Gerbrak Desak KPK Berani Periksa Gubernur Sumut dalam Pusaran Korupsi PUPR

Baca Juga:

• Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah
• Beras Bantuan Dari Gubsu,Dibagikan Bupati Pakpak Bharat Di Dua Desa Yang Dampak Bencana Alam
• Gubsu Dianggap Ceroboh Gunakan Dana BTT, Aktivis Desak DPRD Sumut Keluarkan Mosi Tidak Percaya

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi. Kali ini, Koordinator Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gerbrak), Saharuddin, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar aksi besar-besaran di markas KPK. Aksi ini bertujuan mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera mengumumkan jadwal pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) terkait dugaan gurita korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut.
Saharuddin menekankan bahwa pemeriksaan Gubsu bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah bukti nyata independensi KPK serta penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. "Kami akan terus mendesak KPK sampai mereka mengumumkan kapan jadwal pemeriksaan Gubsu," ujar Saharuddin.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemeriksaan ini sejatinya merupakan langkah yang sangat positif, baik untuk publik maupun untuk Gubsu sendiri. "Dengan pemeriksaan itu jugalah publik mendapat jawaban sejauh mana keterlibatannya dalam gurita korupsi PUPR Sumut ini," tegasnya.
Desakan ini muncul di tengah sorotan tajam publik terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Gerbrak menilai, jika KPK tak kunjung memeriksa Gubsu, akan muncul keraguan publik terhadap keberanian dan independensi KPK dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi.
Aksi yang akan digelar Gerbrak ini diharapkan dapat menjadi tekanan kuat bagi KPK agar segera bertindak dan membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Publik menantikan langkah konkret KPK demi terwujudnya keadilan dan transparansi.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bantu Biaya Pendidikan Korban Bencana Banjir dan Longsor, Gubernur Bobby Nasution Perluas Sekolah Gratis Tahap Pertama dan Relaksasi Biaya Kuliah

Beras Bantuan Dari Gubsu,Dibagikan Bupati Pakpak Bharat Di Dua Desa Yang Dampak Bencana Alam

Gubsu Dianggap Ceroboh Gunakan Dana BTT, Aktivis Desak DPRD Sumut Keluarkan Mosi Tidak Percaya

KEJARI MEDAN SELIDIKI KORUPSI REVITALISASI LAPANGAN MERDEKA, “Alexander Sinulingga Harus Bertanggung Jawab atas Mangkraknya Proyek Rp 497 M

Kornas Kamak Azmi Hadly: “Bobby Nasution Pembohong Besar di Sumut”

Kantor Gubsu Lumpuh Sepekan, Bobby Nasution Didesak Evaluasi Kepala Biro Umum