KM3SU Desak KPK RI Periksa RSUD Rantauprapat dan Bupati Labuhanbatu Terkait Dana Jaspel COVID-19

Baca Juga:

• Bupati Madina Terus Pantau Perpindahan RSUD Panyabungan ke Gedung Baru, Saipullah Nasution : 2 Bus Telah disiapkan untuk Pasien "Gratis "
• RSUD Gunungtua Berbagi Parsel Buah untuk Pasien, Meriahkan HUT RI ke-80 di Padang Lawas Utara
• Pemkab Madina Santuni Anak Yatim Jelang Pengoperasian dan Perpindahan RSUD, Atika Nasution : Semoga Allah SWT Permudahkan Segalanya

Jakarta –Kesatuan Aksi Mahasiswa Masyarakat Mandiri Sumatera Utara (KM3SU), yang diketuai oleh Ari Syahputra, akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jakarta, pada Kamis, 17 Juli 2025. Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan dan desakan kepada KPK agar kembali turun tangan menyelidiki dugaan korupsi dan penahanan dana Jasa Pelayanan (Jaspel) Covid-19 yang terjadi di RSUD Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dalam pernyataan resminya, Ari Syahputra menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil untuk menjaga marwah penegakan hukum dan keadilan, khususnya terhadap para tenaga medis yang telah berjuang di garis depan selama masa pandemi Covid-19.

> "KPK pernah melakukan OTT besar di Sumatera Utara. Kini kami menantang KPK kembali turun ke Labuhanbatu, karena ada indikasi kuat bahwa dana Jaspel Covid-19 TA 2023 yang nilainya mencapai Rp9 miliar lebih, sudah cair tapi tidak kunjung disalurkan kepada para tenaga medis," tegas Ari.

Berdasarkan informasi media dan laporan masyarakat yang disampaikan ke KPK, ditemukan fakta sebagai berikut:

Dana Jaspel Covid-19 senilai Rp9.003.747.500 yang sudah dicairkan oleh Kementerian Kesehatan pada akhir 2023, belum dibayarkan hingga Juli 2025 kepada tenaga kesehatan RSUD Rantauprapat.

Dana tersebut diakui oleh pihak RSUD telah disimpan dalam rekening Bank Mandiri atas nama RSUD, namun tidak dijelaskan secara rinci penggunaan bunga hasil penyimpanan dana tersebut.

Penundaan pembayaran Jaspel disebut karena belum adanya SK Bupati Labuhanbatu, namun masyarakat mempertanyakan kenapa hingga hampir dua tahun berlalu, SK tersebut tidak juga dikeluarkan.

Ari Syahputra menyampaikan bahwa peristiwa ini bukan lagi persoalan administratif, namun berpotensi kuat sebagai tindak pidana korupsi yang melanggar:

Pasal 12 huruf e UU Tipikor: Penahanan pembayaran secara melawan hukum;

Pasal 3 dan 8 UU Tipikor: Penyalahgunaan wewenang dan penggelapan;

Pasal 421 KUHP: Penyalahgunaan kekuasaan untuk menghambat hak orang lain.

Untuk itu kami menyampaikan tiga tuntutan kepada KPK RI:

1. Segera melakukan penyelidikan awal terhadap Wakil Direktur Keuangan dan Plt. Direktur RSUD Rantauprapat terkait aliran dan penggunaan dana Jaspel.

2. Memanggil dan memeriksa Bupati Labuhanbatu atas dugaan pembiaran dan keterlambatan SK yang menghambat hak-hak tenaga medis.

3. Mengungkap kemungkinan pihak-pihak lain yang mendapatkan keuntungan pribadi dari bunga dana yang ditahan selama lebih dari setahun.

Ari menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas, termasuk mendorong Kementerian Kesehatan dan Ombudsman RI untuk turut memeriksa prosedur pencairan dana tersebut.

> "Kami bukan mencari sensasi, kami tidak menuduh siapa pun secara pribadi. Kami hanya menuntut keadilan dan transparansi, terutama untuk para tenaga medis yang haknya ditahan begitu lama tanpa alasan yang logis," ujar Ari, yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang vokal di isu-isu pelayanan publik.

KM3SU menyatakan siap bekerja sama dengan penegak hukum dan siap memberikan informasi yang relevan. Mereka juga mengingatkan semua pihak agar tidak memutarbalikkan isu ini menjadi persoalan pencemaran nama baik, karena kritik publik terhadap dugaan pelanggaran hukum merupakan hak yang dilindungi konstitusi.

KM3SU menegaskan bahwa perlawanan terhadap korupsi adalah tugas semua warga negara. Aksi di depan Gedung KPK ini menjadi bentuk panggilan moral agar lembaga antirasuah kembali menyentuh wilayah-wilayah yang sering luput dari perhatian nasional, seperti Kabupaten Labuhanbatu.

"OTT bukan akhir. KPK harus kembali ke Sumut. Jangan biarkan uang rakyat dan hak para pahlawan kesehatan dikorbankan demi kepentingan segelintir orang," pungkas Ari.tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Madina Terus Pantau Perpindahan RSUD Panyabungan ke Gedung Baru, Saipullah Nasution : 2 Bus Telah disiapkan untuk Pasien "Gratis "

RSUD Gunungtua Berbagi Parsel Buah untuk Pasien, Meriahkan HUT RI ke-80 di Padang Lawas Utara

Pemkab Madina Santuni Anak Yatim Jelang Pengoperasian dan Perpindahan RSUD, Atika Nasution : Semoga Allah SWT Permudahkan Segalanya

Saipullah Nasution sampaikan Permohonan kepada Menteri Kesehatan kelanjutan Pembangunan RSUD Panyabungan Madina

Wabup Madina Pantau dan Minta Jajaran RSUD Panyabungan Pastikan Sarpras Berfungsi Baik

Ketua TP PKK meninjau pelayanan KB Medis Operasi Wanita (MOW) di RSUD dr Djasamen Saragih