Rocky Hybrid Daihatsu Resmi Mengaspal di Medan, Tawarkan Sensasi Mobil Listrik Tanpa Kabel Cas
sumut24.co MedanEra otomotif ramah lingkungan resmi menyapa warga Medan. Daihatsu memamerkan teknologi teranyarnya, Rocky Hybrid, dalam pa
Ekbis
Baca Juga:
Medan– Program bersih/" target="_blank">bersih-bersih/" target="_blank">bersih birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang digagas Gubernur Sumut Bobby Nasution dinilai mulai kehilangan arah setelah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Topan Ginting ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 lalu.
Padahal, sebelumnya sudah ada sembilan pejabat eselon II yang dinonaktifkan karena diduga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas. Namun, sejak penangkapan Topan Ginting, belum terlihat adanya langkah lanjutan dalam proses penonaktifan pejabat lain, meski pemeriksaan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hampir rampung.
"Jangan karena Kadis PUPR Sumut Topan Ginting terkena OTT, program bersih/" target="_blank">bersih-bersih/" target="_blank">bersih birokrasi ini dihentikan. Gubernur Bobby harus melanjutkannya. Masih banyak Kepala OPD yang telah diperiksa dan harus ditindaklanjuti," kata Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (FABEM Sumut), Rinno Adinata, di Medan, Sabtu (19/7/2025).
Rinno menegaskan bahwa penghentian program ini akan menjadi preseden buruk bagi komitmen pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di Sumut. Menurutnya, konsistensi dalam pelaksanaan program tersebut juga akan menentukan persepsi publik terhadap integritas Gubernur Bobby Nasution.
"Kalau program bersih/" target="_blank">bersih-bersih/" target="_blank">bersih birokrasi berhenti hanya karena satu pejabat terkena OTT, apa artinya komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih/" target="_blank">bersih? Hasil pemeriksaan Inspektorat harus dieksekusi," ujarnya.
Rinno juga menyoroti kecenderungan Pemprov Sumut yang kini lebih sering melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV, yang didominasi alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Ia mempertanyakan apakah langkah tersebut murni untuk reformasi birokrasi atau justru bernuansa politik pasca-Pilgubsu 2024.
"Apakah cukup hanya sembilan Kepala OPD saja yang dinonaktifkan, sementara hasil pemeriksaan terhadap instansi seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Rumah Sakit Jiwa, dan lainnya belum ada tindak lanjutnya? Bobby Nasution harus menjelaskan hal ini ke publik," tambah Rinno.
Diketahui, sejak awal menjabat, Bobby Nasution memang menggulirkan program bersih/" target="_blank">bersih-bersih/" target="_blank">bersih birokrasi dengan menggandeng Inspektorat Provinsi Sumut untuk mengaudit kinerja dan integritas para pejabatnya. Namun, langkah ini kini dinilai mulai tersendat setelah muncul kasus hukum yang melibatkan salah satu pejabat kunci di lingkungan Pemprov.red2
sumut24.co MedanEra otomotif ramah lingkungan resmi menyapa warga Medan. Daihatsu memamerkan teknologi teranyarnya, Rocky Hybrid, dalam pa
Ekbis
Medan Sumut24Letkol Pas Jhon Heriansyah Siregar menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan dalam kegiatan yang digelar Batalyon P
News
Dirjen Imigrasi Baru Bawa Optimisme, Dorong Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan
kota
Bupati Pakpak Bharat Bersama Bupati Dairi Hadiri Rapat Koordinasi Tentang Tapal Batas
kota
Silaturahmi dan Halal Bihalal, Batalyon Para Komando 463 Pasgat Pererat Sinergi dengan Media Sumut
kota
Polsek Tanjung Morawa Tangkap Terduga Pelaku Pencurian pakan ternak ayam 20 sak
kota
Dorong Ekonomi Kreatif Naik Kelas, Bobby Nasution Fasilitasi HAKI Gratis di Sumut
kota
&ldquoSkandal BUMN Bandara Terbongkar Audit Badan Pemeriksa Keuangan Bongkar Dugaan Kerugian Puluhan Miliar di PT Angkasa Pura II&rdquo
kota
Tepung Tawar Warnai Persiapan 562 Calon Haji Deli Serdang
kota
Sergai sumut24.co Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Suka Jadi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), k
News
