjadi preseden buruk bagi komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di Sumut. Menurutnya, konsistensi dalam pelaksanaan program tersebut juga akan menentukan persepsi publik terhadap integritas Gubernur Bobby Nasution.

"Kalau program bersih-bersih birokrasi berhenti hanya karena satu pejabat terkena OTT, apa artinya komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih? Hasil pemeriksaan Inspektorat harus dieksekusi," ujarnya.

Rinno juga menyoroti kecenderungan Pemprov Sumut yang kini lebih sering melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV, yang didominasi alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia mempertanyakan apakah langkah tersebut murni untuk reformasi birokrasi atau justru bernuansa politik pasca-Pilgubsu 2024.

"Apakah cukup hanya sembilan Kepala OPD saja yang dinonaktifkan, sementara hasil pemeriksaan terhadap instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Rumah Sakit Jiwa, dan lainnya belum ada tindak lanjutnya? Bobby Nasution harus menjelaskan hal ini ke publik," tambah Rinno.

Diketahui, sejak awal menjabat, Bobby Nasution memang menggulirkan program bersih-bersih birokrasi dengan menggandeng Inspektorat Provinsi Sumut untuk mengaudit kinerja dan integritas para pejabatnya. Namun, langkah ini kini dinilai mulai tersendat setelah muncul kasus hukum yang melibatkan salah satu pejabat kunci di lingkungan Pemprov.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gubsu Diminta Nonaktifkan Alexander Sinulingga, Diduga Terlibat Pemalsuan Surat Tanah dan Dugaan Korupsi

Pejabat Baru Dilantik Bobby Nasution Diterpa Isu Poligami, Integritas Birokrasi Dipertanyakan

PLN dan Pemprov Sumut Kolaborasi Percepat Elektrifikasi dan Transisi Energi Hijau

Gubernur Sumut Ajak Media Perkuat Sinergi Bangun Daerah

25 Pejabat Kota Solok Jalani Evaluasi Kinerja dan Uji kompetensi

ITDC Gelar Pembersihan Sampah dan Edukasi Pengelolaan Sampah di Danau Toba